Connect with us

Ragam

KPK Periksa Christian, Saksi Dugaan Korupsi IUP Tanah Bumbu Dengan Tersangka Mardani Maming

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta, atas nama Christian Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara

Pantausidang, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan saksi terhadap Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara Christian terkait dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di kabupaten tanah bumbu untuk tersangka atas nama Mardani Maming (MM) pada Selasa 13 September 2022 kemarin.

“Pemeriksaan saksi TPK pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk tersangka MM,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan elektronik yang diterima Pantausidang.com, Rabu 14 September 2022.

Menurut Ali, untuk pemeriksaan saksi, dilakukan di Gedung KPK Merah Putih. Saksi adalah Direktur dari perusahaan swasta.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta, atas nama Christian Direktur PT Prolindo Cipta Nusantara sejak 2021 – sekarang,” ujarnya.

Menurut pemberitaan, perkara ini berawal, adanya dugaan Mardani Maming (MM) yang menjabat Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010 s/d 2015 dan periode tahun 2016 s/d 2018, memiliki wewenang yang satu diantaranya memberikan persetujuan izin usaha pertambangan operasi dan produksi (IUP OP) di wilayah Pemerintahan Daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Ditahun 2010, salah satu pihak swasta yaitu Henry Soetio selaku pengendali PT PCN (Prolindo Cipta Nusantara) bermaksud untuk memperoleh IUP OP milik PT BKPL (Bangun Karya Pratama Lestari) seluas 370 ha yang berlokasi di Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Hal itu agar proses pengajuan peralihan IUP OP bisa segera mendapatkan persetujuan MM, Henry Soetio diduga juga melakukan pendekatan dan meminta bantuan pada MM selaku Bupati agar bisa memperlancar proses peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN dimaksud.

Menanggapi keinginan Henry Soetio tersebut, diawal tahun 2011, MM diduga mempertemukan Henry Soetio dengan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu.

“Dalam pertemuan tersebut, MM diduga memerintahkan Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo agar membantu dan memperlancar pengajuan IUP OP dari Henry Soetio,” jelas Ali.

Ali membeberkan, bahwa pada Juni 2011, Surat Keputusan MM selaku Bupati tentang IUP OP terkait peralihan dari PT BKPL ke PT PCN ditandatangani MM dimana diduga ada beberapa kelengkapan administrasi dokumen yang sengaja di backdate (dibuat tanggal mundur) dan tanpa bubuhan paraf dari beberapa pejabat yang berwenang.

Peralihan IUP OP dari PT BKPL ke PT PCN diduga melanggar ketentuan pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 “Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain”.

Mardani Maming (MM) juga meminta Henry Soetio agar mengajukan pengurusan perizinan pelabuhan untuk menunjang aktifitas operasional pertambangan dan diduga usaha pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU (Angsana Terminal Utama) yang adalah perusahaan milik MM.

Diduga PT ATU dan beberapa perusahaan yang melakukan aktifitas pertambangan adalah perusahaan fiktif yang sengaja dibentuk MM untuk mengolah dan melakukan usaha pertambangan hingga membangun pelabuhan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Adapun perusahan-perusahaan tersebut susunan direksi dan pemegang sahamnya masih berafiliasi dan dikelola pihak keluarga MM dengan kendali perusahaan tetap dilakukan oleh MM.

Ditahun 2012, PT ATU mulai melaksanakan operasional usaha membangun pelabuhan dalam kurun waktu 2012 s/d 2014 dengan sumber uang seluruhnya dari Henry Soetio dimana pemberiannya melalui permodalan dan pembiayaan operasional PT ATU.

Diduga terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang dari Henry Soetio pada MM melalui beberapa perantaraan orang kepercayaannya, dan atau beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan MM, yang kemudian dalam aktifitasnya dibungkus dalam formalisme perjanjian kerjasama underlying, guna memayungi adanya dugaan aliran uang dari PT PCN melalui beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan MM tersebut.

“Uang diduga diterima dalam bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar RP104, 3 Miliar dalam kurun waktu 2014 s/d 2020,” bebernya.

Ali menegaskan, praktik suap perizinan seringkali menjadi pintu awal terjadinya rantai korupsi pada proses bisnis berikutnya, dan menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di berbagai sektor pelayanan publik.

KPK berharap modus ini tidak kembali terulang, terlebih pada sektor pertambangan, yang merupakan salah satu kekayaan sumber energi Indonesia dan dibutuhkan masyarakat luas.

“Korupsi pada sektor sumber daya alam memiliki dampak domino dan sosial yang tinggi. Karena tidak hanya mengakibatkan kerugian negara ataupun ekonomi nasional, tapi juga bisa berdampak pada kerusakan lingkungan,” pungkasnya.

Atas perbuatannya tersebut Tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Menaker akan Dampingi Presiden Tinjau Penyaluran BSU di Sulawesi Tenggara

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau secara langsung penyaluran manfaat Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di Sulawesi Tenggara.
Rencananya acara tersebut diselenggarakan di Kantor Pos Bau Bau dan Kantor Pos Buton pada Selasa (27/9/2022).

Pada peninjauan tersebut, Presiden Jokowi akan menyapa dan melakukan dialog dengan para pekerja/buruh penerima BSU 2022.

“Setelah mendapat perintah Bapak Presiden, kami (Kemnaker) langsung menyalurkan BSU 2022 ini. Dan besok rencananya Bapak Presiden akan meninjau langsung penyaluran BSU di Bau Bau dan Buton,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta, Senin (26/7/2022).

