Connect with us

Dakwaan

Maqdir: Dakwaan Jaksa Korupsi Ekspor CPO dinilai Sumir, Tak Layak dilayangkan Pada Lin Che Wei 

Maqdir kemudian mencontohkan mengenai keuntungan sejumlah produsen CPO dari penerbitan persetujuan Ekspor sebagaimana ditulis dalam Surat Dakwaan

Pantausidang, JakartaPenasihat Hukum Weibinanto Halimdjati atau Lin Che Wei, Maqdir Ismail mengkritisi bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya terkait perkara dugaan korupsi pada penerbitan persetujuan ekspor CPO dan turunannya Januari – Maret 2022 dinilai seluruh dakwaan tersebut dipandang sumir dan tidak layak dilayangkan kepada Lin Che Wei.

“Ada tiga pokok persoalan yang dijadikan landasan JPU mendakwa Lin Che Wei telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Maqdir kepada wartawan melalui keterangan pers yang diterima Pantausidang.com, Rabu, 31 Agustus 2022.

Menurut Maqdir, ketiganya antara lain, Lin Che Wei menggunakan jabatannya sebagai tim Asistensi Kementerian Koordinator dan perekonomian untuk bertindak seolah-olah sebagai pejabat yang mempunyai otoritas dalam penerbitan persetujuan ekspor.

Kemudian, Lin Che wei mengusulkan agar syarat persetujuan ekspor berupa pemenuhan realisasi rencana distribusi dalam negeri hanya mensyaratkan pemenuhan rencana distribusi dalam negeri.

Lalu merancang, mengolah dan membuat analisis realisasi komitmen (pledge) dari perilaku usaha yang tidak menggambarkan kondisi pemenuhan kewajiban DMO yang sebenarnya, yang dijadikan dasar oleh indra Sari Wisnu Wardhana (Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan) dalam penerbitan permohonan persetujuan ekspor CPO dan turunannya.

Atas dasar tiga pokok dakwaan tersebut, Maqdir menyampaikan bahwa Lin Che Wei diminta oleh Menteri perdagangan untuk menjadi teman diskusi terkait CPO dan krisis minyak goreng pada tanggal 14 Januari 2022, atau setelah Kementerian Perdagangan mengeluarkan kebijakan mengenai HET (Harga Eceran Tertinggi).

“Jadi, terkait dengan kelangkaan minyak goreng akibat adanya HET, tidak ada keterlibatan Lin Che Wei. Sekiranya ada pengaruh penimbunan dan langkanya minyak goreng dipasar akibat harganya lebih murah dari ongkos produksi dan bahan baku, dapat dipastikan di luar pengetahuan dan kewenangan dari Lin Che Wei,” ujarnya.

Selain itu, Maqdir menuturkan, berkenaan dengan kewajiban DMO dan larangan terbatas eskpor CPO, tidak ada kewenangan LCW dalam masalah tersebut.

“Pengetahuan Lin Che Wei tentang masalah ini berdasarkan presentasi Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang memberikan paparan simulasi DMO dan DPO (Domestic Price Obligation) pada tanggal 27 Januri 2022,” tuturnya.

Maqdir meyakinkan, bahwa tidak ada keikutsertaan Lin Che Wei dalam penerbitan persetujuan ekspor (PE). Bukan hanya karena tidak punya wewenang, tetapi Lin Che Wei secara tegas pernah menyatakan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri melalui pesan Whatsapp agar tidak ikut terlibat mengenai urusan persetujuan ekspor karena rawan difitnah.

“Kalau ada pihak pengusaha yangm eminta “tanggung jawab” Lin Che Wei, karena sudah melaksanakan DMO sesuai pledge, pertanyaan tersebut selalu langsung diserahkan dan diarahkan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk diputuskan,” tegasnya.

Sementara, Lelyana Santosa dari firma hukum Lubis, Santosa, dan Marami (LSM), yang juga menjadi kuasa hukum Lin Che Wei menambahkan, JPU dalam dakwaannya memosisikan Lin Che Wei seolah-olah pejabat yang memiliki Kewenangan dan otoritas.

