Militerisme Dinilai Mengancam Supremasi Sipil, Aktivis 98 Ingatkan Pentingnya Kontrol Publik

Jakarta, pantausidang– Dodi Ilham dari Nefa ’98 menilai, dalam sistem demokrasi bukanlah siapa yang sedang memegang kekuasaan, melainkan bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

Menurutnya, semangat Reformasi 1998 lahir untuk membangun demokrasi yang sehat dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Yang terpenting adalah bagaimana rakyat sebagai warga negara mampu melakukan pengawasan dan kontrol terhadap jalannya pemerintahan,” ujar Dodi dalam diskusi publik bertajuk “Militerisme Mengancam Supremasi Sipil dan Demokrasi di Indonesia?” yang digelar oleh Barisan Jaringan Organisasi Kampus (Bjorka) ’98 di Tjiko Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai, perjuangan demokrasi akan kehilangan makna apabila praktik penyelenggaraan negara tidak mampu membawa bangsa menuju cita-cita demokrasi yang sesungguhnya.

Sementara itu, Jurnalis Rarasworo Tedjo Asmoro mengingatkan bahwa isu militerisme bukanlah hal baru dalam perjalanan sejarah Indonesia. Bangsa ini, kata dia, pernah mengalami masa ketika pendekatan keamanan menjadi instrumen dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Menurut Tedjo, dominasi pendekatan keamanan sering kali lahir atas nama stabilitas, namun dalam praktiknya dapat mengurangi ruang demokrasi dan partisipasi warga.

“Ketika cara pandang dan pendekatan keamanan menjadi terlalu dominan dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, kritik sering dianggap ancaman dan perbedaan pendapat dipandang sebagai gangguan,” terang Tedjo.

Ia menegaskan, Reformasi 1998 hadir sebagai koreksi terhadap pola-pola dengan menempatkan aparat keamanan bekerja secara profesional sesuai tugas pokoknya, sementara ruang politik tetap terbuka bagi partisipasi rakyat.

Sementara itu, Direktur Studi Demokrasi Rakyat, Hari Purwanto, menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perubahan regulasi yang berkaitan dengan institusi keamanan, termasuk TNI dan Polri.

Menurutnya, masyarakat perlu mencermati berbagai perubahan kelembagaan yang berpotensi memperluas ruang gerak institusi keamanan dalam berbagai sektor.

“Yang perlu diwaspadai adalah bagaimana ruang kontrol publik bisa semakin mengecil ketika kewenangan dan ruang pengelolaan institusi tertentu semakin luas,” ujar Hari.

Hari juga menilai, perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan negara dibandingkan masa lalu.

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Sahita Institute, Olisias Gultom, menilai bahwa persoalan yang perlu mendapat perhatian bukan hanya arah kebijakan negara, tetapi juga proses pembentukan kebijakan itu sendiri.

Dalam negara demokrasi, kata dia, perubahan regulasi seharusnya dilakukan secara transparan, partisipatif, dan melibatkan masyarakat secara luas.

Namun, ia menyoroti munculnya kekhawatiran publik terhadap sejumlah regulasi strategis yang dinilai dibahas dan disahkan dalam waktu relatif singkat tanpa ruang dialog yang memadai.

“Perluasan kewenangan institusi keamanan ke berbagai sektor sipil berpotensi mengaburkan batas yang selama era reformasi sengaja dibangun untuk menjaga keseimbangan kekuasaan,” kata Olisias.

Para narasumber sepakat bahwa profesionalisme aparat keamanan dan supremasi sipil merupakan fondasi utama demokrasi yang sehat.

Mereka mengingatkan, semangat Reformasi 1998 harus terus dijaga agar Indonesia tetap berada pada jalur negara demokratis yang menghormati hak-hak warga negara, menjunjung supremasi hukum, serta memastikan seluruh lembaga negara bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya. ***AAY

Kritik saran kami terima untuk pengembangan konten kami. Jangan lupa subscribe dan like di Channel YouTube, Instagram dan Tik Tok. Terima kasih.