Connect with us

Ahli

Kuasa Hukum : Ahli BPK sebut Teddy Tjokrosapoetro Tak Terkait Korupsi Asabri, Namanya Tak Ada Dalam Audit BPK

Ahli BPK Hasby Ashidiqi, yang melakukan pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI Persero

Pantausidang, Jakarta – Ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Hasby Ashidiqi dan Muhammad Priono menyebutkan bahwa Teddy Tjokrosapoetro tidak terkait dalam korupsi ASABRI.

Hal itu lantaran nama Teddy Tjokrosapoetro tidak ada dalam audit investigative BPK dan Teddy tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh BPK itu sendiri.

“Hasil audit investigative, tidak terdapat nama Terdakwa Teddy Tjokrosapoetro, serta Teddy tidak pernah dipanggil maupun diperiksa oleh pihak BPK,” kata Hasby Ashidiqia ketika memaparkan kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diikuti oleh Pantausidang.com, Rabu, (15/6/2022).

Hal itu berbeda dengan Terdakwa ASABRI lainnya yang telah dipanggil guna memenuhi pemeriksaan investigative BPK.

Dalam persidangan ini menghadirkan saksi ahli BPK. Dalam pemeriksaannya Ahli BPK menerangkan mengenai kerugian negara akibat ASABRI. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 2 Ahli dari OJK, 2 Ahli dari BPK, dan 1 Saksi Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kedua Ahli BPK itu adalah Hasby Ashidiqi dan Muhammad Priono, kedua Ahli tersebut yang melakukan pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT ASABRI (Persero) periode tahun 2012 sampai dengan 2019.

Dalam persidangan, Ahli mempresentasikan perihal pihak-pihak terkait kerugian yang dialami PT ASABRI, seperti Adam Damiri, Sonny Widjaja, Bachtiar Effendi, Benny Tjokrosaputro, Hari Setianto, Ilham Siregar, Jimmy Sutopo, Heru Hidayat dan berbagai peran dari manajer investasi.

Namun tidak demikian dengan Teddy Tjokrosaputro yang tidak memiliki peran perihal kerugian yang dialami oleh ASABRI. Adapun penyebutan 1 kali untuk nama Teddy Tjokro adalah perihal transaksi yang dilakukan atas nama RIMO sejumlah sekitar 300 juta-an.

Sementara itu, Teddy Tjokrosapoetro menanggapi keterangan dari dua saksi ahli dengan lapang hati dan gembira. Hal itu lantaran dirinya tidak disebutkan terlibat dalam penyimpangan dana ASABRI.

“Saya lega sekali mendengar pernyataan ahli ini, karena menyatakan bahwa saya bukan termasuk pihak yang terlibat dalam kasus penyimpangan investasi saham dan reksadana PT ASABRI,” ungkap Teddy usai persidangan.

Sementara, Kuasa Hukum Teddy, Genesius Anugerah menyikap dari keterangan Ahli OJK maupun utamanya pada BPK, sangat optimis Kliennya (Teddy) tidak terlibat dalam kerugian ASABRI, dan berharap semoga Majelis Hakim yang Mulia bisa menjadikan ini (kesaksian Ahli) sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan Teddy tidak bersalah.

Menurutnya, saksi ahli yang hadir dari OJK mengenai Pasar Modal, BPK mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, dan ada pembacaan BAP dari saksi mahkota.

“Tapi pada intinya, kami menarik dari sisi ahli dari BPK, khususnya tentang Penghitungan Kerugian Negara. Tahap dari penghitungan kerugian negara Itu sendiri ternyata didapati Tidak Ada Peran dari Teddy. Jadi ada beberapa nama Adam Damiri, ada Doni Wijaya, ada Ilham terus ada Benny, Tapi tidak ada soal penyebutan Teddy,” kata Genesius Anugerah kepada wartawan usai persidangan diruang sidang.

Genesius Anugerah mengungkapkan bahwa di BAP BPK sendiri nama Teddy tidak ada. Kalau pun ada hanya transaksi Rimo yang besarannya hanya Rp 300 jutaan. Jadi menurutnya, bagaimana mungkin dikatakan bahwa kerugian negara hingga Rp 22,7 Triliun. Padahal Teddy hanya seorang diri bertransaksi sebesar Rp 300 jutaan.

“Jadi sebetulnya, kita bisa sampai ke itu yang membuat kita bisa percaya diri,” ungkapnya.