Padahal, posisi Lin Che Wei sebagai Tim Asistensi Kemenko Perekonomian adalah mitra diskusi Kemendag yang hanya bisa bisa mengusulkan atau memberi masukan.

“Kalau seseorang disebut pejabat yang punya otoritas, harus ada produknya. Misalnya Permendag. Nah ini produk hukum yang dihasilkan atau ditandatangani Lin Che Wei? Apakah pengusul dan perancang peraturan bisa dimintai pertanggungjawaban,” ujar Lelyana.

Adapun Kerugian Negara Dalam Surat Dakwaan, JPU juga mencantumkan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : PE.03/SR- S11/DS/01/2022 Tanggai 18 Juli 2022, yang menyatakan bahwa kerugian akibat korupsi terkait sawit dan minyak goreng ini mencapai Rp20 triliun.

Secara rinci, Kerugian ini terdiri atas Kerugian negara mencapai Rp 6 triliun, kerugian perekonomian negara atas penerbitan PE CPO kepada Swasta nilainya sekitar Rp 12 triliun, dan pendapatan yang tidak sah (ilegal gain), sekitar Rp2 triliun.

“Ini angka Kerugian yang sangat fantastis, tetapi bagaimanakah perhitungannya dan apakan dilakukan dengan yang oleh lembaga yang berwenang? Terkait dengan kerugian keuangan negara Mahkamah Konstitusi dalam putusannya secara tegas menyatakan harus nyata dan pasti jumlahnya dan hanya BPK yang berwenang menyampaikan hasil penghitungannya,” lanjut Maqdir.

Maqdir kemudian mencontohkan mengenai keuntungan sejumlah produsen CPO dari penerbitan persetujuan Ekspor sebagaimana ditulis dalam Surat Dakwaan.

Keuntungan Grup Musim Mas seluruhnya sebesar Rp626.630.516.604, Grup Permata Hijau seluruhnya sebesar Rp.124.418.318.216, dan Grup Wilmar seluruhnya sebesar Rp.1.693.219.882.064.

Dengan begitu, keuntungan total ketiganya hanya Rp2.444.286.16.885 (dua triliun empat ratus empat puluh empat millar dua ratus delapan Puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).

“Dengan demikian, maka antara Kerugian negara dan perekonomian negara dengan keuntungan pihak yang dianggap diuntungkan menjadi tidak sama dan tidak jelas. Seharusnya, antara kerugian negara dan perekonomian negara harus sama besarnya dengan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh pihak yang dianggap diuntungkan,” terangnya.

Selain itu, Maqdir menuturkan, seandainya memang ada pihak yang memperoleh keuntungan secara ilegal, maka seharusnya pihak yang mendapat Keuntungan yang dituntut.

Sementara posisi Lin Che wei merupakan mitra diskusi yang diminta bantuannya oleh Menteri Perdagangan untuk mengatasi persoalan krisis minyak goreng.

“Jadi, dakwaan atas Lin Che wei dengan sensasi ada Kerugian besar ini sangat tidak layak dilakukan dalam satu negara hukum seperti Indonesia,” pungkasnya. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Dakwaan

Eks Dirjen Dagri Kemendag Ungkap Pertemuan Anthony Salim Di Singapura Bahas Migor

Eks Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan saat jadi saksi di pengadilan Tipikor Kamis(29/9/2022)

Pantausidang, Jakarta – Tim asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei sempat melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha minyak kelapa sawit. Pertemuan berlangsung di Singapura pada Maret 2022.

Fakta itu terungkap saat mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi terkait izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Diantara pengusaha minyak kelapa sawit yang hadir dalam pertemuan itu yakni, Anthony Salim dan Lim Gunawan Hariyanto.

“Ada pertemuan,” ungkap Oke Nurwan saat bersaksi.

Selain dua nama itu, jaksa juga sempat menyinggung nama Bachtiar Karim dan Bahrum Karim. Bachtiar Karim merupakan pemilik Musim Mas Group.

