Connect with us

Gugatan

Mafia Tanah Naik Tahta Kinerja Satgas Di Ibukota & Sulawesi Utara Dipertanyakan

Dan seolah-olah mereka justeru bersinergi dengan Satgas Anti Mafia Tanah itu sendiri Alias Naik Tahta.” Ujar Richard dalam keterangan tertulisnya dijakarta.

Jakarta, Pantausidang – Ketua Umum Lembaga Gerakan Advokasi Pengacara Publik Tanah Air ( LBH – GAPTA) Richard Wiliiam menilai Mafia Tanah Saat ini Naik Tahta terkait pidana dibidang Agraria.

Oleh karenanya Wiliiam Kembali akan mendatangi Mabes Polri guna mempertanyakan Keberadaan Satgas Anti Mafia Tanah Khususnya di DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Utara. Rabu (29/9/2021).

“Satgas Anti Mafia Tanah, Khususnya di Polda Metro Jaya DKI Jakarta dan Polda Sulawesi Utara wajib dipertanyakan. Mengingat Kasus Mafia Tanah di Dua Provinsi tersebut sangat memprihatinkan,”

“Dan seolah-olah mereka justeru bersinergi dengan Satgas Anti Mafia Tanah itu sendiri Alias Naik Tahta.” Ujar Richard dalam keterangan tertulisnya dijakarta.

Menurut pemahamannya berdasarkan adanya Laporan Polisi di Polda Metro Jaya DKI Jakarta, yang dilimpahkan Penanganannya ke Polres Metro Jakarta Timur,

Dalam penanganan pelimpahan laporan tersebut, Penyidik terkesan loyo dan tidak memahami materi hukum sama sekali.

Dan itu baru terungkap saat pemeriksaan Saksi Korban INDRAWAN, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/4.412/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, Tanggal 07 September 2021, terkait tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau Penipuan dan atau Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik, yang diduga dilakukan oleh Terlapor Ny. DARTINI dan kawan-kawan.

Terhadap Objek Tanah di Jalan Pulo Asem Timur VI Kelurahan Jati RT. 010 / RW. 004 Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur. Menariknya dalam persoalan ini. Patut diduga ada keterlibatan TEGUH HENDRAWAN, S.Sos., M.Si., Ex Camat Pulo Gadung masa jabatan tahun 2010, yang sekarang lagi tersangkut Perkara Pidana Penyerobotan Lahan di perkara lain yang statusnya dalam pemberitaan media sebagai TERSANGKA.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, yang mana Persoalan Hukum terkait Tanah, patut diduga ada keterlibatan Mafia Tanah.

Dan aroma itu amat terasa, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi dengan Terlapor Gun Honandar, Dkk dihentikan dengan Gelar Fiktif.

Dan bahkan sampai kini Jaringan Mafia Tanah sudah mengendalikan Pengadilan, dan nekat menghilangkan Berkas Permohonan Peninjauan Kembali ( PK ) pada Arsip Pengadilan Negeri Manado, yang diajukan oleh Jemmy Salampessy selaku pemohon PK.

Dan juga Laporan Polisi dengan Korban Junianto Sabir, yang melibatkan Oknum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Pelaku selaku Notaris PPAT Kota Manado sudah mengakui didalam BAP Pemeriksaan Penyidik. Namun Perkara Justeru malah dihentikan !!!

Bahkan terkait Laporan Polisi dengan Korban Freddy Kotunow, Dkk dan Merie Telengi hingga kini proses hukumnya Terus Terputar-putar seperti gangsing.

Padahal sudah ada Putusan Pidana yang mendasari bahwa para Terlapor MH Thomas Lintang Dkk, Patut diduga menggunakan Surat Akta Nikah Palsu tersebut. Dan terkait Laporan Polisi dalam hal Pemalsuan Surat yang diduga dilakukan oleh Reni Pangalila, Dkk selaku Terlapor sudah mengakui perbuatannya di dalam BAP Penyidikan, baik yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kepolisian maupun pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara.

