Connect with us

Dakwaan

Pengadilan Tipikor menggelar sidang Dakwaan Mantan GM SBU Perum Perindo Prihatini

Sidang di Pengadilan Tipikor yang dipimpin oleh Djuyamto mengagendakan pembacaan dakwaan yang diajukan oleh, Jaksa Penuntut Umum Judaedi dan Timnya

Pantausidang, Jakarta – Pengadilan Tipikor Jakarta menggelar sidang perdana perkara dugaan korupsi di Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) dengan Terdakwa Mantan General Manager Strategi Business Unit (SBU) Fish Trade and Processing, Wenny Prihatini.

Sidang di Pengadilan Tipikor yang dipimpin oleh Djuyamto mengagendakan pembacaan dakwaan yang diajukan oleh, Jaksa Penuntut Umum Judaedi dan Timnya, Rabu, 27 April 2022.

Menurut Jaksa, Wenny selaku General Manager SBU serta selaku Vice President perdagangan dan penangkapan pengolahan Perum Perindo, dalam kurun waktu 2016-2019 diduga melakukan korupsi terkait dengan kerjasama perdagangan ikan dengan pihak swasta.


Wenny didakwa bersama sama dengan mantan Dirut Perindo Risyanto Suanda, Direktur PT Kemilau Bintang Timur ( KBT), Ir. Lalam Sarlam, Direktur Utama PT. Global Prima Sentosa (PT. GPS) Riyanto Utomo , Direktur PT Samudera Sakti Sepakat (PT SSS) Irwan Gozali, Direktur PT Prima Pangan Madani (PT PPM )Nabil M Basyuni (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dan Renyta Purwaningrum.


Jaksa mendakwa dengan pasal 2, subsider pasal 3 Undang Undang Tipikor dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara.

“Melakukan kerja sama perdagangan ikan dengan Ir. Lalam Sarlam selaku Direktur PT. Kemilau Bintang Timur (PT. KBT), Riyanto Utomo selaku Direktur Utama PT. Global Prima Sentosa (PT. GPS), Irwan Gozali selaku Direktur PT. Samudera Sakti Sepakat (PT. SSS), Nabil M Basyuni selaku Direktur PT. Prima Pangan Madani (PT. PPM) (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan Renyta Purwaningrum,” ujar Jaksa.

Atas dakwaan, Wenny melalui Pengacaranya, Ibnu Ali Tindri , menilai perbuatan yang didakwakan tidak benar, karena menurutnya termasuk pelanggaran hukum perdata bukan pidana.

Selain itu menurut Ibnu, kliennya bertindak sebagai karyawan bukan organ perusahaan, karena hanya mengikuti perintah atasannya.

Sidang dilanjutkan pada 11 Mei 2022 dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak terdakwa Wenny Prihatini.

Diketahui pada saat penyidikan di Kejaksaan Agung, para tersangka (Saat ini terdakwa) diduga telah melakukan transaksi transaksi fiktif oleh perum Perindo tanpa adanya perjanjian dan berita acara serah terima barang dan laporan jual beli serta tidak adanya orang Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari suplier kepada mitra bisnis perum perindo

Salah seorang tersangka berinisial SJ ketika menerbitkan surat hutang jangka menengah atau medium term note (MTN) dan mendapatkan dana Rp 200 miliar yang terdiri dari sertifikat jumbo 2017 seri A dan Seri B.

Diketahui MTN merupakan sarana utk menjual prospek, tapi digunakan tidak sesuai peruntukannya. Mtn yang diterbitkan sebagian besar digunakan di divisi penangkapan ikan dengan metode jual beli putus.*** (Red).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Dakwaan

Mantan Direktur P2 DJP Gatsu Angin Prayitno Aji Didakwa TPPU dan Gratifikasi Puluhan Miliar.

Jaksa Penuntut Umum Pada Komisi Pembentasan Korupsi kini menjerat Angin Prayitno Aji dengan dakwaan menerima gratifikasi dan pencucian uang (Money Laundrying)

Pantausidang, Jakarta – Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Ditjen Pajak Gatsu (Dir P2 DJP Gatsu) Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji akhirnya kembali dibawa ke meja hijau, Selasa 24 Januari 2023.

Jaksa Penuntut Umum Pada Komisi Pembentasan Korupsi (JPU KPK) kini menjerat Angin Prayitno dengan dakwaan menerima gratifikasi dan pencucian uang (Money Laundrying).

JPU KPK menduga angin menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya sejumlah Rp8.2miliar, uang dolar Singapura yang nilainya setara dengan Rp4.3miliar, uang dolar Amerika Serikat yang nilainya setara Rp5 miliar.

Continue Reading

Dakwaan

Penasehat Hukum menilai kesaksian 10 orang dari Kemendag, Bea Cukai dan BUMN tidak rugikan Negara.

Menurutnya pihak penasehat hukum  jadi bingung dan merasa khawatir akibat ketidakharmonisan tersebut pengusaha (PPJK) menjadi pihak yang dirugikan

Riki Sidabutar SH MH CLA, Penasehat Hukum terdakwa Taufik Manager PT Meraseti Logistik Indonesia

Pantausidang, Jakarta – Keterangan para saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung dinilai tidak ada fakta hukum adanya kerugian negara dalam perkara impor baja dan turunannya pada 2016-2021.

Hal tersebut dikatakan Riki Sidabutar selaku Penasehat Hukum Taufik terdakwa Manajer PT Meraseti Logistik Indonesia di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senen (16/1/2023).

“Pertama, kerugian negaranya tidak terbukti. Dari penilaian BC hasil uji lab menyatakan hs code yang kami ajukan dalam PIB para importir sama dengan highscot PIB,” ujarnya.

Lalu menurut Riki, setelah Indrasari Wisnu Wardhana (eks Dirjen Daglu) diperiksa, terkait permendag nomor 03 tahun 2020 menurutnya ternyata tidak ada keharmonisan dengan PMK 365 tahun 2020.

Continue Reading

Dakwaan

Saksi Petugas Bea Cukai Priok Tidak Pernah Menyidik Impor Baja 6 Importir Kemendag

soal surat peraturan menteri perdagangan nomor 110 dan nomor 03 terkait penerapannya untuk petugas lapangan di ditjen bea cukai

Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi Impor Baja di Pengadilan Tipikor Jakarta (2/1/2023).

Pantausidang, Jakarta – Terdakwa Analis Muda Perdagangan Impor Ditjen Daglu Kemendag Tahan Banurea menegaskan bahwa peraturan menteri perdagangan soal impor baja tidak harus dengan surat penjelasan dari Dirjen Daglu Kemendag.

Hal tersebut dikatakannya menanggapi keterangan dua saksi dari kabag Penindakan dan Penyidian Ditjen Bea Cukai Muhtadin dan Galih Ilham Setiawan di pengadilan Tipikor Jakarta, Senen petang, 2 Januari 2023.

“Barang (impor) untuk instansi pemerintah, tidak perlu sujel (surat penjelasan) dari Dirjen Daglu,” ucap Tahan Banaurea.

Dia juga menkonfirmasi pernyataan tersebut kepada kedua saksi yakni Muhtadin dan Galih Ilham Setiawan selaku Kabag Penindakan dan Penyidikan (P2) Ditjen Bea Cukai, soal surat peraturan menteri perdagangan nomor 110 dan nomor 03 terkait penerapannya untuk petugas lapangan di ditjen bea cukai.


Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,097,096
Kasus
6,770,454
Meninggal Dunia
648,425,737
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917