Connect with us

Ragam

Jampidum Hentikan Perkara Kakek Berusia 70 Tahun Berdasar Keadilan Restoratif

Atas penjelasan tersebut, saksi korban Nawardi dan Tersangka Muslimun bin Jupri (Alm) menyetujui upaya perdamaian dan dituangkan dalam akta perdamaian sebagai bukti yang sah atas kesepakatan kedua belah pihak

Pantausidang, JakartaJaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana menghentikan perkara pidana pencurian mesin tempel perahu merek Mercury 3,3 dari Galing Kabupaten Sambas oleh Kakek Muslimun bin Jupri (alm) berusia 70 tahun yang ditetapkan sebagai tersangka atas laporan saksi korban Nawardi ke pihak berwajib berdasarkan keadilan restoratif.

 

“Menindaklanjuti hal ini, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Agita Tri Moertjahjanto, S.H., M.H. mengambil langkah untuk menghentikan perkara tersebut melalui upaya dan proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif (restorative justice),” kata Jampidum Fadil Zumhana kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, 17 Agustus 2022.

 

Menurut Fadil Zumhana, pada Selasa 9 Agustus 2022 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sambas, dilaksanakan proses perdamaian berdasarkan keadilan restoratif.

 

Saat itu Jaksa Fasilitator, Iin Lindayani, S.H., M.H., Dian Novita, S.H., M.H. dan Ambo Rizal Cahyadi, S.H., M.H. menjelaskan maksud dan tujuan dari upaya perdamaian kepada para pihak dan jangka waktu dari proses perdamaian serta konsekuensi hukum dari upaya perdamaian.

 

“Atas penjelasan tersebut, saksi korban Nawardi dan Tersangka Muslimun bin Jupri (Alm) menyetujui upaya perdamaian dan dituangkan dalam akta perdamaian sebagai bukti yang sah atas kesepakatan kedua belah pihak,” ujarnya.

 

Jampidum menuturkan, dalam proses perdamaian, Tersangka mengakui dan menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada korban.

 

“Mendengar pengakuan dan penyesalan Tersangka, korban pun memaafkan Tersangka dan meminta agar Tersangka tidak lagi mengulangi perbuatannya,” tuturnya.

 

Fadil Zumhana melanjutkan, usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

 

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Masyhudi, S.H., M.H. sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

 

“Dan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum),” lanjutnya.

 

Lebih lanjut, Jampidum mengatakan, kini Tersangka Muslimun bin Jupri (Alm) bebas tanpa syarat usai permohonan penghentian penuntutan melalui keadilan restoratif (restorative justice) disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana pada Selasa 16 Agustus 2022.

 

“Dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga, masyarakat, serta melanjutkan aktivitas sehari-hari,” sambungnya.

 

Kemudian, Jampidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sambas untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

 

Hal itu berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

 

Sosok kakek Muslimun bin Jupri (alm) adalah seorang ayah berusia 70 tahun dari 8 orang anak dimana 4 diantaranya telah meninggal, serta menjadi kakek dari 20 orang cucu, yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

 

Adapun kejadian berawal pada Senin 27 Juni 2022 sekira pukul 05.20 WIB bertempat di Galing, Kabupaten Sambas, Muslimun bin Jupri (Alm) akan pulang ke rumahnya usai bermalam di rumah adik kandungnya dengan menggunakan perahu miliknya dengan mesin tempel MERCURY 3,3.

 

Saat dalam perjalanan, mesin perahu miliknya mati dan setelah diperiksa, bagian seal pompa air rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi.

 

Mengalami kejadian tersebut, Muslimun bin Jupri (Alm) merasa kebingungan dan seketika ia pun melihat 1 buah perahu yang dilengkapi dengan mesin tempel MERCURY 3,3 dalam keadaan bagus dan juga mengetahui bahwa perahu tersebut milik saksi korban Nawardi.

 

Melihat itu, Muslimun bin Jupri (Alm) langsung melepaskan mesin tempel dari perahunya dan menggantinya dengan milik saksi korban Nawardi. Usai menggantinya, Muslimun bin Jupri (Alm) langsung kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumahnya.

 

Akibat perbuatannya, Muslimun bin Jupri (Alm) ditetapkan sebagai Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, setelah saksi korban Nawardi ke pihak berwajib dan saksi korban juga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dan berkas perkaranya pun dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sambas.

 

Dalam ekspose secara virtual tersenyum, Jampidum mengapresiasi dengan setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sambas beserta jajaran yang telah menangani perkara Muslimun bin Jupri (Alm).

 

Dan berupaya menjadi fasilitator untuk mendamaikan dan menyelesaikan perkara tersebut dengan mediasi penal antara korban dengan Tersangka.

 

“Serta melibatkan tokoh masyarakat setempat sehingga terwujudnya keadilan restoratif,” pungkasnya. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,097,121
Kasus
6,770,455
Meninggal Dunia
648,425,768
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917