Dengan demikian. Bahwa ini membuktikan Polri Polda Metro Jaya DKI Jakarta dan Polri Polda Sulawesi Utara, masih setengah hati dalam menjalankan Amanah Bapak Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo terkait ke-inginannya dalam Pemberantasan Mafia Tanah.

“Harapan kami dengan adanya pemberitaan ini. Insan Penyidik Polri kedepan dapat dan bisa bersinergi menuju Polri PRESISI, dalam mewujudkan amanah Bapak Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, bersama-sama dengan Masyarakat Korban Mafia Tanah.,” ujarnya.

Ia juga berharap, jangan sekali-kali Korban Mafia Tanah justeru dijadikan Sapi Perahan untuk keuntungan materi Oknum Penyidik.

Dan dengan adanya pemberitaan ini, semoga Polda Sulawesi Utara segera merespon Positif Surat Kapolri Nomor: R/1710/XI2017/Itwasum tanggal 16 November 2017, perihal permintaan klarifikasi Surat Pengaduan dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokasi Paralegal Tanah Air kepada Kapolda Sulawesi Utara u.p. Irwasda.

Sebagaimana surat pemberitahuan tindak lanjut Dumas nomor: B/5922/XI/2017/Itwasum tanggal 28 November 2017, yang ditanda-tangani a.n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Irwasum u.b. Wair Inspektur Jenderal Polisi Drs. Iketut Untung Yoga Ana, S.H., M.H. Dan di ulang Kembali dengan Surat Kapolri Nomor: R/1095/VI/WAS.2.4./2019/Itwasum tanggal 24 Juni 2019, perihal permintaan klarifikasi surat dari Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Advokasi Paralegal Tanah Air kepada Kapolda Sulawesi Utara u.p. Irwasda.

Sebagaimana surat pemberitahuan tindak lanjut Dumas nomor: B/3490/VI/WAS.2.4./2019/Itwasum tertanggal 26 Juni 2019, yang dikirimkan kepada Richard William ( Ketua Umum LBH – GAPTA ), yang ditanda-tangani a.n. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Irwasum u.b. Wair Inspekur Jenderal Polisi Drs. Umar Septono, S.H., M.H. yang hingga kini yang belum ada tindak-lanjutnya. *** Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Gugatan

Alamsyah Hanafiah: Sidang Gugatan Menteri Agama Ditunda Dua Minggu, Pernyataan Suara Anjing Sama dengan Suara Adzan

Pantausidang, Jakarta – Penggugat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Alamsyah Hanafiah mengatakan sidang ditunda karena jadwal hakim padat terkait perkara gugatan kepada Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan suara adzan seperti suara anjing menggonggong.

“Sidang ditunda karena memang hakimnya padat. Dia juga termasuk hakim di pengadilan militer terkait pemeriksaan Koneksitas,” ucap Alamsyah Hanafiah usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada wartawan, diikuti Pantausidang.com, Selasa 13 September 2022.

Menurut Alamsyah Hanafiah, sidang pada hari mengagendakan keterangan saksi dari pihak penggugat. Namun sidang ditunda hingga dua minggu kedepan.

“Kita hari ini kan menghadirkan saksi empat rencananya. Tapi ditunda dua minggu dan kita ikutin saja. Kesimpulan hakim kita ikutin saja. Untuk sidang yang akan datang kuasa dari menteri agama hadir semua,” ujarnya.

Alamsyah Hanafiah menegaskan, bahwa gugatan pihaknya ada dua obyek perkara, yaitu 1. Pernyataan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, menyamankan Suara Anjing menggonggong ramai-ramai sama dengan Suara Adzan. 2. Menteri Agama juga menyatakan Kementerian Agama itu merupakan Hadiah Negara untuk NU (Nahdlatul Ulama).

“Negara ini bukan negara NU, negara Republik indonesia,” tegasnya.

