Ragam
Kapolda Sumut Lepas 30 Bintara Noken Kembali ke Papua
16 orang Bintara Noken dari Polda Papua telah melaksanakan tugas selama 6 bulan dan 14 Bintara Noken dari Polda Papua Barat selama 1 Tahun di Polres Polda Sumut

Pantausidang, Medan – Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. R. Z. Panca Putra S, M.Si memberi arahan sekaligus pelepasan Bintara Noken Lulusan Diktuk Bintara Polri T.A 2020/2021 asal pengiriman Papua dan Papua Barat, Rabu (03/08)
Kegiatan tersebut bertempat di Aula Tribrata Polda Sumut yang turut dihadiri Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si, Irwasda Polda Sumut, Pejabat Utama Polda Sumut serta Bhabinkamtibmas pendamping
Sejumlah 30 orang Bintara Noken diantaranya 16 orang Bintara Noken dari Polda Papua telah melaksanakan tugas selama 6 bulan dan 14 Bintara Noken dari Polda Papua Barat telah melaksanakan tugas selama 1 Tahun di Polres jajaran Polda Sumut
“Saya bangga dengan kalian anak-anak Papua karena penuh disiplin dan dedikasi dalam menambah wawasan kebangsaan di Provinsi Sumut”, ujar Panca
Panca juga mengucapkan terimakasih kepada para mentor Bhabinkamtibmas bagi para Bintara Noken yang telah membimbing dan memberikan ilmu serta keterampilan kepada Bintara Noken
“Pencapaian luar biasa kalian mampu berinteraksi dan komunikasi baik dengan masyarakat setempat serta mengimplementasikan sebagai The Reel Police ( Bhabinkamtibmas )” ucap Jenderal bintang dua tersebut
Orang nomor satu di Polda Sumut ini juga berharap Bintara Noken dapat mempergunakan ilmu yang sudah dipelajari sebaik-baiknya saat kembali ke kampung halaman dan menjadi Polisi yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat
“Kembali ke Papua jadilah Polisi yang melindungi dan menjaga Papua. Jangan sakiti masyarakat akan tetapi ajak masyarakat untuk maju dan berpikir luas kedepan. Jadilah agen perubahan dalam menyampaikan program Polri dan pemerintah”, pungkas Panca. ***; Diurnawan
Ragam
Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Ragam
Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades
Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.
“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.
Ragam
Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).
Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.
“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.
You must be logged in to post a comment Login