Connect with us

Ragam

Hakim Perintah Para Tergugat Hadir Dalam Sidang Lanjutan Gugatan Deolipa

Menurut Majelis Hakim, para tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan pekan lalu. Perintah tersebut berdasarkan ketidakhadiran para tergugat selama dua kali persidangan

Deolipa yang merupakan penggugat bersama dengan mantan pengacara Bharada E lainnya, M Burhanuddin, juga menggugat sejumlah pihak termasuk mantan kliennya sendiri, Bharada E

Pantausidang, Jakarta – Ketua Majelis Hakim memerintahkan para tergugat untuk menghadiri persidangan lanjutan gugatan oleh mantan Penasihat Hukum Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Deolipa Yumara yang rencananya akan dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini Rabu 21 September 2022.

Adapun agenda sidang dijadwalkan menghadirkan para tergugat yaitu, 1. Bharada E, 2. Pengacara baru Bharada E, Ronny Berty Talapessy, 3. Kabareskim Polri Komjen Agus Andrianto, 4. dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Gugatan dilayangkan Deolipa lantaran alasan pemecatan sebagai pengacara Bharada E.

“Memerintahkan untuk melakukan pemanggilan kepada para tergugat,” kata Ketua Majelis Hakim Siti Hamidah saat persidangan di PN Jaksel beberapa waktu lalu, Rabu 14 September 2022.

Menurut Majelis Hakim, para tergugat telah diperintahkan untuk hadir pada persidangan pekan lalu. Perintah tersebut berdasarkan ketidakhadiran para tergugat selama dua kali persidangan.

Deolipa yang merupakan penggugat bersama dengan mantan pengacara Bharada E lainnya, M Burhanuddin, juga menggugat sejumlah pihak termasuk mantan kliennya sendiri, Bharada E.

Keduanya juga menggugat Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, dan pengacara baru Bharada E, Ronny Berty Talapessy.

Dalam petitum yang disampaikan di persidangan, Deolipa meminta majelis hakim menyatakan surat pencabutan kuasa atas Bharada E pada 10 Agustus 2022 batal demi hukum. Deolipa tidak menjadi pengacara Bharada E usai pencabutan tersebut.

Selain itu, Deolipa meminta pencabutan kuasa oleh Bharada E serta Kapolri dan Kabareskim dinyatakan sebagai itikad jahat dan melawan hukum. Ia juga meminta tergugat untuk membayar Rp15 miliar sebagai fee karena telah mendampingi Bharada E.

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya fee pengacara kepada para penggugat sebesar Rp15 miliar,” bunyi petitum gugatan dikutip dari laman SIPP PN Jaksel.

Selain itu, Burhanuddin dan Deolipa meminta majelis hakim menyatakan keduanya adalah penasihat hukum Bharada E yang sah. Lalu, mempunyai hak untuk melakukan pembelaan kepada Bharada E sampai pada persidangan. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Menaker akan Dampingi Presiden Tinjau Penyaluran BSU di Sulawesi Tenggara

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau secara langsung penyaluran manfaat Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di Sulawesi Tenggara.
Rencananya acara tersebut diselenggarakan di Kantor Pos Bau Bau dan Kantor Pos Buton pada Selasa (27/9/2022).

Pada peninjauan tersebut, Presiden Jokowi akan menyapa dan melakukan dialog dengan para pekerja/buruh penerima BSU 2022.

“Setelah mendapat perintah Bapak Presiden, kami (Kemnaker) langsung menyalurkan BSU 2022 ini. Dan besok rencananya Bapak Presiden akan meninjau langsung penyaluran BSU di Bau Bau dan Buton,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta, Senin (26/7/2022).

Menaker Ida menegaskan bahwa BSU 2022 ini dalam rangka meringankan para pekerja/buruh dalam memenuhi keperluan sehari-hari sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“BSU ini adalah pengalihan subsidi BBM yang diterima langsung oleh para pekerja/buruh. Mudah-mudahan BSU ini memberikan manfaat yang besar untuk para pekerja/buruh di Indonesia,” ucapnya.

Menaker juga menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika para pekerja tidak diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, berarti tidak ada jalan untuk mendapatkan BSU 2022,” katanya.

Selain menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022, syarat penerima BSU lainnya yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp.3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,-

Maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh),

Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI.

“Untuk BSU 2022 ini berlaku nasional (seluruh Indonesia). Syarat-syarat itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022,” kata menaker.

Dia menambahkan target penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675 pekerja/buruh dengan total anggaran Rp. 8.804.969.750.000,.