Alamsyah Hanafiah menuturkan, seharusnya sebagai pejabat negara dan berada dalam kabinet Kepresiden harusnya berhati-hati dalam mengutarakan kata-kata dan pernyataannya.


“Jadi sebagai pejabat publik, seorang kabinet, dia tidak boleh bicara begitu. Itu adalah pelanggaran kode etik pejabat negara dan pelanggaran hukum,” tuturnya.

Menurutnya, pejabat negara atau menteri merupakan seorang pimpinan yang dalam perkataan, ucapan bisa dimaknai suatu perintah tidak tertulis.

“Karena masalahnya, uapan lisan dari pejabat bisa merupakan suatu intruksi peraturan tidak tertulis. Jadi ucapan dari pejabat publik itu bisa merupakan peraturan tidak tertulis,” cetusnya.

Terakhir, Alamsyah Hanafiah membeberkan, dari pihak penggugat menuntut kepada Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengakui kesalahannya dan memberikan makan kepada 1000 orang anak Yatim Piatu.

“Kita minta hukum dia, memberi makan 1000 anak yatim piatu. Jadi dia pernyataannya itu adalah melawan hukum penguasa,” pungkas Alamsyah Hanafiah.

Menurut pemberitaan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tengah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pernyataan suara azan di masjid beberapa waktu lalu.

Gugatan yang diajukan oleh 5 pengacara Alamsyah Hanafiah dan kawan kawan selaku warga negara, telah memasuki pemeriksaan saksi saksi.

Alamsyah menyatakan, pihaknya menggugat menteri agama karena, pernyataannya dapat memecah belah kalangan umat beragama.

Dia meminta agar pengadilan mengabulkan gugatannya dan menyatakan bahwa pernyataan menteri selaku pejabat negara termasuk perbuatan melawan hukum. Sehingga kedepannya tidak ada lagi yang meremehkan suara azan dengan suara binatang.

Adapun lima Advokat yang menggugat menteri agama diantaranya Alamsyah Hanafiah, Dody Novizar Madriansyah, Raden Adi Widakusuma, dan Ridho Okta.

Atas pernyataannya itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas mendapat kecaman dari berbagai pihak akibat penyataan soal Pengaturan pengeras suara masjid dalam radius 100-200 meter di lingkungan pemukiman.

Yaqut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama.

Yaqut pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga.

Hal itu disampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau Rabu 23 Februari 2022, merespons pertanyaan pewarta soal surat edaran Menag yang mengatur penggunaan toa di masjid dan musala. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Gugatan

Hakim Tunda Sidang Praperadilan Laporan Gratifikasi Suharso Monoarfa

Hakim Delta Tamtama menyebut, penundaan sidang lantaran pihak KPK tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen sehingga tidak dapat hadir, di persidangan

Pantausidang, Jakarta – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menunda sidang pembacaan gugatan kader senior PPP Nizar Dahlan, karena tergugat (KPK) tidak hadir, Senen, 25 Juli 2022.

Gugatan terkait laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa oleh Nizar yang tak kunjung diproses oleh lembaga Anti Rasuah tersebut.

Hakim Delta Tamtama menyebut, penundaan sidang lantaran pihak KPK tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen sehingga tidak dapat hadir, di persidangan.

“Dari surat ini (KPK) meminta agar ditunda selama tiga minggu ke depan,” kata Hakim Delta Tamtama di ruang sidang Prof Wirjono Prodjodikoro, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tersebut Kuasa Penggugat yang diwakili Rezekinta Nofrizal menyampaikan keberatan atas waktu yang diminta KPK.


Menurutnya penundaan sampai 3 pekan terlalu lama. Ia meminta majelis untuk menggelar sidang 2 minggu ke depan. Hakim pun menerima permintaan tersebut.

“Kita mulai tanggal 8 Agustus 2022 hari Senin,” kata hakim.

