Connect with us

Ragam

Prioritas Pembangunan, Peningkatan SDM melalui Pelatihan Vokasi

prioritas pembangunan nasional Indonesia saat ini, sesuai arahan presiden ditujukan pada peningkatan kualitas SDM, terutama melalui pendidikan vokasi

Pantausidang, Malang — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengatakan program pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci untuk bisa mencapai target Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.

Untuk itu, prioritas pembangunan nasional Indonesia saat ini, sesuai arahan presiden ditujukan pada peningkatan kualitas SDM, terutama melalui pendidikan vokasi, pelatihan vokasi dan kemitraan dengan industri.

Hal ini disampaikannya saat menjadi keynote speech pada acara Seminar Kerja Nasional 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Malang dengan tema pentingnya edukasi untuk meningkatkan potensi keahlian guna bersaing dalam menggapai karier yang gemilang di Revolusi Industri 4.0 Pada Era New Normal pasca pandemi Covid-19, di Malang, Rabu, (3/8/2022).

Afriansyah mengatakan kondisi pandemi Covid-19 ‘memaksa’ dunia pendidikan harus lebih jeli menata dan melihat perkembangan arus teknologi. Menurutnya, pendidikan vokasi harus mengikuti perkembangan era digital saat ini.

Untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM di era industry 4.0 dan ekonomi digital saat ini, lebih lanjut, Afriansyah menyebut, pemerintah telah membuat grand design revitalisasi Pendidikan dan pelatihan vokasi yang difokuskan melalui 3 Lembaga vokasi, terutama untuk mendukung sektor prioritas pemerintah.


“Revitalisasi ini mencakup banyak aspek, mulai dari reformasi dan akreditasi Lembaga, sertifikasi, hingga kolaborasi dan koordinasi dengan semua stakeholders,” ujar Wamenaker.

Dia menambahkan, melalui kolaborasi revitalisasi di bidang vokasi, pemerintah menargetkan untuk bisa segera meningkatkan kompetensi Angkatan kerja khususnya generasi muda.
Sehingga nantinya bisa memanfaatkan potensi bonus demografi yang besar bagi kemajuan pembangunan perekonomian bangsa.


Untuk itu, menurutnya, Politeknik Negeri Malang (Polinema) sebagai salah satu perguruan tinggi Pendidikan vokasi yang terkemuka di Jawa Timur memiliki peran penting dalam langkah pemerintah untuk merevitalisasi Pendidikan vokasi.

“Saya yakin melalui langkah adaptif dan kolaboratif dari Polinema yang didukung oleh seluruh civitas akademika termasuk pihak BEM,”


“maka ke depannya akan lahir lulusan-lulusan vokasi yang kompeten, mandiri dan mumpuni untuk memimpin dan mengisi pembangunan Indonesia di masa depan,” ujar Afriansyah.

Sementara itu, Direktur Polinema Supriatna Adhisuwignjo, ST, MT menjelaskan Polinema merupakan salah satu perguruan tinggi vokasi yang memiliki komitmen membentuk mahasiswa menjadi pribadi yang kompetitif.

“Kami memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas melalui program pendidikan dan proses pembelajaran yang tidak saja bersifat konseptual teoritis, namun juga secara praktik atau terapan,” ucapnya.*** MES (Sumber Humas Kemnaker).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,094,754
Kasus
6,770,433
Meninggal Dunia
648,397,510
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917