Connect with us

Gugatan

PTUN Serang Batalkan Pemecatan Wakil Rektor UIN

Berharap Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pimpinan PTKIN terbesar memberikan contoh baik menaati perintah melaksanakan Putusan PTUN Serang

Jakarta, Pantausidang – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang mengabulkan seluruhnya gugatan Prof Dr. Andi Faisal Bakti dan Prof Dr. Masri Mansoer (mantan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) terhadap Rektor Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Amany Lubis.

Putusan yang dibacakan dalam sidang online pada sistem e-court Mahkamah Agung tanggal 21 September 2021 tersebut terkait dengan perkara pemberhentian Prof. Andi dan Prof. Masri dari jabatannya sebagai Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan oleh Prof. Amany melalui Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 167 dan 168 Tahun 2021 yang ditandatangani tanggal 18 Februari 2021 tentang pemberhentian keduanya dari Jabatan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2019-2023.

Majelis Hakim PTUN Serang dalam Putusannya Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG dan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG menyatakan batal atau tidak sah masing-masing Surat Keputusan pemberhentian tersebut serta memerintahkan kepada Prof. Amany selaku Tergugat untuk mencabutnya. Selain itu Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan Penggugat sebagai Wakil Rektor.

Mujahid A. Latief, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara tersebut mengatakan bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan pemberhentian Prof. Andi dan Prof. Masri dari jabatannya sebagai Wakil Rektor, maka SK pemberhentian tersebut tidak lagi memiliki akibat hukum dan tidak ada pilihan lain bagi Rektor selain mencabutnya.

Menurut Mujahid dikabulkannya gugatan tersebut karena pihaknya berhasil membuktikan sejumlah dalil dalam gugatannya, antara lain Surat Keputusan pemberhentian Prof. Andi dan Prof. Masri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Mujahid berharap Tergugat menaati dan melaksanakan amar Putusan a quo “Kami berharap Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pendidik dan pimpinan PTKIN terbesar di Indonesia memberikan contoh yang baik dengan menaati perintah pengadilan, dalam hal ini dengan segera melaksanakan Putusan PTUN Serang” kata Mujahid.

Lebih lanjut Mujahid menegaskan bahwa Putusan tersebut sebagai warning kepada pejabat publik atau pimpinan suatu lembaga agar tidak sewenang-wenang/menyalahgunakan wewenang yang hanya karena kebencian atau ketidaksukaannya memecat/memberhentikan seseorang dari suatu jabatan.

“Negara kita adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Konstitusi kita, jadi kita punya aturan main dalam bernegara, sehingga tidak boleh karena jabatan atau kekuasaannya seseorang berbuat sewenang-wenang, semua harus sesuai prosedur dan hukum ‘due process of law” Tegas Mujahid.

Untuk diketahui, perkara antara Prof. Andi dan Prof. Masri melawan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bermula saat keduanya diberhentikan masing-masing dari jabatannya oleh Prof. Amany selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof. Andi diberhentikan dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama sementara Prof. Masri diberhentikan dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pemberhentian terhadap Prof Masri dan Prof. Andi diduga karena terkait dengan pembangunan asrama mahasiswa. Di mana berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh UIN Watch dalam pembangunan asrama tersebut terdapat dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Pasalnya, asrama yang dibangun bukan merupakan asrama mahasiswa UIN Jakarta, tapi asrama salah satu organisasi ekstra yang kemudian ditulis dan diajukan dengan proposal permohonan bantuan untuk pembangunan gedung Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Oleh karena itu, UIN Watch kemudian melaporkannya ke polisi (Polda Merto Jaya). Dalam laporan ini pelapor mencantumkan nama Prof. Andi dan Prof. Masri sebagai saksi. Untuk diketahui pencantuman nama Prof. Andi dan Prof. Masri tanpa konfirmasi atau sepengetahuan keduanya.

Lebih lanjut, kasus pembagunan asrama mahasiswa tersebut semakin ramai, di mana sebanyak 22 Dosen mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke Menteri Agama namun tidak ada tanggapan, selain itu sebanyak 126 dosen mengirimkan surat ke Senat untuk meminta agar kasus tersebut diverifikasi dan dibentuk Mahkamah Etik (ME) untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi sampai saat ini tidak ada dibentuk ME dimaksud. Sebagai catatan, baik Prof. Andi maupun Prof. Masri tidak terlibat di dalamnya.

Namun demikian, Prof. Andi dan Prof. Masri dituduh menjadi bagian dari pelaporan dan “keramaian” tersebut sehingga keduanya kemudian diberhentikan tanpa melalui prosedur yang sah/benar.

Adapun alasan pemberhentian sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor bernomor 167 dan 168 tahun 2021 yang ditandatangani tanggal 18 Februari 2021 adalah karena sudah dianggap tidak dapat bekerja sama lagi dalam tugas kedinasan.

