Connect with us

Ragam

Zecky: Minta Jaksa – Hakim Panggil Paksa Saksi Direktur Teknik, agar Perkara Terang Benderang

Menurut Zecky, kehadiran saksi M Saifei Zen itu dibutuhkan lantaran ada dua Direksi selain kliennya, satu lagi adalah Direktur Teknik

Zecky Alatas

Pantausidang, JakartaPenasihat Hukum (PH) Terdakwa Anton Fadjar Alogo Siregar, Zecky Alatas meminta Jaksa dan Majelis Hakim untuk memanggil paksa Saksi Direktur Teknik atau Kepala Divisi Infrastruktur & Layanan TI A. M. Saifei Zein PT Askrindo Mitra Utama (PT AMU) ke persidangan terkait dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah PT Askrindo Mitra Utama pada 2019-2020.

 

Hal itu disampaikan Zecky diruang sidang seusai persidangan, karena kehadiran M Saifei Zein yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dianggap penting agar perkara itu terang benderang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Seharusnya, kami minta juga kooperatiflah saksi ini, harusnya kan jaksa mempunyai kewenangan, dapat memanggil paksa atas perintah dari ketua pengadilan atau Ketua Majelis,” ucap Zecky kepada wartawan yang diikuti Pantausidang.com, Senin, (11/7/2022).

Menurut Zecky, kehadiran saksi M Saifei Zen itu dibutuhkan lantaran ada dua Direksi selain kliennya Terdakwa Anton Fajar Siregar, satu lagi adalah Direktur Teknik M Saifei Zein.

 

Dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) pemberian komisi 10 persen kepada agen ada dua direksi yang menandatangani perjanjian tersebut, yaitu Anton Siregar dan M Saifei Zein.

“Kalau Direktur Teknik tidak tanda tangan dalam Perjanjian PKS tersebut, maka komisi yang 10 persen tidak bisa cair,” tuturnya.

Zecky Alatas Penasihat

Namun Zecky menjelaskan bahwa kehadiran Saksi M Saifei Zein sangat penting. Namun dia selalu berhalangan hadir dipersidangan beberapa kali selama ini.

Dari informasi yang didapat Zecky, M Saefei Zein beralasan kondisinya tidak sehat, sedang sakit dan dirawat diluar daerah Jakarta. Namun sakitnya tidak terlalu parah hanya butuh istirahat.

“Kalau saksi yang betul-betul bisa ditarik hubungannya, dan menjadi satu bagian rangkaian daripada kasus ini, rangkaian perkara ini, inikan biar ada terang benderang. Kalau kayak seperti ini artinya klien kami dirugikan sepihak,” jelasnya.

“Ya sama-sama menikmati, sedangkan keterangan Saifei Zein ini diperlukan dipengadilan. Ini agar terang benderang. Kalau memang benar atau salah itu urusan belakangan,” tambah dia.

Zecky mengungkapkan, bahwa saksi Saefei Zein sudah lebih dari 3 panggilan persidangan tidak hadir untuk diminta keterangannya sebagai saksi.

“Ini sudah 2 hingga 3 kali atau mungkin 4 kali dipanggil oleh Jaksa untuk dihadirkan, tidak pernah hadir,” tukasnya.

Dalam persidangan yang digelar Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang semula 8 orang saksi namun satunya tidak hadir. Sehingga hanya 7 saksi yang dimintakan keterangannya.

Adapun saksi-saksi yang hadir dari Cabang dan Pemasaran Askrindo yaitu, 1. Adjis (Cab Cikini), 2. Fajar Priambodo (Cab. Lampung), 3. Musthafa Kamal (Cab. Kemayoran), 4. Adi Kusuma Wijaya (Cab. Jakarta), 5. Aris Suwargana (Cab. Bandung), 6. Rubiyanto (Cab. Medan) dan 7. Henry Sabar Parlindungan (Cab. Medan dan Cikini).

Sedangkan untuk saksi Muhammad Saefie Zein tidak hadir dalam persidangan untuk sekian kalinya.

