Uang Zakat Jadi Sandi Komunikasi Korupsi Rp11,7 Triliun Pejabat dan Debitur LPEI

Jakarta, pantausidang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta dugaan penggunaan sandi komunikasi korupsi “uang zakat” sebagai jatah para direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dalam pemberian fasilitas kredit kepada 11 perusahaan ekspor yang menjadi debitur yang berujung kerugian negara mencapai Rp11,7 triliun.

Plh Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo menyatakan, berdasarkan fakta-fakta yang penyidik temukan memang ada aliran uang dari para debitur atau 11 perusahaan ekspor kepada direksi LPEI yang bertanggungjawab menandatangani pemberian kredit. Uang tersebut, kata Budi, disamarkan dengan sandi komunikasi korupsi “uang zakat”. Besaran “uang zakat” berkisar antara 2,5 persen sampai 5 persen dari kredit yang diberikan.

“Dari keterangan yang kami peroleh dari para saksi menyatakan bahwa memang ada namanya ‘uang zakat’ yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut. Yaitu, besarannya antara 2,5 sampai 5 persen dari kredit yang diberikan,” ungkap Budi saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin sore (3/3/2025).

Penyidik senior KPK ini menjelaskan, fakta adanya ‘uang zakat’ untuk direksi LPEI terungkap dari tiga hal. Masing-masing tutur Budi, yaitu keterangan dari saksi-saksi yang telah menjalani pemeriksaan, barang bukti elektronik (BBE) yang KPK miliki, dan hasil penelusuran aset (asset tracing) yang telah KPK dapatkan.

“Hal ini (uang zakat) memang diterima oleh para direksi LPEI yang memberikan tanda tangan terkait dengan pengusulan kredit tersebut. Kurang lebihnya besarannya antara 2,5 sampai 5 persen dari kredit yang diberikan kembali lagi kepada para direksi di LPEI,” ujar Budi.

Diketahui, KPK telah dan sedang melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada 11 perusahaan ekspor yang menjadi debitur di LPEI atau Indonesia Eximbank sejak Maret 2024. Total kredit yang diberikan kepada 11 debitur tersebut dan juga menjadi potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut sekitar Rp11,7 triliun.

Lihat juga : Rp11,7 Triliun Kerugian Negara Korupsi LPEI, KPK Tetapkan 5 Orang Tersangka

Satu Debitur, Lima Tersangka

Dari 11 perusahaan debitur, kemudian KPK memutuskan menaikkan status dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh LPEI khususnya kepada PT Petro Energy ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang sebagai tersangka berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) bertanggal 20 Februari 2025.

Lima tersangka yaitu Dwi Wahyudi selaku Direktur Pelaksana I LPEI, Arif Setiawan selaku Direktur Pelaksana IV LPEI, Jimmy Masrin selaku Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal merangkap Komisaris Utama PT Petro Energy, Newin Nugroho selaku Direktur Utama PT Petro Energy, dan Susy Mira Dewi Sugiarta selaku Direktur Keuangan PT Petro Energy.

Khusus PT Petro Energy, perusahaan ini menerima kredit dari LPEI sejak Oktober 2015–September 2027. Secara keseluruhan, perusahaan ini menerima kredit kurang lebih USD60 juta USD atau setara sekitar Rp900 miliar. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara sementara mencapai USD60 juta.

“KPK telah melakukan koordinasi dengan BPKP selaku penghitung kerugian negara dan dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang sampai saat ini dihitung kurang lebih USD60 juta khusus untuk PT PE (PT Petro Energy). Sedangkan, (kerugian masing-masing) dari yang lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” tandas Budi. *** Sabir Laluhu

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.