Tidak terima dengan dengan pemberhentian tersebut Prof. Andi dan Prof. Masri melalui kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Mujahid A. Latief menempuh sejumlah jalur hukum, mulai dari mengajukan surat keberatan, banding administratif kepada Menteri Agama RI, hingga mengajukan gugatan ke PTUN Serang pada tanggal 10 Mei 2021.

Sumber Kuasa Hukum Mujahid A Latif.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Gugatan

Alamsyah Hanafiah: Sidang Gugatan Menteri Agama Ditunda Dua Minggu, Pernyataan Suara Anjing Sama dengan Suara Adzan

Pantausidang, Jakarta – Penggugat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Alamsyah Hanafiah mengatakan sidang ditunda karena jadwal hakim padat terkait perkara gugatan kepada Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan suara adzan seperti suara anjing menggonggong.

“Sidang ditunda karena memang hakimnya padat. Dia juga termasuk hakim di pengadilan militer terkait pemeriksaan Koneksitas,” ucap Alamsyah Hanafiah usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada wartawan, diikuti Pantausidang.com, Selasa 13 September 2022.

Menurut Alamsyah Hanafiah, sidang pada hari mengagendakan keterangan saksi dari pihak penggugat. Namun sidang ditunda hingga dua minggu kedepan.

“Kita hari ini kan menghadirkan saksi empat rencananya. Tapi ditunda dua minggu dan kita ikutin saja. Kesimpulan hakim kita ikutin saja. Untuk sidang yang akan datang kuasa dari menteri agama hadir semua,” ujarnya.

Alamsyah Hanafiah menegaskan, bahwa gugatan pihaknya ada dua obyek perkara, yaitu 1. Pernyataan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, menyamankan Suara Anjing menggonggong ramai-ramai sama dengan Suara Adzan. 2. Menteri Agama juga menyatakan Kementerian Agama itu merupakan Hadiah Negara untuk NU (Nahdlatul Ulama).

“Negara ini bukan negara NU, negara Republik indonesia,” tegasnya.

Alamsyah Hanafiah menuturkan, seharusnya sebagai pejabat negara dan berada dalam kabinet Kepresiden harusnya berhati-hati dalam mengutarakan kata-kata dan pernyataannya.


“Jadi sebagai pejabat publik, seorang kabinet, dia tidak boleh bicara begitu. Itu adalah pelanggaran kode etik pejabat negara dan pelanggaran hukum,” tuturnya.

Menurutnya, pejabat negara atau menteri merupakan seorang pimpinan yang dalam perkataan, ucapan bisa dimaknai suatu perintah tidak tertulis.

“Karena masalahnya, uapan lisan dari pejabat bisa merupakan suatu intruksi peraturan tidak tertulis. Jadi ucapan dari pejabat publik itu bisa merupakan peraturan tidak tertulis,” cetusnya.

Terakhir, Alamsyah Hanafiah membeberkan, dari pihak penggugat menuntut kepada Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengakui kesalahannya dan memberikan makan kepada 1000 orang anak Yatim Piatu.

“Kita minta hukum dia, memberi makan 1000 anak yatim piatu. Jadi dia pernyataannya itu adalah melawan hukum penguasa,” pungkas Alamsyah Hanafiah.

Menurut pemberitaan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tengah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pernyataan suara azan di masjid beberapa waktu lalu.

Gugatan yang diajukan oleh 5 pengacara Alamsyah Hanafiah dan kawan kawan selaku warga negara, telah memasuki pemeriksaan saksi saksi.

Alamsyah menyatakan, pihaknya menggugat menteri agama karena, pernyataannya dapat memecah belah kalangan umat beragama.

Dia meminta agar pengadilan mengabulkan gugatannya dan menyatakan bahwa pernyataan menteri selaku pejabat negara termasuk perbuatan melawan hukum. Sehingga kedepannya tidak ada lagi yang meremehkan suara azan dengan suara binatang.

Adapun lima Advokat yang menggugat menteri agama diantaranya Alamsyah Hanafiah, Dody Novizar Madriansyah, Raden Adi Widakusuma, dan Ridho Okta.

Atas pernyataannya itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas mendapat kecaman dari berbagai pihak akibat penyataan soal Pengaturan pengeras suara masjid dalam radius 100-200 meter di lingkungan pemukiman.

Yaqut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama.

Yaqut pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga.

Hal itu disampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau Rabu 23 Februari 2022, merespons pertanyaan pewarta soal surat edaran Menag yang mengatur penggunaan toa di masjid dan musala. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Gugatan

Hakim Tunda Sidang Praperadilan Laporan Gratifikasi Suharso Monoarfa

Hakim Delta Tamtama menyebut, penundaan sidang lantaran pihak KPK tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen sehingga tidak dapat hadir, di persidangan

Pantausidang, Jakarta – Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menunda sidang pembacaan gugatan kader senior PPP Nizar Dahlan, karena tergugat (KPK) tidak hadir, Senen, 25 Juli 2022.

