Connect with us

Ragam

FKPP PPP Aksi Kembali: Minta Suharso Mundur dari Ketum atau PPP Hancur

Kami melihat Suharso sudah tidak bisa lagi mengatur partai dan harus mundur. Sebab ada beberapa masalah yang kami soroti, salah satunya elektabilitas partai yang terus turun

Pausidang, JakartaFront Kader Penyelamat Partai (FKPP) Persatuan Pembangunan meminta Suharso Manoarfa mundur dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), karena kalau tidak PPP hancur dalam tuntutan aksi di depan kantor DPP PPP Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 26 Juli 2022.

“Kami melihat Suharso sudah tidak bisa lagi mengatur partai dan harus mundur. Sebab ada beberapa masalah yang kami soroti, salah satunya elektabilitas partai yang terus turun,” kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP Jaksel, Muchbari di lokasi, Selasa (26/7/2022).

Menurut Muchbari, selain melakukan aksi, FKPP juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut Suharso dari jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN) atau Bappenas.

“Karena kami selaku kader partai merasa malu, dugaan kasus gratifikasi Suharso sedang bergulir lagi. Bahkan sudah mencapai praperadilan,” jelasnya.

Selanjutnya, Muchbari mengungkapkan, pihaknya saat ini, masih akan menunggu kabar dari pihak presiden terkait kelanjutan surat terbuka. Adapun aksi akan terus dilakukan hingga Suharso mau mundur dari jabatannya.

 

“Kemungkinan dalam waktu dekat akan dikabari tindaklanjut dari surat terbuka kita ke Presiden. Apakah nanti dipanggil ataupun menterinya langsung dicopot, tinggal tunggu waktu,” pungkasnya.

Sebelumnya, aksi terus berlangsung selama ini, yang dilakukan berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga internal kader PPP. Semuanya serentak meminta agar Suharso mundur dari jabatan ketua umum partai dan jabatan Menteri PPN atau Bappenas. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Mangkir, KPK panggil Ulang Karim Abidin Eks Kabag Keuangan Benou Taka

Mereka adalah Karim Abidin eks Kabag. Keuangan Perumda Benou Taka, dan Dwi Mega Yanti selaku Kabag Keuangan PBTE.
Kedua saksi tidak hadir tanpa ada konfirmasi

Pantausidang, Jakarta – Tim penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) terpaksa memanggil ulang dua saksi pejabat daerah terkait pengembangan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Perumda Penajem Paser Utara pada 2019 -2021, Selasa (6/12/2022).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada keterangan tertulis yang diterima pantausidang.com mengatakan, sedianya dua saksi diperiksa pada senen (5/12/2022).

Mereka adalah Karim Abidin eks Kabag. Keuangan Perumda Benou Taka, dan Dwi Mega Yanti selaku Kabag Keuangan PBTE.

“ Kedua saksi tidak hadir tanpa ada konfirmasi, dan segera kami akan panggil ulang,” ujarnya.

Diberitakan, kasus diduga bermula ketika Pemkab Penajam Paser Utara mengagendakan beberapa proyek Di Dinas PUTR dan Dispora tahun 2021 lalu.

Proyek tersebut diantaranya, proyek multiyears peningkatan jalan Sotek – Bukit Subur dan pembangunan gedung perpustakaan dengan total kontraj mencapai Rp.112 miliar.

Diduga atas proyek tersebut Bupati Abdul Gafur Mas’ud memerintahkan PLT Setda Muliadi, agar para kontraktor memberi uang pelicin melaui para kepala dinas tersebut.


Disebutkan uang uang tersebut diantaranya dikumpulkan di rekening bendahara umum DPC Demokrat Nur Afifah Balqis.*** Red (Laporan Syrudatin).

Continue Reading

Ragam

Ketua Komnas Ham Apresiasi Kejagung usut Kasus Kasus HAM berat Papua yang Mangkrak 15 Tahun

Pantausidang, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan silaturahim dari Ketua Komnas Ham ( Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Atnike Nova Sigiro, Selasa 6 Desember 2022.

Bertempat di Menara Kartika Adyaksa Ketua Komnas HAM menyampaikan, sejak bekerja pada 14 November 2022, Komnas HAM telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders guna membahas isu prioritas seperti penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terkait langsung dengan tugas-tugas Kejaksaan RI saat ini.

“Untuk membangun komunikasi yang baik, kedepan kita akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka koordinasi di masa mendatang.”


Continue Reading

Ragam

Kota Medan Siap Jadi Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2023

Pantausidang, Medan – Hari Pers Nasional (HPN) setiap tahunnya diselenggarakan pada tanggal 9 Februari, didasari dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Solo, Jawa Tengah, dan telah ditetapkan sebagai Hari Lahir Pers Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.

Untuk Peringatan HPN tahun 2023 mendatang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan HPN adalah kota Medan.

Ketua HPN, H Mirza Zulhadi mengatakan bahwa penyelenggaraan HPN di kota Medan mendatang, tetap mengagendakan beberapa program seperti seminar pers.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

650,744,234
Kasus
6,649,012
Meninggal Dunia
627,514,736
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,686,181
  • Meninggal Dunia: 160,071
  • Sembuh: 6,478,450