Selain itu, Genesius Anugerah mempertanyakan kemunculan nama Teddy dipertengahan persidangan. Padahal dari awal pemeriksaan dan dakwaan sebelumnya nama Teddy Tjokrosapoetro tidak ada sama sekali.

“Dari awal kita pertanyakan sistem bagaimana mereka bisa Tata Cara untuk menghitung kerugian negara, karena mereka disebutnya auditor. Kita tanyakan tapi ternyata disitu, makanya kita terkejut juga bagaimana mungkin kok muncul nama Teddy disitu. Jadi itu juga kami pertanyakan,” tuturnya.

Menurut Penasihat Hukum Teddy tersebut, kliennya hanya satu kali bertransaksi. Padahal ada nama-nama lain yang sering bertransaksi atau menggunakan nomine-nomine. Namun kenapa kliennya dijadikan terdakwa yang jelas tidak merugikan keuangan negara.

“Hanya satu transaksi saja. Jadi nama pak Benny banyak, nama nomine-nomine lain banyak tapi nama Teddy itu hanya satu. Satu itu hanya Rp 300 jutaan,” tuturnya.

Selajutnya, Penasihat Hukum Teddy Tjokrosapoetro akan mengambil langkah kedepan untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya itu.

“Kita akan ambil langkah pembelaan di pledoi. Jadi hari ini agenda Pembuktian dari Jaksa sudah selesai,” tutup Genesius Anugerah. *** Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ahli

Penolakan Edy Mulyadi Terhadap IKN Kalimantan adalah Haknya, Tapi Tak Tepat 

Pantausidang, JakartaSaksi ahli linguistik forensik Prof Dr Andika Dutha Bachari mengatakan penolakan Edy Mulyadi terhadap Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan haknya.

Namun cara penyampaian pesannya tidak tepat, dan menyinggung berbagai pihak dalam persidangan penyebaran berita yang membuat keonaran di masyarakat terkait pernyataannya mengenai lokasi IKN Nusantara yang disebut sebagai tempat jin buang anak.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Adeng Abdul Kohar dengan agenda keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dua  ahli Andika Dutha Bachari dan Ahli Bahasa Wahyu Wibowo.

“Bahwa dia menolak IKN itu hak, tapi cara menyampaikan pesannya tidak tepat karena menyinggung sana-sini,” ucap Andika Duta di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juli 2022.

Andika menegaskan, pernyataan Terdakwa Edy Mulyadi sangat buruk dan tidak sopan, karena terkesan kasar.

“Saya sangat menyayangkan dia sarkas. Sarkas itu kasar,” tegasnya.

Menurut Andika Dutha, jin buang anak secara makna itu negatif. Secara sosial itu dimaknai sebagai tempat orang menghilangkan jejak kejahatan. “Secara teori orang akan tersinggung,” tukasnya.

Edy Mulyadi didakwa menyebarkan berita yang membuat keonaran di masyarakat. Perbuatan itu terkait pernyataannya mengenai lokasi IKN Nusantara yang disebut sebagai tempat jin buang anak.

 

Perbuatan itu dilakukan Edy ketika menjadi pembicara dalam acara konferensi pers yang digelar LSM Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat (KPAU) di Hotel 101 Urban Thamrin, Jakarta Pusat. Dia juga menyebarkan sejumlah pernyataan kontroversial melalui akun YouTube miliknya ‘Bang Edy Channel’.

Beberapa konten yang menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran salah satunya berjudul ‘Tolak pemindahan Ibu Kota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat’. Video tersebut terdapat pernyataan Edy menyebut ‘tempat jin buang anak’.

Terdapat sejumlah konten yang terkait menyiarkan berita atau bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Yakni, ‘Indonesia Dijarah, Rakyat Dipaksa Pasrah, Bersuara Risiko Penjara’ dan ‘Cuma Bancakan Oligarki Koalisi Masyrakat Tolak Pemindahan IKN’.

Edy didakwa dengan Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) atau Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Jaksa juga mendakwa dengan pasal alternatif yakni Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atau Pasal 156 KUHP. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Ahli

Ahli Pidana : Korban Pengaduan Palsu Berhak Lapor Balik

Dua orang Ahli Pidana Prof Said Karim dari Unhas dan Dr Alfitra didengar keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jakarta, Pantausidang – Dua orang Ahli Pidana diperdengarkan keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu dengan terdakwa Juanda, Kamis 21 Juli 2022.

Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Jakarta Selatan, menghadirkan dua Ahli Pidana dari Universitas Hasanuddin Prof.Dr. Said Karim S.H., M.H., M.SI., C.L.A, dan Ahli Pidana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dr. Alfitra.

Penjelasan Prof Said Karim menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk melaporkan balik terhadap pelapor yang menyebabkan dia dipidana dan terbukti justru menjadi korban.

“ Jika korban yang dilaporkan merasa dirugikan, merasa di fitnah, sehingga nama baik korban terhadap masyarakat menjadi tercemar, dan rekan bisnisnya menjadi ragu, maka si korban punya anak melaporkan balik,” ujarnya.

Menurutnya berdasarkan Pasal 317 KUHP menyebutkan bahwa ‘Barang siapa dengan sengaja melakukan pengaduan palsu atau pemberitahuan palsu baik secara tertulis maupun untuk dituliskan dengan seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang menjadi terserang’.

“Karena putusannya dia (korban) tidak bersalah, maka dia punya hak melaporkan balik. Dalam Pasal 317 KUHP yang disangkakan dan memang menjatuhkan orang yang dijadikan teradu maka delik ini telah terjadi dan sempurna,” katanya.

Said menerangkan, dalam ketentuan Pasal 317 ayat 1 merupakan sarana bagi mereka yang merasa dirugikan atau menjadi korban akibat dilaporkan oleh orang tersebut.

“Dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, kemudian terdakwa dibebaskan dan terbukti tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, sehingga Pasal 317 ini terbukti,” ujar Said.

Meski demikian, si korban harus melakukan cara yang benar sesuai undang-undang bila akan melaporkan balik, katanya.

Menurutnya sesuai dengan instrumen hukum dengan Pasal 108 ayat (1) adalah jaminan undang-undang pada orang yang menjadi korban tindak pidana untuk melaporkan.

Tetapi ketika melaporkan, korban harus mempunyai bukti bukan dengan cara melaporkan tidak benar yang menimbulkan fitnah bagi orang lain.

“Dalam arti kata, (korban) jangan mengadukan orang dengan cara memfitnah jangan mengadukan orang dengan tanpa bukti, bukan laporan yang mencemarkan nama baik orang yang dijadikan sebagai terlapor,” jelasnya.

“Pasal 108 ini memang dijanjikan kepada setiap orang yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana, dia mempunyai hak untuk mengajukan atau melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini aparat,” sambungnya.

Sementara itu Dr. Alfitra melalui video telekonferensi menerangkan, lapor melapor merupakan hal yang biasa dalam hukum acara pidana, sehingga pelapor dan terlapor sah-sah saja dan tidak masalah.

juanda
Tapi menurutnya, pelapor harus bertanggung jawab atas laporannya, karena laporan yang disampaikan kepada penyidik tersebut, suatu fakta yang disangkakan.

“Konsekuensi terhadap pelapor atas laporan yang tidak terbukti dan secara subjektif, ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril kepada korban (terlapor) maka korban/terlapor dapat melaporkan balik,” ujar Alfitra.

Dia menjelaskan, suatu delik aduan pihak yang berkepentingan juga bisa mengajukan sesuai dengan Pasal 1 butir 24 dan 25 yakni laporan pengaduan.

Dengan demikian, si korban bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib.


“Di mana pihak yang bersangkutan dapat melaporkan ke SPK (Setra pelayanan kepolisian),” katanya.

Diberitakan, Juanda didakwa melanggar terkait pencemaran nama baik dan pengaduan palsu. Yakni atas pelaporannya kepada Andi Tediarjo The dengan tuduhan menggelapkan uang sewa tanah milik orang tua Juanda, senilai Rp 8 miliar pada 2019.

Atas aduan tersebut Andi Tediarjo diadili, dan hakim membebaskannya karena dinilai tidak terbukti bersalah. Kemudian berbalik Juanda sebagai pelapor (Juanda) kemudian menjadi terdakwa karena laporan palsu.

Oleh Jaksa, Juanda dijerat dengan Pasal 317 ayat 1 KUHP tentang mengajukan laporan atau pengaduan tentang seseorang, sedangkan diketahuinya bahwa laporan atau pengaduan itu adalah palsu.*** Redaksi

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

650,798,434
Kasus
6,649,235
Meninggal Dunia
627,516,863
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,686,181
  • Meninggal Dunia: 160,071
  • Sembuh: 6,478,450