Ragam

FKP PPP Gerudug DPP PPP: Minta Ketum PPP Suharso Monoarfa Mundur dari Ketum PPP

Menurutnya, kondisi PPP saat ini dan pesan yang ditujukkan kepada Presiden RI, agar Suharso Monoarfa bisa mundur juga di sisa periode dari jabatannya saat ini, Kepala Bappenas

Pantausidang, Jakarta – Ratusan massa kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengatasnamakan Front Kader Penyelamat Partai Persatuan Pembangunan (FKP PPP) menggerudug Kantor DPP PPP untuk meminta Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mundur dari ketua umum PPP, karena dibawah kepemimpinan Suharso PPP terpuruk dari hasil survey hanya 1,7 persen pada Senin, (18/7/2022).

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lapangan FKPP PPP, Wahyudin ketika berorasi. Menurutnya, kondisi PPP saat ini dan pesan yang ditujukkan kepada Presiden RI, agar Suharso Monoarfa bisa mundur juga di sisa periode dari jabatannya saat ini, Kepala Bappenas.

“PPP hari ini sangat terpuruk kondisinya. Tahun 2019 kami hampir tidak lolos Parlementary Treshold (PT) dan survey hari ini PPP hanya 1,7% elektabilitasnya. Kami takut PPP hilang di 2024. Tentunya kami yakin bahwa Bapak Presiden pun tidak ingin PPP tinggal sejarah dan PPP hilang di tangan Suharso Monoarfa,” ucap Wahyudin, melalui surat elektronik yang diterima Pantausidang.com, Selasa, (19/7/2022).

Menurut Wahyudin, sebagai loyalis kader PPP, dia dan rekan-rekan seperjuangannya merasa digusur oleh Suharso Monoarfa dengan kebijakan yang memberatkan PPP lantaran kepentingan pribadinya.

“Kami dan para kader serta senior PPP yang 2019 bersusah payah mempertahankan PPP agar lolos PT, namun hari ini kami digusur oleh kebijakan yang dibuatnya. Ataukah memang Suharso “dipasang” oleh kepentingan elit nasional untuk menghancurkan PPP dari dalam,” ujarnya.

Wahyudin dan simpatisan lainnya menuntut agar Suharso Monoarfa harus mundur dari Ketua Umum PPP maupun jabatannya sebagai menteri.

“Intinya bagi kami, Suharso mundur atau hancur. Kami sadar bahwa Suharso Monoarfa menjadi pembantu Bapak Presiden RI dalam Kabinet Indonesia Maju. Tentu saja kami berharap Bapak berkenan mengevaluasi dan mereshuffle Suharso Monoarfa sebagai pembantu Presiden RI,” tuturnya.

Menurut Wahyudin, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa bukanlah sosok yang layak jadi pemimpin.

“Karena selain tidak layak lagi memimpin PPP, beliau juga bahkan tidak mampu memimpin keluarganya, bagaimana dia mampu memimpin bangsa melalui kementeriannya. Dugaan hukum gratifikasinyapun terus bergulir di KPK. Kami tidak mau ini menjadi beban Bapak Presiden,” ungkapnya.

Dia merasa kecewa lantaran mengaggap bahwa Suharso tega menggadaikan PPP demi kepentingan tertentu dengan mengorbankan kader dan masa depan PPP.

“Kami mendengar bahwa isu Suharso Monoarfa dilindungi dan dibekingi “orang kuat” demi kepentingan orang tersebut di 2024. Kami sedih Pak, Karena PPP hanya dijadikan tunggangan elit republik demi posisi tawar “sang elit” dalam peta politik nasional, khususnya Pilpres 2024,” keluh Wahyudin.

Ia berharap persoalan ini bisa cepat diselesaikan untuk menyelamatkan organisasi PPP dari ambang kehancuran.

“Suharso tega menggadaikan PPP demi kepentingan oligarki nasional dengan mengorbankan masa depan PPP. Kami berharap Bapak Presiden RI berkenan menegur dan memperhatikan elit-elit tersebut agar berhenti membekingi Suharso dan tidak lagi menjadikan PPP sebagai kuda tunggangan. Biarkan kader, pengurus dan simpatisan bekerja merebut hati rakyat dan bersama membangun hingga 2024,” tuturnya.

Dalam demonstrasi tersebut, massa mengepung kantor DPP PPP di Menteng pada Senin, 18 Juli 2022. Mereka mentuntut agar Suharso Monoarfa mudur dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Wahyudin sebelumnya, kegelisahan tersebut muncul lantaran kekhawatiran kader-kader PPP di seluruh Indonesia akan kebijakan dan aturan sewenang-sewenang yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa.

“Kami adalah kader militan PPP sejak masa orde baru hingga saat ini. PPP sebagai rumah besar Umat Islam Indonesia terus diperjuangkan agar terakomodirnya kepentingan Umat Islam dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia,”

Menurutnya, selama Suharso menjabat sebagai Ketua Umum, tidak adanya lagi identitas yang dimunculkan oleh Ketua Umum yang melambangkan perjuangan dan nilai sejarah yang menjadi dasar pergerakan PPP.

“Arogansi, otoritarianisme dan kepentingan pribadi Suharso Monoarfa sangat mewarnai roda organisasi PPP saat ini. Dalam beberapa tahun belakangan nilai sejarah dan perjuangan para ulama, kader dan simpatisan PP tidak lagi menjadi dasar pergerakan PPP,” pungkasnya. ***Muhammad Shiddiq