Dalam persidangan saksi fakta, Penasihat Hukum Terdakwa Anton Fajar Alogo Siregar, Zecky Alatas mencecar pertanyaan satu persatu dari beberapa saksi yang dihadirkan oleh Jaksa.

“Mereka semua mengatakan bahwa PT Askrindo premi-nya meningkat, artinya disini Askrindo justru diuntungkan dengan adanya program KPRS FLPP pada tahun 2019 yang di bawahi oleh salah satu direksi ritel Terdakwa Anton Fajar Alogo Siregar, kenaikan premi Askrindo sangat signifikan dari 300 milyar menjadi 660 milyar,” terang Zeky mengutip jawaban para saksi di Persidangan.

Sebelumnya, Jaksa mendakwa kepada tiga direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dalam perkara dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah pada 2019-2020.

Tiga Direksi BUMN itu adalah Direktur Operasional Ritell PT Askrindo, Anton Fadjar Alogo Siregar, Direktur Pemasaran PT AMU, Wahyu Wisambada dan Direktur SDM PT AMU, Firman Berahima.

Mereka diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Dirut Nyoman  Sulendra, Dirut Frederick Tassam, Dirut  Dwikora Harjo, dalam kurun waktu 2019-2020.

Jaksa mendakwa mereka telah memperkaya Anton Fadjar senilai US$ 616.000 dan Rp 821 juta, memperkaya Firman Berahima US$ 385.000, dan merugikan negara Rp 604,6 miliar.

Ketiganya didakwa dengan dua Pasal dakwaan.

Pertama, Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Subsidair:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Ketua Komnas Ham Apresiasi Kejagung usut Kasus Kasus HAM berat Papua yang Mangkrak 15 Tahun

Pantausidang, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan silaturahim dari Ketua Komnas Ham ( Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Atnike Nova Sigiro, Selasa 6 Desember 2022.

Bertempat di Menara Kartika Adyaksa Ketua Komnas HAM menyampaikan, sejak bekerja pada 14 November 2022, Komnas HAM telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders guna membahas isu prioritas seperti penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terkait langsung dengan tugas-tugas Kejaksaan RI saat ini.

“Untuk membangun komunikasi yang baik, kedepan kita akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka koordinasi di masa mendatang.”


Continue Reading

Ragam

Kota Medan Siap Jadi Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2023

Pantausidang, Medan – Hari Pers Nasional (HPN) setiap tahunnya diselenggarakan pada tanggal 9 Februari, didasari dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Solo, Jawa Tengah, dan telah ditetapkan sebagai Hari Lahir Pers Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.

Untuk Peringatan HPN tahun 2023 mendatang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan HPN adalah kota Medan.

Ketua HPN, H Mirza Zulhadi mengatakan bahwa penyelenggaraan HPN di kota Medan mendatang, tetap mengagendakan beberapa program seperti seminar pers.

Continue Reading

Ragam

Polda Sumut Ungkap Penyelewengan BBM Ilegal di Perairan Belawan

Pantausidang, Medan – Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara berhasil mengungkap dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Perairan Laut Belawan, Senin (05/12/2022).

Kabid Humas Poldasu Kombes Pol Hadi Wahyudi, S.H., S.I.K. mengatakan pengungkapan kasus ini bukan yang pertama kali oleh jajaran Ditpolairud Poldasu.

“Pengungkapan Tindak Pidana ini adalah sekian kalinya yang telah diungkap oleh jajaran Ditpolairud Polda Sumatera Utara dan Juga Baharkam Polri, Pengungkapan ini tentu berdampak positif bagi perekonomian Provinsi Sumatera Utara banyak Stakeholder lain yang dirugikan akibat Perbuatan Pidana yang dilakukan para Tersangka”, ucap Kombes Hadi.


Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

650,744,234
Kasus
6,649,012
Meninggal Dunia
627,514,736
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,686,181
  • Meninggal Dunia: 160,071
  • Sembuh: 6,478,450