Connect with us

Vonis

Korupsi Perindo, Eks Direktur Perindo dan 2 Direktur KBT divonis 8, 11 dan 12 tahun

Menurut hakim, Lalam Sarlam telah terbukti bersalah bersama sama mantan Dirut Perindo Syahril Japarin, Riyanto Utomo terkait pengelolaan dana perum perindo

Pantausidang, Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) menjatuhkan pidana 11 tahun kepada pengusaha Direktur PT Kemilau Bintang Timur Lalam Sarlam dalam perkara dugaan korupsi Di Perum Perikanan Indonesia (Perindo).

Dalam Pembacaan Putusan oleh majelis hakim pimpinan Toni Irfan, terdakwa juga di pidana denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun,” ujar Toni Irfan dalam Amar yang dibacakannya, Kamis 8 September 2022.


Selain itu Majelis Hakim Tipikor juga menjatuhkan pidana tambahan untuk lalam, berupa pembayaran uang pengganti Rp 40,17 miliar dan USD 279 ribu. Jika tidak terbayarkan ditambah hukuman penjara 4 tahun.

Menurut hakim, Lalam Sarlam telah terbukti bersalah bersama sama mantan Dirut Perindo Syahril Japarin, Riyanto Utomo terkait pengelolaan dana perum perindo.

Yakni pada pengadaan jual beli ikan tidak mengikuti prosedur yang berlaku atau SOP, tanpa studi kelayakan dan tanpa persetujuan dewan pengawas.

Akibat perbuatan para terdakwa perum perindo mengalami kerugian Rp 176 miliar yang merupakan kerugian negara
Hakim menilai Lalam Syarlam terbukti menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sebesar Rp 40,17 miliar dan USD 279 ribu dolar Amerika Serikat.

Adapun terdakwa lainya yang di vonis secara bergantian pada hari yang sama masing masing Syahril Japarin 8 tahun , dan Direktur KBT Riyanto Utomo 12 tahun. *** Red 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kasasi

Soal Vonis Lepas, Bos Indosurya Hormati Langkah Kasasi Jaksa

Pantausidang, Jakarta – Melalui Penasihat hukumnya Bos PT Indosurya Henry Surya menghormati langkah hukum Penuntut Umum yang mengajukan kasasi atas putusan lepas Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang.

Hal tersebut dikatakan oleh pengacara Henry, Soesilo Aribowo melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu 1 Februari 2023.

Menurutnya apa yang dilakukan Penuntut Umum merupakan hak mereka sebagai penegak hukum. Meskipun begitu ia tetap berpendapat bahwa putusan majelis hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.


Continue Reading

Vonis

Divonis Lepas, Bos Indosurya Janji Kembalikan Hak Kreditur dan Nasabah Koperasi

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat akhirnya melepaskan Henry Surya dari tuntutan Jaksa terkait perkara pidana perbankan dalam pengelolaan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Selasa 24 Januari 2023.

Majelis Hakim pimpinan Syafruddin Ainoor Rafiek dalam pertimbangannya menilai perbuatan Henry memang terbukti tapi bukan ranah pidana tapi ranah perdata.

Sebelumnya JPU menuntut Henry Surya dengan hukuman 20 tahun tahun pidana penjara, dan denda Rp 200 miliar subsider 1 tahun kurungan.


Continue Reading

Vonis

MAKI : Fakta Sidang Rugikan Masyarakat dan Perekonomian Negara, Hakim Jangan bebaskan Terdakwa Migor

Catatan MAKI terkait Sidang Dugaan Korupsi pemberian Fasilitas Ekspor CPO / Minyak Goreng Mentah yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta

Terdakwa Migor, Komisaris Wilmar Nabati Master Parulian Tumanggor (kanan) dan Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley Ma (kiri) saat menunggu sidang PN Tipikor Jakarta.

Pantausidang, Jakarta – Menjelang vonis hakim kepada lima terdakwa perkara migor, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengeluarkan pernyataan agar hakim pengadilan tipikor tidak membebaskan para terdakwa yang diduga merugikan negara belasan triliun rupiah tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, masyarakat berharap sensitivitas penegakkan hukum, khususnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menegakkan keadilan dari perspektif korban sebuah tindak pidana korupsi.

“Apabila perkara yang menyentuh kepentingan perekonomian masyarakat ternyata dibebaskan karena dugaan kepentingan pragmatis semata, maka masyarakat akan menganggap persidangan yang dilakukan dengan biaya negara hanyalah sandiwara semata,” ujarnya.

Menurutnya perkara migor merupakan Ironi akibat kongkalikong untuk keuntungan besar pribadi dan golongan tertentu yang mempertaruhkan nasib rakyat kecil yang dilakukan oleh oknum pejabat Kementerian Perdagangan dan oknum pengusahan CPO yang diduga melakukan ekspor dengan menyimpangi ketentuan kewajiban pendistribusian dalam negeri (Direct Market Obligation/DMO) sebanyak 20%.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,093,414
Kasus
6,770,426
Meninggal Dunia
648,395,826
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917