Connect with us

Opini

Malapetaka 27Januari 2022 Tidak Berakhir Pada Pelantikan Wakil Bupati Ende 2019-2024

Tindakan Mendagri mengeluarkan SK Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende, dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang

Pantausidang, Jakarta- Mendagri tidak boleh berhenti pada tindakannya menarik kembali Salinan, Petikan SK dan SK Mendagri tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende,

Sebagaimana dimaksud dalam Surat Dirjen OTDA No.132.53/87 9/OTDA, tanggal 27/1/2022, lalu membiarkan status jabatan Wakil Bupati Ende, dalam ketidakpastian hukum dan membingungkan Publik.

Menurut ketentuan pasal 66 dan 67 UU No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan,

Maka penarikan SK Mendagri Nomor : 132.53-67, Tahun 2022, tanggal 19/1/2022, Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Ende,

Atas alasan cacat formil dan prosedural, maka Mendagri tindaklanjuti dengan membatalkan SK dan menetapkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

Akan tetapi sejak tanggal 27/1/2022 hingga saat ini Mendagri tidak melakukan langkah apapun dan membiarkan status hukum Wakil Bupati Ende,

Menjadi pergunjingan publik NTT, menimbulkan keresahan di kalangan ASN pada Pemda kabupaten Ende dan menjadikan Masyarakat terbelah antara pro dan kontra.

Mendagri bersikap seakan-akan persoalan Wakil Bupati Ende, hanya semata urusan pribadi Tito Karnavian dan Viktor B. Laiskodat.

Laman: 1 2 3

I am a Journalist who is working as a freelancer. I am living in jakarta, a crowded city of Indonesia. I am promoting for https://pantausidang.com

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opini

Pengamat: Rencana Kenaikan Listrik Belum Terealisasi, Inflasi Naik Pemerintah Khawatir Ganggu Pemulihan Ekonomi

Pengamat Ekonomi Energi UGM menuturkan, Pemerintah mestinya harus menghitung dana kompensasi yang dibayarkan kepada PLN

Pantausidang, JakartaPengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan bahwa pemerintah telah merencanakan kenaikan tarif dasar listrik bagi pelanggan golongan diatas 3000 VA dua minggu lalu.

Namun hingga sekarang belum terealisasi karena pemerintah khawatir efek kenaikan tarif listrik membuat kenaikan inflasi yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia usai pandemi Covid-19.

“Dua pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR setuju untuk menaikkan tarif listrik bagi golongan pelanggan di atas 3.000 VA melalui tariff adjustment,” kata Fahmy kepada Pantausidang.com, Sabtu, 11 Juni 2022.

Tapi, kata Fahmy, hingga kini kebijakan penaikkan tarif listrik bagi golongan pelanggan yang memiliki kemampuan ekonomi itu belum juga direalisasikan.

“Pemerintah tampaknya masih menghitung dampak kenaikkan tarif listrik terhadap kenaikkan inflasi, yang dikhawatirkan mengganggu momentum pemulihan ekonomi Indonesia pasca Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Pengamat Ekonomi Energi UGM itu menuturkan bahwa Pemerintah mestinya juga harus menghitung dana kompensasi yang dibayarkan kepada PLN lantaran PLN menjual setrum dengan tarif di bawah harga keekonomian akibat tidak diberlakukan tarif adjumenst.


Sejak Januari 2017, Pemerintah tidak memberlakukan tariff adjustment sehingga pemerintah harus memberikan kompensasi sebesar selisih pendapatan seharusnya dengan pendapatan sebenarnya.

“Pada 2021, jumlah kompensasi tarif listrik sudah mencapai Rp. 24,6 triliun,” tuturnya.

Menurut Fahmy, kalau Pemerintah memutuskan menaikkan tarif listrik bagi golongan pelanggan di atas 3.000 VA, sesungguhnya tidak akan memberikan kontribusi terhadap kenaikkan inflasi secara signifikan, karena proporsinya hanya sekitar 5%.

“Inflasi akan meningkat jika Pemerintah menaikkan secara serentak golongan pelanggan Bisnis dan Iindsutri, yang proporsinya mencapai sekitar 64%,” ujarnya.

Fahmy melanjutkan, kalau Pemerintah mempertimbangkan untuk mengendalikan inflasi, maka Pemerintah sebenarnya bisa menaikkan tarif listrik golongan pelanggan di atas 3.000 VA dan menunda kenaikkan tarif listrik golongan pelanggan bisnis dan industri.

