Connect with us

Ragam

Jaksa Agung: Konsep Keadilan Restoratif Bentuk Alternatif Selesaikan Perkara diluar Pengadilan

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan ini diharapkan akan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

Pantausidang, JakartaJaksa Agung RI Burhanuddin menyebutkan bahwa konsep Keadilan Restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar Pengadilan untuk dapat mengembalikan harmoni di masyarakat dan mengembalikan pada kondisi sebelum kerusakan timbul akibat adanya tindakan pidana.

 

“Dengan demikian, pada dasarnya keadilan restoratif dilakukan melalui kebijaksanaan dan pengalihan, yaitu pemindahan dari proses penyelesaian perkara pidana melalui peradilan pidana atau litigasi ke proses penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah atau mediasi,” ucap Burhanuddin melalui surat elektronik yang diterima Pantausidang.com, Selasa, (19/7/2022).

 

Jaksa Agung menjelaskan bahwa penyelesaian melalui mediasi bukanlah hal baru bagi Indonesia. Bahkan hukum adat di Indonesia dalam menyelesaikan masalah hukum baik pidana maupun perdata dapat diselesaikan dengan musyawarah. Dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

 

“Dalam hal ini, sesungguhnya keadilan yang hendak dicapai adalah hasil gagasan maupun nilai-nilai leluhur suatu bangsa yang terkandung di dalam falsafah Pancasila,” jelasnya.

 

Menurut Burhanuddin, pergeseran paradigma pemidanaan dari pembalasan menjadi pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia, hingga saat ini masih belum ada keseragaman.

 

Karena setiap subsistem dalam sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki aturan tersendiri dalam penerapan keadilan restoratif.

 

“Padahal dalam penegakan hukum semua sub sistem dalam sistem peradilan pidana tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, yang tujuan utamanya adalah mencapai rasa keadilan dalam masyarakat,” ujarnya.

 

Jaksa Agung melanjutkan, belum adanya keseragaman mengenai pendekatan keadilan restoratif oleh sub sistem dalam sistem peradilan pidana pada akhirnya akan mengesampingkan konsepsi Negara Hukum yang diatur dalam Konstitusi Indonesia.

 

“Karena masing-masing institusi memiliki pandangan masing-masing, padahal konsepsi Negara Hukum mengatur setiap tindakan penyelenggara negara termasuk aparatur penegak hukum harus berdasarkan hukum positif berlaku di Indonesia,” lanjutnya.

 

Untuk itu Kejaksaan mendorong terbentuknya payung hukum dalam pengaturan keadilan restoratif dalam regulasi hukum positif di Indonesia, agar konsolidasi keadilan restoratif di Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

 

Burhanuddin menghimbau kepada para akademisi dan praktisi yang akan berdiskusi terkait konsolidasi keadilan restoratif di Indonesia, bahwa yang terpenting dalam konsolidasi ini adalah apakah regulasi keadilan restoratif yang sekarang berlaku telah mengakomodir nilai-nilai universal dari pendekatan restoratif.

 

“Selanjutnya adalah bagaimana para praktisi dan akademisi dapat menggali nilai-nilai pendekatan keadilan restoratif yang sesuai dengan kearifan lokal Indonesia, dan yang terakhir adalah bagaimana upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan restoratif sebagai inti sari nilai kearifan lokal dalam berbagai regulasi tentang keadilan restoratif di Indonesia,” tuturnya.

 

Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung ingin mendorong agar sinergitas, kerja sama dan kolaborasi yang baik antara praktisi dan akademisi semakin ditingkatkan, mengingat stakeholders dalam penegakan hukum dapat menjadi agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam mendorong arah perubahan pembangunan hukum nasional sebagai pelaksanaan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

 

“Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk berkenan tetap menjaga dan memupuk rasa idealisme dalam pelaksanaan dan konsolidasi keadilan restoratif yang bernurani berdasarkan kearifan lokal menuju pencapaian keadilan hakiki yang diharapkan masyarakat,” tegasnya.

 

 

Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan bahwa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi sebagai bentuk responsivitas Kejaksaan dalam mengakomodir hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

 

Pembentukan aturan ini bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan keseimbangan, perlindungan serta kepentingan korban dan kewajiban pelaku terhadap korban.

 

“Konsep pemulihan dalam hal ini juga bertujuan memberikan kedamaian yang sempat pudar antara korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, keadilan yang dilandasi perdamaian pelaku, korban dan masyarakat yang menjadi moral etik keadilan restoratif, karena pada dasarnya keadilan dan perdamaian merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan,” ujar Jaksa Agung.

 

Sebelumnya, Jaksa Agung menuturkan terkait dalam aturan tersebut Kejaksaan mengakomodir nilai dari keadilan restoratif, yaitu proses pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan dengan Penuntut Umum selaku fasilitator yang kompeten dan tidak memihak, berusaha untuk terbuka atau inklusif.

