Connect with us

Ahli

Penolakan Edy Mulyadi Terhadap IKN Kalimantan adalah Haknya, Tapi Tak Tepat 

Pantausidang, JakartaSaksi ahli linguistik forensik Prof Dr Andika Dutha Bachari mengatakan penolakan Edy Mulyadi terhadap Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan haknya.

Namun cara penyampaian pesannya tidak tepat, dan menyinggung berbagai pihak dalam persidangan penyebaran berita yang membuat keonaran di masyarakat terkait pernyataannya mengenai lokasi IKN Nusantara yang disebut sebagai tempat jin buang anak.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Adeng Abdul Kohar dengan agenda keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dua  ahli Andika Dutha Bachari dan Ahli Bahasa Wahyu Wibowo.

“Bahwa dia menolak IKN itu hak, tapi cara menyampaikan pesannya tidak tepat karena menyinggung sana-sini,” ucap Andika Duta di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juli 2022.

Andika menegaskan, pernyataan Terdakwa Edy Mulyadi sangat buruk dan tidak sopan, karena terkesan kasar.

“Saya sangat menyayangkan dia sarkas. Sarkas itu kasar,” tegasnya.

Menurut Andika Dutha, jin buang anak secara makna itu negatif. Secara sosial itu dimaknai sebagai tempat orang menghilangkan jejak kejahatan. “Secara teori orang akan tersinggung,” tukasnya.

Edy Mulyadi didakwa menyebarkan berita yang membuat keonaran di masyarakat. Perbuatan itu terkait pernyataannya mengenai lokasi IKN Nusantara yang disebut sebagai tempat jin buang anak.

 

Perbuatan itu dilakukan Edy ketika menjadi pembicara dalam acara konferensi pers yang digelar LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat (KPAU) di Hotel 101 Urban Thamrin, Jakarta Pusat. Dia juga menyebarkan sejumlah pernyataan kontroversial melalui akun YouTube miliknya ‘Bang Edy Channel’.

Beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran salah satunya berjudul ‘Tolak pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat’. Video tersebut terdapat pernyataan Edy menyebut ‘tempat jin buang anak’.

Terdapat sejumlah konten yang terkait menyiarkan berita atau bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Yakni, ‘Indonesia Dijarah, Rakyat Dipaksa Pasrah, Bersuara Risiko Penjara’ dan ‘Cuma Bancakan Oligarki Koalisi Masyrakat Tolak Pemindahan IKN’.

Edy didakwa dengan Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) atau Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Jaksa juga mendakwa dengan pasal alternatif yakni Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 156 KUHP. ***Muhammad Shiddiq

Ahli

Kasus Indosurya, Ahli Kepailitan : Proses Homologasi Harusnya Didahulukan Daripada Pidana

Pantausidang, Jakarta – Ahli Kepailitan Universitas Airlangga Surabaya, Prof Hadi Subhan mengatakan jika sudah ada putusan dari Pengadilan Niaga maka proses penyitaan dan pidana suatu perkara harusnya ditangguhkan.

Hal itu dikatakan Hadi pada saat menjadi saksi Ahli dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Awalnya Penasihat Hukum Henry, Waldus Situmorang dari kantor hukum Soesilo Aribowo & Rekan, menanyakan jika ada Debitor gagal bayar dan mempunyai iktikad baik kemudian ada beberapa kreditor mengajukan PKPU kemudian tercapailah Homologasi (kesepakatan).

“Lalu ada pihak laporan pidana. Disini kan ada dua hukum yang beririsan satu kepailitan dan satu pidana,” tanya Waldus kepada Saksi Ahli Hadi Subhan, Rabu (14/12).

“Ijin yang mulai yang didahulukan hukum kepailitan,” jawab Hadi.

Continue Reading

Ahli

Pengacara: Ahli Sebut Kerugian Indosurya hanya Rp.16 Triliun, Bukan Rp 106 Triliun.

Menurut Andy Putra, dari keterangan ahli auditor forensik Krissantono Karo-Karo kerugian dalam perkara Indosurya sebesar Rp16 triliun

Pantausidang, Jakarta – Penasihat Hukum Henry Surya, Andi Putra Kusuma menyatakan kerugian dalam perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya tidaklah sebanyak yang diberitakan sebelumnya.

Diketahui sebelumnya disebutkan jika kerugian dalam perkara tersebut sebesar Rp106 triliun.

Menurut Andy Putra, dari keterangan ahli auditor forensik Krissantono Karo-Karo kerugian dalam perkara Indosurya sebesar Rp16 triliun.

“Jadi ahli mengatakan kerugiannya itu Rp16 triliun, bukan Rp106 triliun. Nah bahkan kalau mengacu pada data PKPU jadi kerugiannya Rp13 triliun,” kata Andy saat dikonfirmasi.