“Pada saat kondisi Bisnis dan Industri sudah pulih kembali (recovery), pada saat itulah Pemerintah harus menaikkan tarif-listriknya,” lanjutnya.

Pasalnya, sambung Fahmy, pelanggan Bisnis dan Indsutri merupakan penerima kompensasi terbesar.

“Sehingga dapat meringankan beban APBN untuk alokasi kompensasi listrik,” pungkasnya.*** Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Opini

Fish oil sebagai barang strategis bahan baku pakan, PPN dibebaskan

Praktisi hukum bidang kepabeanan dan cukai, Sugiarto Utomo menilai minyak ikan (fish oil) sebagai bahan baku pakan ikan dan ternak golongan barang strategis sehingga berlaku bebas PPN

Pantausidang, Jakarta – Praktisi hukum bidang kepabeanan dan cukai, Sugiarto Utomo menilai minyak ikan (fish oil) sebagai bahan baku pakan ikan dan ternak golongan barang strategis sehingga berlaku pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Importir memasukkan barang, (yakni) fish oil yang digunakan untuk bahan baku pakan ikan. PMK nya, (berbunyi) fish oil dan crude salmon oil golongan bahan baku strategis, PPN dibebaskan,” Sugiarto Utomo mengatakan kepada Redaksi (14/5)

Hal tersebut mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK. 010/2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015, ditetapkan tgl 2 November 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, diundangkan tgl 9 November 2015. PMK No 142/PMK.010/2017 ditetapkan tgl 23 Oktober 2017, diundangkan tgl 24 Oktober 2017. “Semuanya (peraturan) mengarah pada pembebasan PPN,” kata Sugiarto Utomo.


Fish oil juga hasil samping dari produksi tepung ikan. Dalam Pakan ternak Minyak ikan berfungsi sebagai sumber lemak ( energi ) sekaligus pelarut beberapa jenis vitamin, selain itu juga sebagai aromatik pakan dan lainnya.

Continue Reading

Daerah

FWP Apresiasi Kinerja Kapoldasu, Zulkifli: Tak Pernah Lelah Memberikan Rasa Aman

Irjen Panca satu satunya pejabat yang dalam kesehariannya hanya memikirkan pekerjaan. Tak ada hari tanpa kerja baginya,” ucap Zulkifli, Ketua FWP

Pantausidang, Medan – Forum Wartawan Polri (FWP) Polda Sumut mengapresiasi kerja Kapolda Sumut Irjen Panca, yang tak kenal lelah tanpa henti mengendalikan anak buahnya dalam memberikan rasa aman bagi warga Sumut.

“Sepanjang pengalaman kita di Polda Sumut ini, Irjen Panca satu satunya pejabat yang dalam kesehariannya hanya memikirkan pekerjaan. Tak ada hari tanpa kerja baginya,” ucap Zulkifli, Ketua FWP, Kamis, 12 Mei 2022.

Karena itu pula, lanjut Zulkifli, tak heran apabila saat ini Irjen Panca ‘banjir’ apresiasi, karena memang kerjanya yang mumpuni, terutama dalam pengungkapan sejumlah kasus, terutama yang merupakan atensi Kapolri. Seperti yang terbaru, penangkapan terhadap dua tersangka yang terlibat kasus pelemparan bus Sartika sehingga menyebabkan seorang penumpang tewas.

“Tak butuh waktu lama, Polres Batubara dan Polda Sumut dapat meringkus kedua tersangkanya,” sebut Zulkifli.

Selain itu, lanjutnya, Kapolda Irjen Panca juga begitu concern pada pemberantasan begal yang memang sangat meresahkan masyarakat. Tujuannya, tak lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.


“(Irjen Panca) seperti tak pernah lelah. Terus bekerja, agar tingkat kriminal menurun. Untuk itu, masyarakat Sumut wajib menyampaikan rasa terimakasih kepada Irjen Panca. Mungkin, kita yang sehari-hari bekerja sebagai penyambung lidah rakyat bisa mewakili,” urai wartawan senior ini.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

650,795,074
Kasus
6,649,182
Meninggal Dunia
627,514,971
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,686,181
  • Meninggal Dunia: 160,071
  • Sembuh: 6,478,450