“(Bachtiar Karim) kalau tidak salah dari Musim Mas. (Bahrum Karim) mempunyai hubungan relasi dengan Bachtiar Karim, kekeluargaan maksudnya,” ujar dia.

Kemudian pihak yang hadir dalam pertemuan itu berasal dari Wilmar Grup. Salah satunya, Country Head, Indonesia di Wilmar Internasional, Darwin Indigo.

Oke, mantan dirjen daglu kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, dan mantan Mendag Muhammad Lutfi hadir dalam pertemuan itu. Adapun Lin Che Wei, kata Oke, telah hadir lebih dahulu di Singapura.

“Ada (Lin Che Wei), tapi tidak berangkat bersama, Lin Che Wei kalau tidak salah sudah ada di Singapura,” ungkap dia.

Jaksa sempat mencecar Oke soal sosok Anthony Salim dan Lim Gunawan yang hadir dalam pertemuan itu.

“Saya tidak cek warga negaranya pak, tapi saya tau mereka pelaku pelaku usaha di Indonesia yang selama ini perusahannya bergerak di Indonesia dalam persawitan,” kata Oke.

“Pelaku usaha minyak goreng di Indonesia?,” tanya jaksa.
“Iya,” jawab Oke.
“(Anthony Salim dan Lim Gunawan) warga negara mana saksi tau?,” cecar jaksa.
“Tidak tau,” jawab Oke.

Oke juga menjawab normatif saat disinggung jaksa soal pertemuan itu. Pun saat disinggung soal pembicaraan dengan para pelaku usaha Migor, termasuk dengan Anthony Salim, dalam pertemuan tersebut. Oke berdalih, pertemuan itu digelar mendadak.

“Saya diinformasikan mendadak satu hari sebelumnya,” katanya.

Diketahui, Anthony Salim merupakan pemilik PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Perusahaan itu memiliki anak usaha PT Salim Ivomas Pratama (SIMP).

SIMP tercatat memproduksi sejumlah merek minyak goreng kemasan, di antaranya adalah Bimoli, Bimoli Spesial, Delima, dan Happy.

Diberitakan sebelumnya, PT Salim Invomas Pratama Tbk (SIMP) diduga menimbun 1,1 juta kilogram minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dugaan penimbunan itu ditemukan Tim Satgas Pangan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada medio Februari 2022.

SIMP menepis tudingan itu. Perusahaan milik konglomerat Anthony Salim ini berdalih minyak goreng tersebut bukan untuk ditimbun, melainkan merupakan pesanan dan siap dikirim.

Salah satu kuasa hukum Indra Sari Wisnu Wardhana sempat menyinggung Oke soal terhentinya distribusi minyak goreng Bimoli setelah diberlakukannya kebijakan harga eceran tertinggi (HET).

“Saya tanya nih di BAP, sejak diberlakukan HET minyak goreng tidak lagi mendistribusikan migor merek Bimoli, sejak kapan tidak ada distribusi migor ini ?,” cecar salah satu kuasa hukum Wisnu.

“Yang tadi saya sampaikan akhir Akhir Januari mulai kelangkaan karena harus dijual dengan harga Rp 14.000 seluruh apapun itu gitu kan. Nah dari situ Bimoli itu mempunyai jaringan yang khususnya selain di masyarakat yang juga ini kan. Kita lihat aja di Indomaret semua kosong,” jawab Oke.

“Kenapa tidak diambil tindakan atau apa terhadap kekosongan ini. Kan ini bidang saudara?,” tanya JPU.

Oke menegaskan, pihaknya tidak bisa memaksakan jika produsen migor tak mendistribusikan atau menjual produknya. Yang jelas, kata Oke, jika saat itu produsen ingin menjual harus dengan harga Rp 14.000.

“Pada dasarnya kalau didistribusikan ke masyarakat, jual dengan harga Rp14.000. Kalau tidak mau mendistribusikan berarti itu adalah perusahaan kebijakan perusahaan,” jawab Oke.