Menaker Ida menegaskan bahwa BSU 2022 ini dalam rangka meringankan para pekerja/buruh dalam memenuhi keperluan sehari-hari sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“BSU ini adalah pengalihan subsidi BBM yang diterima langsung oleh para pekerja/buruh. Mudah-mudahan BSU ini memberikan manfaat yang besar untuk para pekerja/buruh di Indonesia,” ucapnya.

Menaker juga menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika para pekerja tidak diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, berarti tidak ada jalan untuk mendapatkan BSU 2022,” katanya.

Selain menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022, syarat penerima BSU lainnya yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp.3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,-

Maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh),

Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI.

“Untuk BSU 2022 ini berlaku nasional (seluruh Indonesia). Syarat-syarat itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022,” kata menaker.

Dia menambahkan target penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675 pekerja/buruh dengan total anggaran Rp. 8.804.969.750.000,.

Dalam hal penyaluran BSU 2022 ini, khusus untuk wilayah Sulawesi Tenggara sudah tersalurkan kepada 19.286 pekerja/buruh.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

Jaksa Tuntut Adi Wibowo 4 Tahun 6 Bulan Penjara, Terbukti Lakukan Pengaturan Proyek IPDN

Melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero), mengalihkan sebagian pekerjaan ke pihak lain (perusahaan subkontraktor) tanpa ijin tertulis dari PPK

Menuntut Terdakwa Adi Wibowo dengan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan kurungan penjara

Pantausidang, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Kepala Divisi I PT Waskita Karya periode 2008-2012, Adi Wibowo 4 tahun 6 bulan penjara karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero) terkait proyek pembangunan Gedung IPDN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Gowa.

Hal itu disampaikan oleh Jaksa ketika membacakan surat tuntutan Terdakwa Adi Wibowo dalam persidangan. Adi Wibowo juga dituntut melakukan perbuatan rasuah bersama sejumlah pihak untuk menguntungkan PT Waskita Karya senilai Rp 26.667.071.208,84 (Rp26,6 Miliar lebih).

“Menuntut Terdakwa Adi Wibowo dengan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan kurungan penjara,” ucap Jaksa KPK, Ikhsan Fernandy di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 26 September 2022.

Menurut Jaksa, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kongkalikong untuk pengaturan proyek tersebut.

“Melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero), mengalihkan sebagian pekerjaan ke pihak lain (perusahaan subkontraktor) tanpa ijin tertulis dari PPK,” ujarnya.

“Dan mengajukan pencairan pembayaran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi kemajuan pekerjaan sebenarnya dalam pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa pada Kemendagri Tahun Anggaran (TA) 2011,” sambungnya.

Kemudian, Jaksa menilai, Terdakwa Adi Wibowo juga memperkaya korporasi PT Cahaya Teknindo Majumandiri sebesar Rp 80.076.241. Kemudian memperkaya mantan PPK pada Satker Setjen Kemendagri Dudi Jocom sebesar Rp500 juta.

Atas perbuatan rasuah pada proyek itu, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp 27.247.147.449,84 (Rp27 miliar lebih). PT Waskita Karya diduga kuat penyumbang terbesar atas kerugian negara tersebut.

Dalam Pagu Anggaran pembangunan gedung kampus IPDN Gowa di Provinsi Sulsel senilai Rp 128.513.491.000. Sementara dalam proses lelang, PT Waskita Karya dimenangkan dengan harga penawaran sebesar Rp 125.686.000.000.

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Negara yang seluruhnya sejumlah Rp27.247.147.449,84,” ujarnya.

Menurut pemberitaan sebelumnya, Kepala Divisi I PT Waskita Karya periode 2008-2012, Adi Wibowo sebelumnya selain dituntut oleh jaksa KPK dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Adi Wibowo juga dituntut hukuman Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa menjelaskan, Adi Wibowo terbukti melakukan korupsi terkait pembangunan Gedung IPDN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Gowa bersama-sama sejumlah pihak.

Atas perbuatan Terdakwa Adi Wibowo bersama-sama sejumlah pihak, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Ragam

Penghapusan Daya Listrik 450 VA ke 900 VA dan Konversi LPG 3KG Bentuk Eksploitasi 

Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi. Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke kompor listrik?

Mirah menilai, bahwa Pemerintah dan DPR dengan berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat

Pantausidang, Jakarta – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat, SE menilai rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk menghapus daya listrik 450 Volt Ampere (VA) bagi masyarakat miskin dengan menaikkan menjadi 900 VA serta konversi LPG 3 Kilogram ke kompor listrik adalah bentuk eksploitasi terhadap rakyat yang bertentangan dengan tugas utama pemerintah yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.

“Jangan malah membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat. Jangan eksploitasi rakyat karena tugas Pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat,” kata Mirah Sumirat melalui surat elektronik yang diterima Pantausidang.com, Senin 26 September 2022.

Menurut Mirah, bahwa ASPEK Indonesia menyikapi rencana Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah yang sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, dan dinaikkan menjadi 900 VA.

Selain itu juga terkait rencana Pemerintah yang bakal mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap.

Atas hal itu, Mirah mempertanyakan, mengapa Pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri? Setelah memaksakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor.

Kemudian dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat.

“Masih ditambah lagi dengan rencana menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin. Serta kebijakan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik,” ujarnya.

“Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi. Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke kompor listrik?” sambungnya.

Mirah menilai, bahwa Pemerintah dan DPR dengan berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat.

Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA. Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik.

“Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik,” ujarnya.

Mirah menegaskan, apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik. Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

“ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas. Dalam tuntutannya, ASPEK Indonesia juga tetap meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pungkas Mirah Sumirat,” pungkas Mirah. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

620,405,933
Kasus
6,540,798
Meninggal Dunia
600,621,637
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,423,873
  • Meninggal Dunia: 158,036
  • Sembuh: 6,246,549