Connect with us

Ragam

Pengacara: Dana Komisi Agen Digunakan Untuk Kemitraan dan Perusahaan, Itu Sah.

Dana operasional atau komisi tersebut yang diberikan ke cabang-cabang maupun para Direksi PT AMU adalah hal yang lumrah dan tidak bermasalah sama sekali.

Pantausidang, Jakarta – Penasihat Hukum (Pengacara) Terdakwa Anton Fadjar Alogo Siregar, Zecky Alatas menegaskan bahwa dana Komisi yang dipergunakan oleh beberapa cabang PT Askrindo Mitra Utama (AMU) yang diberikan kepada agen boleh dipergunakan untuk dana kemitraan agen maupun perusahaan itu sah.

Hal itu disampaikannya disela-sela rehat sidang terkait perkara dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah pada 2019-2020.

“Yang ingin kami klarifikasi sebenarnya bahwa ada dana Komisi yang diberikan kepada Agen. Yang namanya komisi itu, artinya kan komisi itu menyelesaikan pekerjaan yang sudah selesai.”

“Artinya komisi tersebut mau digunakan Dana operasional, mau digunakan untuk dana kemitraan agen maupun perusahaan, itukan sah-sah saja,” ucap Zecky kepada wartawan dalam wawancara yang diikuti Pantausidang.com, di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, (20/6/2022).

Menurut Zecky, tidak mungkin dana operasional, dana taktis itu ada tanda buktinya.

Contohnya, kalau bermain golf, pergi ke karoke, pergi ke tempat hiburan, membeli minuman mahal, ketempat spa, apakah ada bukti struknya dilampirkan ke perusahaan. Hal itu tidak mungkin dilakukan.

“Kan Tidak mungkin, Walapun kan kita tetap positive thinking, seperti itu,” ujarnya.

Zecky menyatakan bahwa dana operasional atau komisi tersebut yang diberikan ke cabang-cabang maupun para Direksi PT AMU adalah hal yang lumrah dan tidak bermasalah sama sekali.


“Salah satu saksi, memang sudah dari dulu sudah menjadi budaya yang mana kalau ada komisi agen tersebut menerima komisi itu sah, tidak ada masalah. Karena untuk kepentingan dan mobilisasi Kemitraan, maintenance untuk berjenjang artinya premi kedepannya,” tuturnya.

Selanjutnya, Zecky menjelaskan bahwa tidak ada kerugian PT AMU ketika bergabungnya Anton Fadjar Alogo Siregar sebagai Direktur Operasional Ritell PT Askrindo ketika diluncurkannya program asuransi KPRS FPP.

Hal itu menurut keterangan saksi Novian bahwa ketika bergabungnya saudara Anton Fadjar Alogo Siregar bergabung ke PT AMU tahun 2017, tidak ada kerugian oleh Askrindo.

“Jawaban saudara saksi tersebut adalah menjadi lebih baik dan menguntungkan untuk Askrindo, karena Preminya itu naik 200 kali lipat,” jelasnya.

Sementara itu, dalam persidangan yang digelar Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), menghadirkan 3 orang saksi yaitu, Ir. Novian Prihantono, Afiat, dan I Nyoman Sulendra.

Dalam kesaksiannya, mereka menjelaskan terkait pengggunaan dana operasional di cabang PT Askrindo seperti di Surabaya dan Bandung. Menurutnya, uang operasional yang dipergunakan PT AMU cabang berasal dari komisi.

Uang komisi itu mereka gunakan untuk gathering, entertainment, dan sponsor.

“Ada uang komisi PT AMU utk kegiatan gathering. Entertainment dan sponsor, uang,” jelasnya dalam persidangan tersebut.

Saksi Afiat mengakui tidak ada ketentuan yang mengatur soal penggunaan dana operasional yang berasal dari komisi tersebut.

Sebelumnya, Jaksa mendakwa kepada tiga direksi PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dalam perkara dugaan korupsi terkait pengeluaran Komisi Agen secara tidak sah pada 2019-2020.

Tiga Direksi BUMN itu adalah Direktur Operasional Ritell PT Askrindo, Anton Fadjar Alogo Siregar, Direktur Pemasaran PT AMU, Wahyu Wisambada dan Direktur SDM PT AMU, Firman Berahima.

Mereka diduga melakukan korupsi bersama-sama dengan Dirut Nyoman Sulendra, Dirut Frederick Tassam, Dirut Dwikora Harjo, dalam kurun waktu 2019-2020.

Jaksa mendakwa mereka telah memperkaya Anton Fadjar senilai US$ 616.000 dan Rp 821 juta, memperkaya Firman Berahima US$ 385.000, dan merugikan negara Rp 604,6 miliar.

Ketiganya didakwa dengan dua Pasal dakwaan.

Pertama, Primair:
Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, Subsidair:
Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *** Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Bertemu Ketua RW se Jakbar, Kapolda pesan Pertahankan Budaya Lokal

Pantausidang, Jakarta – Kepolisian Daerah (Polda) Metro bersama dengan Polres Jakarta Barat menggelar pertemuan dengan para ketua rukun warga (RW) se-Jakarta Barat.

Acara yang bertajuk ‘Guyub Ketua Rukun Warga Se-Jakarta Barat’ tersebut berlangsung di Grand Ballroom Hao Di Fang Season City, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (4/2/2023).

Kapolda metro jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan RW sangat berperan penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang ada.

Continue Reading

Ragam

Lembur Tak Dibayar, Pemerintah Turun Tangan

Haiyani menjelaskan, dari hasil pemeriksaan juga didapati adanya pelanggaran terhadap pembayaran upah lembur yang terjadi sejak September 2022

Pantausidang, Jakarta —Pemerintah melalui Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Tengah, Mediator Hubungan Industrial Disnaker Grobogan, dan Polres Grobogan memeriksa PT SAI Apparel Idustries di Grobogan, Jawa Tengah, terkait video viral pekerja yang tidak dibayar gaji lemburnya. Pemeriksaan dilakukan pada Jumat (3/2/2023).

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan, hasil pemeriksaan Tim di lapangan benar terjadi ada adu mulut antara pekerja a.n Erma dengan TKA asal India a.n Shanji.

“Pihak TKA telah meminta maaf dan selanjuntnya akan dipanggil Polres Grobogan. Sementara pekerja menyatakan akan menghormati peraturan perusahaan yang berlaku,” kata Haiyani melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (4/3/2023).

Haiyani menjelaskan, dari hasil pemeriksaan juga didapati adanya pelanggaran terhadap pembayaran upah lembur yang terjadi sejak September 2022.


Continue Reading

Ragam

Kapoldasu : Pelayanan Terbaik kepada Masyarakat Merupakan Kewajiban.l

Pantausidang, Medan – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak menyebutkan, memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat, merupakan kewajiban.

Kapoldasu mengatakan hal itu saat memberi sambutan pada acara penganugerahan hasil survei kepatuhan pelayanan publik di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara,di Medan Kamis (2/2).

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei kepatuhan Ombudsman RI perwakilan Provinsi Sumatera Utara, 19 Polres di bawah kepemimpinan Irjen Ridwan Zulkarnain Panca Putra Simanjuntak sebagai Kapolda Sumut meraih zona hijau.

“Kita harus mau. Anda tidak tahu bahwa ini adalah kewajiban kita untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat,” ujarnya dihadapan para kapolres di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Sei Besitang Nomor 3 Medan .


Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,416,246
Kasus
6,773,425
Meninggal Dunia
648,934,127
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,731,304
  • Meninggal Dunia: 160,838
  • Sembuh: 6,566,404