Continue Reading

Ahli

Ahli Pidana : Korban Pengaduan Palsu Berhak Lapor Balik

Dua orang Ahli Pidana Prof Said Karim dari Unhas dan Dr Alfitra didengar keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jakarta, Pantausidang – Dua orang Ahli Pidana diperdengarkan keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu dengan terdakwa Juanda, Kamis 21 Juli 2022.

Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Jakarta Selatan, menghadirkan dua Ahli Pidana dari Universitas Hasanuddin Prof.Dr. Said Karim S.H., M.H., M.SI., C.L.A, dan Ahli Pidana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Alfitra.

Penjelasan Prof Said Karim menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan balik terhadap pelapor yang menyebabkan dia dipidana dan terbukti justru menjadi korban.

“ Jika korban yang dilaporkan merasa dirugikan, merasa di fitnah, sehingga nama baik korban terhadap masyarakat menjadi tercemar, dan rekan bisnisnya menjadi ragu, maka si korban punya anak melaporkan balik,” ujarnya.

Menurutnya berdasarkan Pasal 317 KUHP menyebutkan bahwa ‘Barang siapa dengan sengaja melakukan pengaduan palsu atau pemberitahuan palsu baik secara tertulis maupun untuk dituliskan dengan seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang menjadi terserang’.

“Karena putusannya dia (korban) tidak bersalah, maka dia punya hak melaporkan balik. Dalam Pasal 317 KUHP yang disangkakan dan memang menjatuhkan orang yang dijadikan teradu maka delik ini telah terjadi dan sempurna,” katanya.

Said menerangkan, dalam ketentuan Pasal 317 ayat 1 merupakan sarana bagi mereka yang merasa dirugikan atau menjadi korban akibat dilaporkan oleh orang tersebut.

“Dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, kemudian terdakwa dibebaskan dan terbukti tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, sehingga Pasal 317 ini terbukti,” ujar Said.

Meski demikian, si korban harus melakukan cara yang benar sesuai undang-undang bila akan melaporkan balik, katanya.

Menurutnya sesuai dengan instrumen hukum dengan Pasal 108 ayat (1) adalah jaminan undang-undang pada orang yang menjadi korban tindak pidana untuk melaporkan.

Tetapi ketika melaporkan, korban harus mempunyai bukti bukan dengan cara melaporkan tidak benar yang menimbulkan fitnah bagi orang lain.

“Dalam arti kata, (korban) jangan mengadukan orang dengan cara memfitnah jangan mengadukan orang dengan tanpa bukti, bukan laporan yang mencemarkan nama baik orang yang dijadikan sebagai terlapor,” jelasnya.

“Pasal 108 ini memang dijanjikan kepada setiap orang yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana, dia mempunyai hak untuk mengajukan atau melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini aparat,” sambungnya.

Sementara itu Dr. Alfitra melalui video telekonferensi menerangkan, lapor melapor merupakan hal yang biasa dalam hukum acara pidana, sehingga pelapor dan terlapor sah-sah saja dan tidak masalah.

juanda
Tapi menurutnya, pelapor harus bertanggung jawab atas laporannya, karena laporan yang disampaikan kepada penyidik tersebut, suatu fakta yang disangkakan.

“Konsekuensi terhadap pelapor atas laporan yang tidak terbukti dan secara subjektif, ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril kepada korban (terlapor) maka korban/terlapor dapat melaporkan balik,” ujar Alfitra.

Dia menjelaskan, suatu delik aduan pihak yang berkepentingan juga bisa mengajukan sesuai dengan Pasal 1 butir 24 dan 25 yakni laporan pengaduan.

Dengan demikian, si korban bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib.


“Di mana pihak yang bersangkutan dapat melaporkan ke SPK (Setra pelayanan kepolisian),” katanya.

Diberitakan, Juanda didakwa melanggar terkait pencemaran nama baik dan pengaduan palsu. Yakni atas pelaporannya kepada Andi Tediarjo The dengan tuduhan menggelapkan uang sewa tanah milik orang tua Juanda, senilai Rp 8 miliar pada 2019.

Atas aduan tersebut Andi Tediarjo diadili, dan hakim membebaskannya karena dinilai tidak terbukti bersalah. Kemudian berbalik Juanda sebagai pelapor (Juanda) kemudian menjadi terdakwa karena laporan palsu.

Oleh Jaksa, Juanda dijerat dengan Pasal 317 ayat 1 KUHP tentang mengajukan laporan atau pengaduan tentang seseorang, sedangkan diketahuinya bahwa laporan atau pengaduan itu adalah palsu.*** Redaksi

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684