Dalam hal penyaluran BSU 2022 ini, khusus untuk wilayah Sulawesi Tenggara sudah tersalurkan kepada 19.286 pekerja/buruh.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

Jaksa Tuntut Adi Wibowo 4 Tahun 6 Bulan Penjara, Terbukti Lakukan Pengaturan Proyek IPDN

Melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero), mengalihkan sebagian pekerjaan ke pihak lain (perusahaan subkontraktor) tanpa ijin tertulis dari PPK

Menuntut Terdakwa Adi Wibowo dengan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan kurungan penjara

Pantausidang, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Kepala Divisi I PT Waskita Karya periode 2008-2012, Adi Wibowo 4 tahun 6 bulan penjara karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero) terkait proyek pembangunan Gedung IPDN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Gowa.

Hal itu disampaikan oleh Jaksa ketika membacakan surat tuntutan Terdakwa Adi Wibowo dalam persidangan. Adi Wibowo juga dituntut melakukan perbuatan rasuah bersama sejumlah pihak untuk menguntungkan PT Waskita Karya senilai Rp 26.667.071.208,84 (Rp26,6 Miliar lebih).

“Menuntut Terdakwa Adi Wibowo dengan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan kurungan penjara,” ucap Jaksa KPK, Ikhsan Fernandy di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 26 September 2022.

Menurut Jaksa, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kongkalikong untuk pengaturan proyek tersebut.

“Melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero), mengalihkan sebagian pekerjaan ke pihak lain (perusahaan subkontraktor) tanpa ijin tertulis dari PPK,” ujarnya.

“Dan mengajukan pencairan pembayaran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi kemajuan pekerjaan sebenarnya dalam pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa pada Kemendagri Tahun Anggaran (TA) 2011,” sambungnya.

Kemudian, Jaksa menilai, Terdakwa Adi Wibowo juga memperkaya korporasi PT Cahaya Teknindo Majumandiri sebesar Rp 80.076.241. Kemudian memperkaya mantan PPK pada Satker Setjen Kemendagri Dudi Jocom sebesar Rp500 juta.

Atas perbuatan rasuah pada proyek itu, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp 27.247.147.449,84 (Rp27 miliar lebih). PT Waskita Karya diduga kuat penyumbang terbesar atas kerugian negara tersebut.

Dalam Pagu Anggaran pembangunan gedung kampus IPDN Gowa di Provinsi Sulsel senilai Rp 128.513.491.000. Sementara dalam proses lelang, PT Waskita Karya dimenangkan dengan harga penawaran sebesar Rp 125.686.000.000.

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Negara yang seluruhnya sejumlah Rp27.247.147.449,84,” ujarnya.

Menurut pemberitaan sebelumnya, Kepala Divisi I PT Waskita Karya periode 2008-2012, Adi Wibowo sebelumnya selain dituntut oleh jaksa KPK dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Adi Wibowo juga dituntut hukuman Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa menjelaskan, Adi Wibowo terbukti melakukan korupsi terkait pembangunan Gedung IPDN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Gowa bersama-sama sejumlah pihak.

Atas perbuatan Terdakwa Adi Wibowo bersama-sama sejumlah pihak, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Ragam

Penghapusan Daya Listrik 450 VA ke 900 VA dan Konversi LPG 3KG Bentuk Eksploitasi 

Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi. Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke kompor listrik?

Mirah menilai, bahwa Pemerintah dan DPR dengan berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat

Pantausidang, Jakarta – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat, SE menilai rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk menghapus daya listrik 450 Volt Ampere (VA) bagi masyarakat miskin dengan menaikkan menjadi 900 VA serta konversi LPG 3 Kilogram ke kompor listrik adalah bentuk eksploitasi terhadap rakyat yang bertentangan dengan tugas utama pemerintah yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.

“Jangan malah membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat. Jangan eksploitasi rakyat karena tugas Pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat,” kata Mirah Sumirat melalui surat elektronik yang diterima Pantausidang.com, Senin 26 September 2022.

Menurut Mirah, bahwa ASPEK Indonesia menyikapi rencana Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah yang sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, dan dinaikkan menjadi 900 VA.

Selain itu juga terkait rencana Pemerintah yang bakal mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap.

Atas hal itu, Mirah mempertanyakan, mengapa Pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri? Setelah memaksakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor.

Kemudian dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat.

“Masih ditambah lagi dengan rencana menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin. Serta kebijakan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik,” ujarnya.

“Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi. Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke kompor listrik?” sambungnya.

Mirah menilai, bahwa Pemerintah dan DPR dengan berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat.

Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA. Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik.

“Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik,” ujarnya.

Mirah menegaskan, apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik. Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

“ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas. Dalam tuntutannya, ASPEK Indonesia juga tetap meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pungkas Mirah Sumirat,” pungkas Mirah. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

620,405,933
Kasus
6,540,798
Meninggal Dunia
600,621,637
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,423,873
  • Meninggal Dunia: 158,036
  • Sembuh: 6,246,549