Jaksa Penuntut umum Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya mendakwa lima terdakwa kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) merugikan negara sejumlah Rp 18,3 triliun.

Lima terdakwa dalam perkara ini yakni, mantan dirjen daglu kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, komisaris Wilmar nabati master Parulian Tumanggor,

Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang,

Dan Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI), dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.*** Red.

Continue Reading

Dakwaan

Andi Merya Didakwa Memberi Uang Rp 3,4 Miliar untuk Pinjaman PEN Kolaka Timur

Memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.405.000.000 (tiga miliar lebih) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Korupsi Bupati Kolaka Timur Hj Andi Merya

Pantausidang, Jakarta – Terdakwa Bupati Kabupaten Kolaka Timur Hj Andi Merya bersama LM. Rusdianto Emba didakwa telah memberikan janji kepada penyelenggara negara berupa uang dengan jumlah total keseluruhan Rp3,4 Miliar lebih terkait dugaan tindak pidana korupsi Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 pada Jum’at 16 September 2022.

“Memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp3.405.000.000 (tiga miliar lebih) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,” ucap Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Prasetya Raharja dipersidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Jakarta Pusat, Jum’at 16 September 2022.

Menurut Jaksa Agus, Hj Andi memberikan uang kepada Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/TPA tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp1,5 (Rp1,5 Miliar), kepada Sukarman Loke sebesar Rp1.730.000.000,00 (Rp1,7 Miliar lebih) dan kepada Laode M. Syukur Akbar sebesar Rp175 juta.

Pemberian itu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

“Supaya Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memberikan pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021,” ujarnya.

Jaksa menjelaskan, hal itu bertentangan dengan kewajiban Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi/Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional dalam Pasal 15B ayat (3).

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Pasal 10 ayat (3).

Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri Pasal 484 ayat 1 dan ayat 2 huruf f.

Permendagri itu menyebutkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

“Meliputi antara lain pinjaman dan hibah daerah dan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,” jelasnya.

Jaksa Agus membeberkan, perbuatan Terdakwa Plt. Bupati Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2021 – 2026 Hj. Andi Merya menyampaikan keinginan untuk mendapatkan dana tambahan pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur kepada LM. Rusdianto Emba (Pengusaha dari Kabupaten Muna).

Kemudian, LM. Rusdianto Emba menyampaikan keinginan Terdakwa kepada Sukarman Loke (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna) yang memiliki jaringan di pemerintahan pusat untuk membantu mewujudkan keinginan Terdakwa tersebut.

Sukarman Loke pun menyampaikan informasi tersebut kepada Laode M. Syukur Akbar yang juga sedang mengurus pengajuan pinjaman dana PEN Daerah Kabupaten Muna.

Lalu pada tanggal 1 April 2021 dilakukan pertemuan di Restoran Hotel Claro Kendari yang di hadiri Sukarman Loke, LM. Rusdianto Emba, Mustakim dan Andi Merya.

Setelah itu, LM. Rusdianto Emba, Sukarman Loke berkoordinasi dengan Mustakim Darwis, dan Sukarman Loke mengirimkan Outline Proposal pengajuan PEN Daerah, dan contoh Surat Pernyataan Minat pinjaman dana PEN Daerah dan Surat Permohonan PEN Daerah kepada Mustakim Darwis.

Syarat untuk mendapatkan dana Pinjaman PEN harus didahului oleh surat dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah tentang pertimbangan atas usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Saat itu, menurut Sukarman Loke proses pengajuan pinjaman PEN Kabupaten Muna sedang diurus Laode M. Syukur Akbar yang merupakan teman satu angkatan Mochamad Ardian Noervianto di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan meminta LM. Rusdianto Emba menghubungi Laode M. Syukur Akbar untuk menceritakan keinginan Andi Merya.

Pada bulan April 2021 setelah pertemuan di Hotel Claro tersebut, atas permintaan Sukarman Loke, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50 juta kepada Sukarman Loke sebagai uang operasional untuk mengurus pengajuan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur dan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sukarman Loke melalui Mustakim Darwis.