Gugatan terkait laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa oleh Nizar yang tak kunjung diproses oleh lembaga Anti Rasuah tersebut.

Hakim Delta Tamtama menyebut, penundaan sidang lantaran pihak KPK tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen sehingga tidak dapat hadir, di persidangan.

“Dari surat ini (KPK) meminta agar ditunda selama tiga minggu ke depan,” kata Hakim Delta Tamtama di ruang sidang Prof Wirjono Prodjodikoro, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tersebut Kuasa Penggugat yang diwakili Rezekinta Nofrizal menyampaikan keberatan atas waktu yang diminta KPK.


Menurutnya penundaan sampai 3 pekan terlalu lama. Ia meminta majelis untuk menggelar sidang 2 minggu ke depan. Hakim pun menerima permintaan tersebut.

“Kita mulai tanggal 8 Agustus 2022 hari Senin,” kata hakim.

Usai sidang, Rezekinta Nofrizal mengaku kecewa karena KPK tidak hadir dan hanya diwakili oleh sebuah surat. Ia menilai, permintaan penundaan sidang hanya buang-buang waktu.


Menurutnya, KPK dibawah pimpinan Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Firli Bahuri kerap mangkir ketika sidang perdana praperadilan.

“Menurut kami alasan normatif yang sangat klasik, KPK bukan baru kali ini menghadapi praperadilan,” ketusnya.

Rezekinta Nofrizal menjelaskan, pihaknya telah mendaftarkan praperadilan sejak 2 minggu sebelumnya. KPK seharusnya sudah bisa menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan.

“Menurut kami KPK harus memberikan contoh yang baik lembaga negara dalam menghadapi panggilan-panggilan dari institusi pengadilan,” katanya.

Sementara itu mantan Anggota DPR RI Nizar Dahlan menjelaskan, inti dari gugatan praperadilan tersebut adalah meminta KPK melakukan penyelidikan terkait dugaan gratifikasi.

Yakni berupa pinjaman pesawat jet pribadi kepada Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Nizar laporan tersebut, telah disampaikan ke KPK bulan November 2020 disertai berbagai bukti dokumen terkait.

“Makanya kita lapor ke KPK untuk dilihat ada unsur pidananya atau tidak, tapi oleh KPK dua tahun didiamkan saja,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, tidak ada kepentingan pribadi dalam laporan tersebut. dirinya hanya tidak ingin suara PPP hancur di bawah pimpinan Suharso Monoarfa.

“Saya dan teman-teman senior partai lainnya, merasa terpanggil dan tidak bisa tinggal diam. Kami juga tahu sekarang (suara) PPP merosot jauh,” katanya.*** MES

Continue Reading

Gugatan

Kader Senior PPP Ajukan Praperadilan, Atas Mangkraknya Pelaporan Gratifikasi Suharso Monoarfa di KPK

Saya dan teman-teman kader senior partai lainnya, merasa terpanggil dan tidak bisa tinggal diam. Kami juga tau sekarang PPP merosot jauh, disamping apa yang dilakukan pimpinan juga tidak sangat manusiawi

Kader Senior PPP Nizar Dahlan Gugat Praperadilan KPK

Pantausidang, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digugat oleh Kader senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nizar Dahlan, Selasa (12/7/2022).

Pasalnya lembaga anti rasuah tersebut telah dua tahun tak kunjung mengusut laporan dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa.

“Hari ini saya melakukan praperadilan kepada KPK. Sebab, apa yang saya sampaikan dua tahun lalu terkait dugaan kasus gratifikasi Menteri Bappenas atau Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa belum ada tindak lanjut,” kata Nizar Dahlan.

Nizar menyatakan, tidak menginginkan PPP hancur dan merasa terpanggil untuk menyelamatkan partai dari pimpinan yang dianggap sudah tidak manusiawi.


“Saya dan teman-teman kader senior partai lainnya, merasa terpanggil dan tidak bisa tinggal diam. Kami juga tau sekarang PPP merosot jauh, disamping apa yang dilakukan pimpinan juga tidak sangat manusiawi,” ujarnya.


Mantan Anggota DPR RI ini juga berharap, dengan dilakukannya praperadilan, dugaan gratifikasi Suharso Monoarfa bisa segera ditindaklanjuti.

“Harapan saya supaya kasus gratifikasi ini bisa cepat diusut dan tidak didiamkan. Sebab, ini laporannya sudah ada bukti dan bukan abal-abal,” tambahnya.

suharso-monoarfa
Permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Nizar Dahlan, yaitu Rezekinta Sofrizal, Dhuma Melinda Harahap, dan Muhammad Noor Shahib tercatat di nomor register 60/Pid.Pra/2022/PN.Jkt-sel.*** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

622,681,780
Kasus
6,547,916
Meninggal Dunia
602,494,587
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,431,624
  • Meninggal Dunia: 158,112
  • Sembuh: 6,255,918