Connect with us

Vonis

Hakim Vonis Enam Pengeroyok Ade Armando Delapan Bulan Penjara

keenam Terdakwa yang divonis atau di putus bersalah oleh majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu, 1. Marcos Iswan Bin M. Ramli

Sidang Vonis Pengeroyokan Ade Armando

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim menjatuhkan putusan atau vonis terhadap enam Terdakwa pelaku pengeroyokan terhadap Dosen Universitas Indonesia Ade Armando di depan Gedung DPR RI Jakarta pada 11 April 2022 masing-masing 8 bulan pindana kurungan penjara.

“Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama masing-masing selama 8 bulan,” ucap Ketua Majelis Hakim Dewa Ketut Karyana saat membacakan surat putusan atau vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diikuti Pantausidang.com, Kamis, 1 September 2022.

Adapun keenam Terdakwa yang divonis atau di putus bersalah oleh majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu,  Marcos Iswan Bin M. Ramli,  Komar bin Rajum,  Abdul Latif bin Ajidin,

Kemudian Al Fikri Hidayatullah Bin Djulio Widodo, Dhia Ul Haq bin Alm Ikhwan Ali, dan muhannad Bagja Bin Beny Burhan.


“Menyatakan terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum,” tegas hakim.

Majelis hakim sebelum melakukan putusan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan.

“Hal memberatkan, Perbuatan para terdakwa menimbulkan perasaan tidak aman, nyaman dan mengganggu ketertiban umum,” ujar hakim.

Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan, Para terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

“Terdakwa I, II, III mempunyai tanggungan keluarga, dan Terdakwa IV sudah meminta maaf,” sambungnya.

Putusan Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut dua tahun pidana penjara.

“Menghukum pidana penjara Terdakwa, masing-masing berupa kurungan pidana penjara dua tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sudah dijalani,” ucap Jaksa Penuntut Umum di ruang Oemar Seno Adji 1, Jalan Bungur Raya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diikuti Pantausidang.com, Rabu, 24 Agustus 2022.

Dalam pembacaan dakwaan disebutkan perkara berawal ketika Marcos Iswan menendang saksi korban Ade Armando sebanyak dua kali menggunakan kaki kanan hingga saat itu saksi korban Ade Armando terjatuh miring di jalan.

Kemudian, Komar memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian rahang sebelah kiri, kemudian memukuli bagian kepala korban sebanyak satu kali, saat itu saksi korban Ade Armando sedang dikerumuni dan dipukuli oleh massa.

Selanjutnya, Abdul Latif memukul pipi saksi korban Ade Armando pada bagian sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan.

Lalu Muhannad Bagja menarik baju kaus Ade Armando menggunakan tangan kiri, dan Al Fikri Hidayatullah memukul bagian mata sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kosong sebelah kanan dan menendang dengan kaki kiri sebanyak tiga kali mengenai bagian paha bagian perut saat Ade Armando sudah jatuh tersungkur.

Kemudian, Dhia Ul Haq dari arah belakang langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban Ade Armando dengan menggunakan tangan kanan.


Keenam terdakwa dinalai telah melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan luka kepada Ade Armando. 

Ade Armando dikeroyok di depan gedung DPR RI, Jakarta, pada 11 April 2022, sekitar pukul 15.00 WIB.

Atas perbuatan keenam terdakwa diikuti oleh massa lainnya. Massa juga ikut memukul dan menarik pakaian Ade Armando hingga jatuh ke jalan sebelum diamankan petugas.

Akibat perbuatan keenam terdakwa, Ade Armando mengalami luka-luka pada bagian kepala dan wajah. Ade Armando juga sempat menjalani perawatan di rumah sakit saat itu.

Keenam Terdakwa dinilai terbukti melanggar Pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP subsider Pasal 170 ayat 1 KUHP. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kasasi

Soal Vonis Lepas, Bos Indosurya Hormati Langkah Kasasi Jaksa

Pantausidang, Jakarta – Melalui Penasihat hukumnya Bos PT Indosurya Henry Surya menghormati langkah hukum Penuntut Umum yang mengajukan kasasi atas putusan lepas Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang.

Hal tersebut dikatakan oleh pengacara Henry, Soesilo Aribowo melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu 1 Februari 2023.

Menurutnya apa yang dilakukan Penuntut Umum merupakan hak mereka sebagai penegak hukum. Meskipun begitu ia tetap berpendapat bahwa putusan majelis hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.


Continue Reading

Vonis

Divonis Lepas, Bos Indosurya Janji Kembalikan Hak Kreditur dan Nasabah Koperasi

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat akhirnya melepaskan Henry Surya dari tuntutan Jaksa terkait perkara pidana perbankan dalam pengelolaan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Selasa 24 Januari 2023.

Majelis Hakim pimpinan Syafruddin Ainoor Rafiek dalam pertimbangannya menilai perbuatan Henry memang terbukti tapi bukan ranah pidana tapi ranah perdata.

Sebelumnya JPU menuntut Henry Surya dengan hukuman 20 tahun tahun pidana penjara, dan denda Rp 200 miliar subsider 1 tahun kurungan.


Continue Reading

Vonis

MAKI : Fakta Sidang Rugikan Masyarakat dan Perekonomian Negara, Hakim Jangan bebaskan Terdakwa Migor

Catatan MAKI terkait Sidang Dugaan Korupsi pemberian Fasilitas Ekspor CPO / Minyak Goreng Mentah yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta

Terdakwa Migor, Komisaris Wilmar Nabati Master Parulian Tumanggor (kanan) dan Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley Ma (kiri) saat menunggu sidang PN Tipikor Jakarta.

Pantausidang, Jakarta – Menjelang vonis hakim kepada lima terdakwa perkara migor, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengeluarkan pernyataan agar hakim pengadilan tipikor tidak membebaskan para terdakwa yang diduga merugikan negara belasan triliun rupiah tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, masyarakat berharap sensitivitas penegakkan hukum, khususnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menegakkan keadilan dari perspektif korban sebuah tindak pidana korupsi.

“Apabila perkara yang menyentuh kepentingan perekonomian masyarakat ternyata dibebaskan karena dugaan kepentingan pragmatis semata, maka masyarakat akan menganggap persidangan yang dilakukan dengan biaya negara hanyalah sandiwara semata,” ujarnya.

Menurutnya perkara migor merupakan Ironi akibat kongkalikong untuk keuntungan besar pribadi dan golongan tertentu yang mempertaruhkan nasib rakyat kecil yang dilakukan oleh oknum pejabat Kementerian Perdagangan dan oknum pengusahan CPO yang diduga melakukan ekspor dengan menyimpangi ketentuan kewajiban pendistribusian dalam negeri (Direct Market Obligation/DMO) sebanyak 20%.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,097,121
Kasus
6,770,455
Meninggal Dunia
648,425,768
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917