Connect with us

Dakwaan

Mantan Dirjen BKD Kemendagri Didakwa Terima Suap 2,4M Dana PEN

Jaksa mendakwa mantan pejabat Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto bersama dengan La Ode M Syukur Akbar dan Sukarman Loke

Pantausidang, Jakarta – Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (BKD Kemendagri), Mochamad Ardian Noervianto didakwa korupsi menerima suap Rp2,4 miliar, Kamis, 16 Juni 2022.

Dia bersama dengan Mochamad Ardian Noervianto, bersama La Ode M Syukur Akbar dan Sukarman Loke didakwa menerima suap terkait Pencairan Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp.151 Miliar untuk tambahan dana pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

“Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu menerima hadiah atau janji, yakni menerima uang seluruhnya Rp2.405.000.000,00 dari Andi Merya, S.IP selaku Bupati Kolaka Timur dan LM. Rusdianto Emba (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah),” kata Agus Prasetya Raharja di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diikuti pantausidang.com, Kamis, (16/6/2022).

Hal tersebut dikatakan Jaksa KPK pada sidang perdana perkara dugaan korupsi suap pengurusan Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penerimaan gratifikasi suap dari Bupati Kolaka Timur.

Persidangan yang dipimipin oleh Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum KPK, Agus Prasetya Raharja dan Tim.

Jaksa mendakwa mantan pejabat Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto bersama dengan La Ode M Syukur Akbar dan Sukarman Loke.
Suap berasal dari Andi Merya, S.IP selaku Bupati Kolaka Timur Sultra dan LM. Rusdianto Emba Pengusaha dari Kabupaten Muna.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu supaya Terdakwa memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021,” jelas Jaksa Agus.

Jaksa menilai, suap tersebut adalah fee atas pencairan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional senilai Rp. 151 Miliar untuk tambahan dana pembangunan infrastruktur di kabupaten Kolaka Timur.

Awal perkara dimulai, Maret tahun 2021, saat Andi Merya menjadi Plt. Bupati Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2021 – 2026 berkeinginan untuk mendapatkan dana tambahan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur kepada pengusaha asal Muna, LM. Rusdianto Emba.

Rusdianto pun memberitahu kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna, Sukarman Loke untuk membantu merealisasikannya dengan menyampaikan ke La Ode M. Syukur Akbar.

Singkatnya, pada 12 April 2021, Bupati Kolaka Timur, Andi Merya mengeluarkan Surat Nomor 050/546/2021 perihal Pernyataan Minat Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan senilai Rp350 Miliar.

Kemudian, Surat Bupati Nomor 050/547/2021 perihal Permohonan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan. Al 4 Mei 2021 di ruang kerja Terdakwa di Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, pada 4 Mei 2021, Andi Merya bersama La Ode M Syukur Akbar dan Sukarman Loke datang menemui Terdakwa di ruang kerjanya di Kemendagri Jakarta Pusat untuk meminta bantuan atas pengajuan pinjaman dana PEN sebesar Rp350 Miliar untuk Kabupaten Kolaka Timur.

Atas permintaan tersebut, Terdakwa menyanggupinya hanya sebesar Rp300 Miliar yang selanjutnya Sukarman Loke menyampaikan kepada LM. Rusdianto Emba untuk melengkapi dokumen yang diperlukan.

Jaksa mendakwa Moch Ardian dengan Pasal 12 huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau
Kedua tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.*** Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Dakwaan

Mantan Direktur P2 DJP Gatsu Angin Prayitno Aji Didakwa TPPU dan Gratifikasi Puluhan Miliar.

Jaksa Penuntut Umum Pada Komisi Pembentasan Korupsi kini menjerat Angin Prayitno Aji dengan dakwaan menerima gratifikasi dan pencucian uang (Money Laundrying)

Pantausidang, Jakarta – Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Ditjen Pajak Gatsu (Dir P2 DJP Gatsu) Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji akhirnya kembali dibawa ke meja hijau, Selasa 24 Januari 2023.

Jaksa Penuntut Umum Pada Komisi Pembentasan Korupsi (JPU KPK) kini menjerat Angin Prayitno dengan dakwaan menerima gratifikasi dan pencucian uang (Money Laundrying).

JPU KPK menduga angin menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp8.2miliar, uang dolar Singapura yang nilainya setara dengan Rp4.3miliar, uang dolar Amerika Serikat yang nilainya setara Rp5 miliar.

Continue Reading

Dakwaan

Penasehat Hukum menilai kesaksian 10 orang dari Kemendag, Bea Cukai dan BUMN tidak rugikan Negara.

Menurutnya pihak penasehat hukum  jadi bingung dan merasa khawatir akibat ketidakharmonisan tersebut pengusaha (PPJK) menjadi pihak yang dirugikan

Riki Sidabutar SH MH CLA, Penasehat Hukum terdakwa Taufik Manager PT Meraseti Logistik Indonesia

Pantausidang, Jakarta – Keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung dinilai tidak ada fakta hukum adanya kerugian negara dalam perkara impor baja dan turunannya pada 2016-2021.

Hal tersebut dikatakan Riki Sidabutar selaku Penasehat Hukum Taufik terdakwa Manajer PT Meraseti Logistik Indonesia di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senen (16/1/2023).

“Pertama, kerugian negaranya tidak terbukti. Dari penilaian BC hasil uji lab menyatakan hs code yang kami ajukan dalam PIB para importir sama dengan highscot PIB,” ujarnya.

Lalu menurut Riki, setelah Indrasari Wisnu Wardhana (eks Dirjen Daglu) diperiksa, terkait permendag nomor 03 tahun 2020 menurutnya ternyata tidak ada keharmonisan dengan PMK 365 tahun 2020.

Continue Reading

Dakwaan

Saksi Petugas Bea Cukai Priok Tidak Pernah Menyidik Impor Baja 6 Importir Kemendag

soal surat peraturan menteri perdagangan nomor 110 dan nomor 03 terkait penerapannya untuk petugas lapangan di ditjen bea cukai

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Impor Baja di Pengadilan Tipikor Jakarta (2/1/2023).

Pantausidang, Jakarta – Terdakwa Analis Muda Perdagangan Impor Ditjen Daglu Kemendag Tahan Banurea menegaskan bahwa peraturan menteri perdagangan soal impor baja tidak harus dengan surat penjelasan dari Dirjen Daglu Kemendag.

Hal tersebut dikatakannya menanggapi keterangan dua saksi dari kabag Penindakan dan Penyidian Ditjen Bea Cukai Muhtadin dan Galih Ilham Setiawan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senen petang, 2 Januari 2023.

“Barang (impor) untuk instansi pemerintah, tidak perlu sujel (surat penjelasan) dari Dirjen Daglu,” ucap Tahan Banaurea.

Dia juga menkonfirmasi pernyataan tersebut kepada kedua saksi yakni Muhtadin dan Galih Ilham Setiawan selaku Kabag Penindakan dan Penyidikan (P2) Ditjen Bea Cukai, soal surat peraturan menteri perdagangan nomor 110 dan nomor 03 terkait penerapannya untuk petugas lapangan di ditjen bea cukai.


Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684