Usai sidang, Rezekinta Nofrizal mengaku kecewa karena KPK tidak hadir dan hanya diwakili oleh sebuah surat. Ia menilai, permintaan penundaan sidang hanya buang-buang waktu.


Menurutnya, KPK dibawah pimpinan Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Firli Bahuri kerap mangkir ketika sidang perdana praperadilan.

“Menurut kami alasan normatif yang sangat klasik, KPK bukan baru kali ini menghadapi praperadilan,” ketusnya.

Rezekinta Nofrizal menjelaskan, pihaknya telah mendaftarkan praperadilan sejak 2 minggu sebelumnya. KPK seharusnya sudah bisa menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan.

“Menurut kami KPK harus memberikan contoh yang baik lembaga negara dalam menghadapi panggilan-panggilan dari institusi pengadilan,” katanya.

Sementara itu mantan Anggota DPR RI Nizar Dahlan menjelaskan, inti dari gugatan praperadilan tersebut adalah meminta KPK melakukan penyelidikan terkait dugaan gratifikasi.

Yakni berupa pinjaman pesawat jet pribadi kepada Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Nizar laporan tersebut, telah disampaikan ke KPK bulan November 2020 disertai berbagai bukti dokumen terkait.

“Makanya kita lapor ke KPK untuk dilihat ada unsur pidananya atau tidak, tapi oleh KPK dua tahun didiamkan saja,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, tidak ada kepentingan pribadi dalam laporan tersebut. dirinya hanya tidak ingin suara PPP hancur di bawah pimpinan Suharso Monoarfa.

“Saya dan teman-teman senior partai lainnya, merasa terpanggil dan tidak bisa tinggal diam. Kami juga tahu sekarang (suara) PPP merosot jauh,” katanya.*** MES

Continue Reading

Gugatan

Kader Senior PPP Ajukan Praperadilan, Atas Mangkraknya Pelaporan Gratifikasi Suharso Monoarfa di KPK

Saya dan teman-teman kader senior partai lainnya, merasa terpanggil dan tidak bisa tinggal diam. Kami juga tau sekarang PPP merosot jauh, disamping apa yang dilakukan pimpinan juga tidak sangat manusiawi

Kader Senior PPP Nizar Dahlan Gugat Praperadilan KPK

Pantausidang, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat oleh Kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nizar Dahlan, Selasa (12/7/2022).

Pasalnya lembaga anti rasuah tersebut telah dua tahun tak kunjung mengusut laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa.

“Hari ini saya melakukan praperadilan kepada KPK. Sebab, apa yang saya sampaikan dua tahun lalu terkait dugaan kasus gratifikasi Menteri Bappenas atau Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa belum ada tindak lanjut,” kata Nizar Dahlan.

Nizar menyatakan, tidak menginginkan PPP hancur dan merasa terpanggil untuk menyelamatkan partai dari pimpinan yang dianggap sudah tidak manusiawi.


“Saya dan teman-teman kader senior partai lainnya, merasa terpanggil dan tidak bisa tinggal diam. Kami juga tau sekarang PPP merosot jauh, disamping apa yang dilakukan pimpinan juga tidak sangat manusiawi,” ujarnya.


Mantan Anggota DPR RI ini juga berharap, dengan dilakukannya praperadilan, dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa bisa segera ditindaklanjuti.

“Harapan saya supaya kasus gratifikasi ini bisa cepat diusut dan tidak didiamkan. Sebab, ini laporannya sudah ada bukti dan bukan abal-abal,” tambahnya.

suharso-monoarfa
Permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Nizar Dahlan, yaitu Rezekinta Sofrizal, Dhuma Melinda Harahap, dan Muhammad Noor Shahib tercatat di nomor register 60/Pid.Pra/2022/PN.Jkt-sel.*** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

623,573,805
Kasus
6,551,001
Meninggal Dunia
603,601,304
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,435,719
  • Meninggal Dunia: 158,143
  • Sembuh: 6,261,282