KPK Diminta Usut Proyek Motorized Screen DPRD Banten

Kritik Jumlah Unit

Kamaludin juga mengkritik tidak adanya informasi tentang jumlah unit yang dibeli dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).

“Jika semua ini secara terbuka, mengapa masyarakat kesulitan mendapatkan detail proyek ini?” ujarnya.

Menurut Kamaludin, proyek ini berada di bawah kendali Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriandhi Hartawan, yang saat ini juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Sekda Banten.

Ia menilai Deden sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus bertanggung jawab penuh.

“Ini bukan uang pribadi, ini uang rakyat, kalau memang butuh proyek, tunjukkan bukti: berapa unit yang dibeli, spesifikasinya apa, dan mengapa harganya melambung tinggi.”

“Jangan berlindung di balik birokrasi dan berharap publik lupa.,” katanya.

Kamaludin menambahkan berdasarkan perhitungannya, jika kebutuhan mencapai 100 unit dengan harga tertinggi Rp100.880.000 per unit, maka total anggaran hanya sekitar Rp10 miliar.

“Itu masih jauh lebih kecil dari alokasi anggaran, yakni Rp18,5 miliar,” ucapnya.

Menanggapi laporan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan lembaganya akan menindaklanjuti setiap informasi dari masyarakat. KPK akan menelaah laporan ini secara menyeluruh.

“Kami pastikan setiap pelaporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara proaktif. Kami akan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, verifikasi, dan telaah.,” ujarnya. *** (Red)

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.

Laman: 1 2