HIMAPOL UBK Lantik Pengurus Baru 2025 dan Gelar Diskusi Publik

Jakarta, pantausidang- Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Bung Karno (HIMAPOL UBK) resmi melantik pengurus baru periode 2025 dalam sebuah acara yang berlangsung di Kampus UBK, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Kegiatan ini dirangkai dengan diskusi publik bertajuk “Refleksi Eksistensi Perempuan dalam Maskulinitas Politik” yang menyedot perhatian mahasiswa dan masyarakat umum. Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dihadiri civitas akademika serta sejumlah perwakilan organisasi kemahasiswaan.

Ketua Umum HIMAPOL UBK terpilih, Revalina Devia, dalam sambutannya mengungkapkan rasa terima kasih dan komitmennya untuk membawa HIMAPOL sebagai ruang kaderisasi yang aktif, kritis, dan inklusif.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mempercayakan amanah ini. HIMAPOL UBK akan terus menjadi wadah yang kritis dan aktif dalam merespons isu-isu politik dan sosial,” ujar Revalina, dalam keterangannya yang diterima pantausidang.com Minggu (6/7/2025).

Setelah pelantikan, acara dilanjutkan dengan diskusi publik yang membahas posisi dan tantangan perempuan dalam dunia politik yang masih kuat dipengaruhi oleh budaya maskulinitas. Diskusi menghadirkan aktivis sekaligus Ketua Demisioner HIMAPOL 2016 Regina Stevani sebagai narasumber utama.

Dalam pemaparannya, Regina menilai bahwa budaya maskulin dalam politik Indonesia telah menciptakan ruang yang tidak ramah bagi perempuan.

“Retorika politik yang maskulin bersifat kompetitif dan konfrontatif. Ini membuat ruang politik menjadi sulit diakses oleh perempuan, terutama mereka yang mengedepankan pendekatan empati dan dialog,” kata Regina.

Ia juga menyinggung tragedi Mei 1998 sebagai contoh bagaimana perempuan kerap menjadi korban dalam sistem politik yang timpang. Menurutnya, kehadiran perempuan di dunia politik tak cukup sekadar representasi, melainkan harus menjadi agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak kelompok marjinal.

Diskusi juga menghadirkan dosen Ilmu Politik UBK, Novance Silitonga, yang menyampaikan pandangan akademis soal konstruksi maskulinitas politik dan pentingnya membongkar stereotip gender dalam demokrasi Indonesia.

“Kehadiran perempuan dalam jabatan publik menunjukkan bahwa bias gender mulai tergeser, meski perlahan. Kita perlu mendorong pemahaman gender yang lebih inklusif demi terciptanya masyarakat yang setara,” jelas Novance.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta terkait strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam politik elektoral hingga peran organisasi mahasiswa dalam mendorong politik yang lebih adil gender.

Melalui kegiatan ini, HIMAPOL UBK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan penguatan demokrasi partisipatif di kalangan generasi muda. *** (AAY)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.