 

Dan kolaboratif dalam mencari jalan tengah penyelesaian perkara yang membutuhkan partisipasi dari para pihak yang bersengketa, dengan tetap mengedepankan rasa menghargai dan fokus pada kebutuhan penyelesaian perkara, khususnya kepentingan korban dan penegasan terhadap kewajiban pelaku.

 

“Dengan mengakomodir nilai-nilai dasar keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kejaksaan ini diharapkan akan memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum,” tuturnya.

 

“yang pada akhirnya diharapkan ke depannya tindak pidana serupa tidak akan diulangi, secara khusus oleh pelaku, dan secara umum bagi masyarakat,” sambung Jaksa Agung.

 

Secara umum dalam aturan tersebut terdapat 3 syarat prinsip dan 3 syarat tambahan dalam pelaksanaannya, antara lain:

Syarat utama:

a). Tersangka/pelaku baru pertama melakukan tindak pidana;

b). Tindak pidana yang dilakukan diancam pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun; dan

c). Kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

 

Syarat tambahan:

a). Adanya pemulihan kembali dari pelaku kepada korban (misalnya penggantian kerugian);

b). Telah ada kesepakatan damai antara korban dan pelaku;

c). Masyarakat merespons dengan positif.

 

Hal itu disampaikan Jaksa Agung yang menjadi keynote speaker pada Selasa, 19 Juli 2022 secara virtual di Gedung Menara Kartika, pada Seminar Nasional dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 Tahun 2022 dengan topik “Konsolidasi Keadilan Restoratif Indonesia”.

 

Para narasumber yang turut serta yaitu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Prof. Dr. Pudjiono, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Prof. Dr. Suparji Ahmad, S.H., M.H.

 

Kemudian, Peneliti Kebijakan Publik URS Andreas N. Marbun, S.H., LLM., UNODC Country Manager Indonesia Office Mr. Collie Brown, Peneliti Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H., Ph.D. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Mangkir, KPK panggil Ulang Karim Abidin Eks Kabag Keuangan Benou Taka

Mereka adalah Karim Abidin eks Kabag. Keuangan Perumda Benou Taka, dan Dwi Mega Yanti selaku Kabag Keuangan PBTE.
Kedua saksi tidak hadir tanpa ada konfirmasi

Pantausidang, Jakarta – Tim penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) terpaksa memanggil ulang dua saksi pejabat daerah terkait pengembangan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Perumda Penajem Paser Utara pada 2019 -2021, Selasa (6/12/2022).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada keterangan tertulis yang diterima pantausidang.com mengatakan, sedianya dua saksi diperiksa pada senen (5/12/2022).

Mereka adalah Karim Abidin eks Kabag. Keuangan Perumda Benou Taka, dan Dwi Mega Yanti selaku Kabag Keuangan PBTE.

“ Kedua saksi tidak hadir tanpa ada konfirmasi, dan segera kami akan panggil ulang,” ujarnya.

Diberitakan, kasus diduga bermula ketika Pemkab Penajam Paser Utara mengagendakan beberapa proyek Di Dinas PUTR dan Dispora tahun 2021 lalu.

Proyek tersebut diantaranya, proyek multiyears peningkatan jalan Sotek – Bukit Subur dan pembangunan gedung perpustakaan dengan total kontraj mencapai Rp.112 miliar.

Diduga atas proyek tersebut Bupati Abdul Gafur Mas’ud memerintahkan PLT Setda Muliadi, agar para kontraktor memberi uang pelicin melaui para kepala dinas tersebut.


Disebutkan uang uang tersebut diantaranya dikumpulkan di rekening bendahara umum DPC Demokrat Nur Afifah Balqis.*** Red (Laporan Syrudatin).

Continue Reading

Ragam

Ketua Komnas Ham Apresiasi Kejagung usut Kasus Kasus HAM berat Papua yang Mangkrak 15 Tahun

Pantausidang, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan silaturahim dari Ketua Komnas Ham ( Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Atnike Nova Sigiro, Selasa 6 Desember 2022.

Bertempat di Menara Kartika Adyaksa Ketua Komnas HAM menyampaikan, sejak bekerja pada 14 November 2022, Komnas HAM telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders guna membahas isu prioritas seperti penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terkait langsung dengan tugas-tugas Kejaksaan RI saat ini.

“Untuk membangun komunikasi yang baik, kedepan kita akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka koordinasi di masa mendatang.”


Continue Reading

Ragam

Kota Medan Siap Jadi Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2023

Pantausidang, Medan – Hari Pers Nasional (HPN) setiap tahunnya diselenggarakan pada tanggal 9 Februari, didasari dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Solo, Jawa Tengah, dan telah ditetapkan sebagai Hari Lahir Pers Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.

Untuk Peringatan HPN tahun 2023 mendatang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan HPN adalah kota Medan.

Ketua HPN, H Mirza Zulhadi mengatakan bahwa penyelenggaraan HPN di kota Medan mendatang, tetap mengagendakan beberapa program seperti seminar pers.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

650,790,976
Kasus
6,649,180
Meninggal Dunia
627,514,968
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,686,181
  • Meninggal Dunia: 160,071
  • Sembuh: 6,478,450