Kemudian pada tanggal 12 April 2021, Terdakwa Bupati Kolaka Timur mengeluarkan Surat Nomor 050/546/2021 perihal Pernyataan Minat Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp350 Miliar.

Dan Surat Nomor 050/547/2021 perihal Permohonan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur yang ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendral Perimbangan Keuangan.

“Untuk melancarkan pengurusan pengajuan Pinjaman PEN Kabupaten Kolaka Timur, Sukarman Loke selain menerima uang Rp50 juta dari Terdakwa, juga menerima dari LM. Rusdianto Emba sebesar Rp250 juta dengan cara setor tunai melalui Bank Mandiri Cabang Kendari ke rekening atas nama Sukarman Loke Nomor: 1620000787618 pada tanggal 21 April 2021,” beber Jaksa KPK itu.

Jaksa Agus menuturkan, untuk prosedur pengajuan PEN Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa melalui LM. Rusdianto Emba meminta Sukarman Loke dan Laode M. Syukur Akbar untuk bertemu Mochamad Ardian Noervianto.

Kemudian pada 3 Mei 2021 Laode M. Syukur Akbar bertemu Mochamad Ardian Noervianto untuk pertemuan yang diatur pada tanggal 4 Mei 2021 dan berfoto bareng diruang kerja Mochamad Ardian Noervianto.

Laode M. Syukur Akbar juga menemui ajudan Mochamad Ardian Noervianto yaitu Ochtavian Runia Pelealu untuk memudahkan pengurusan pinjaman dana PEN dan meminta nomor telepon dan alamat rumahnya maupun Mochamad Ardian Noervianto.

Pada 4 Mei 2021, Terdakwa Andi Merya, Laode M. Syukur Akbar, Sukarman Loke bertemu Mochamad Ardian Noervianto di ruang kerjanya di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan ada pengajuan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur sebesar Rp350 miliar untuk membantu proses pengajuan pinjaman PEN Kabupaten Kolaka Timur, namun Mochamad Ardian Noervianto hanya menyanggupi sebesar Rp300 miliar.

Akan tetapi pada 23 Mei 2021 Mochamad Ardian Noervianto mengirim screenshoot daftar Usulan Pinjaman PEN Tahun 2021, update tertanggal 18 Mei 2021 kepada Laode M. Syukur Akbar yang menyebutkan posisi Kabupaten Kolaka Timur pada nomor urutan 48, sehingga Kabupaten Kolaka Timur kemungkinan tidak akan mendapat dana pinjaman PEN untuk tahun 2021.

Akhirnya Mochamad Ardian Noervianto menyarankan Laode M. Syukur Akbar untuk mengikuti proses seperti pinjaman dana PEN di Kabupaten Muna. “Bro, ikuti saja seperti Muna (Kabupaten Muna) yang sudah pernah dapat itu”, kata Mochamad Ardian Noervianto.

Pada tanggal 10 Juni 2021 bertempat di ruang kerja Mochamad Ardian Noervianto bertemu dengan Laode M. Syukur Akbar. Mochamad Ardian Noervianto meminta fee sebesar 1% (satu persen) dengan menuliskan dalam secarik kertas lalu ditunjukkan kepada Laode M. Syukur Akbar.

Setelah itu, Terdakwa Andi Merya menyanggupi melalui Mujeri Dachri Muchlis mentransfer uang seluruhnya sebesar Rp2 miliar secara bertahap, pada tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp500 juta dan tanggal 16 Juni 2021 sebesar Rp1,5 miliar melalui rekening Bank Mandiri nomor 1620003787888 atas nama LM. Rusdianto Emba untuk diserahkan kepada Mochamad Ardian Noervianto melalui Laode M. Syukur Akbar dan Sukarman Loke.

Kemudian, Terdakwa Andi Merya menerima surat usulan pinjaman PEN dan atas surat tersebut Terdakwa meyakini jika Kabupaten Kolaka Timur dalam urutan 17 maka Kabupaten Kolaka Timur akan segera mendapat dana Pinjaman PEN.

Pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, Laode M. Syukur Akbar menghubungi Mochamad Ardian Noervianto melalui telepon dan menanyakan “bagaimana dengan rekomendasi PEN Kolaka Timur, bro?” lalu dijawab oleh  Mochamad Ardian Noervianto “Belum bro, minggu ini ya”.

Kemudian Laode M. Syukur Akbar menyampaikan “Ini dari temanteman menyampaikan kesanggupan komitmennya”, lalu dijawab oleh Mochamad Ardian Noervianto “Saya sedang Isoman, kasihkan ke Okta saja atau Ibu Ana.

Maka pada tanggal 20 Juni 2021 sekitar jam 19.40 Wib, Laode M. Syukur Akbar menyerahkan uang SGD131,000.00 (seratus tiga puluh satu ribu dollar Singapura) dalam amplop warna coklat kepada Ochtavian Runia Pelealu dirumah kosnya di JI. Pintu Air V No.33A, RT.3/RW.8, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pada Senin tanggal 21 Juni 2021, Mochamad Ardian Noervianto menghubungi Laode M. Syukur Akbar melalui Video call Whatsapp.

“Dan mengatakan “Bro, Sudah Saya Terima Dari Octa” sambil menunjukkan jempol tangannya,” tutur Jaksa.

Menurut Jaksa, perincian atas pemberian sejumlah uang oleh Terdakwa dan LM. Rusdianto Emba dalam pengurusan Dana Pinjaman PEN Kabupaten Kolaka Timur tersebut antara lain Mochamad Ardian Noervianto menerima uang sebesar Rp1,5 Miliar yang telah di tukar dengan uang SGD131 ribu (seratus tiga puluh satu ribu dollar Singapura), Sukarman Loke menerima uang sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa dan uang sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dari LM. Rusdianto Emba.

Selanjutnya Laode M. Syukur Akbar menerima uang sebesar Rp150 juta melalui transfer ATM Bank Mandiri tanggal 16 dan 22 Juni 2021 dari LM. Rusdianto Emba dan menerima uang sebesar Rp25 juta tanggal 21 April 2021 dari Sukarman Loke.

Sehingga Mochamad Ardian Noervianto bersama Laode M. Syukur Akbar dan Sukarman Loke menerima uang yang seluruhnya sejumlah Rp3.405.000.000 (tiga miliar empat ratus lima juta rupiah) dari Terdakwa dan LM. Rusdianto Emba supaya Mochamad Ardian Noervianto memberikan pertimbangan usulan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur kepada Menteri Dalam Negeri sebagai syarat disetujuinya usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021.

Setelah Mochamad Ardian Noervianto menerima uang tersebut, dia menerbitkan dan menandatangani surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal  Nomor : 979/6187/Keuda pada tanggal 14 September 2021.

Hal Pertimbangan Atas Usulan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur TA 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kolaka Timur dipertimbangkan dapat menerima pinjaman paling besar Rp151 miliar yang sudah diajukan Terdakwa sejak tanggal 14 Juni 2021.

Mochamad Ardian Noervianto juga telah memberikan paraf pada draft Surat yang akan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, hal Pertimbangan Pinjaman Daerah pada tanggal 13 September 2021 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai syarat dalam pemberian pinjaman Dana PEN.

“Sehingga Mochamad Ardian Noervianto selaku Dirjen Bina Keuangan tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan mengenai batas waktu paling lama tiga hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan Pinjaman PEN dalam memberikan pertimbangan pengajuan dana PEN kepada Kementerian Keuangan,” ujar Jaksa.

Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban Mochamad Ardian Noervianto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No.43/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 13 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri pasal 484 Ayat 1 dan Ayat 2 huruf f menyebutkan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi antara lain pinjaman dan hibah daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam Pasal 5

Angka 4 yang menyatakan: “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme”; dan Angka 6 yang menyatakan: “Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa Hj. Andi Merya didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan kedua, erbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Dakwaan

Junivers Girsang: Minta Saksi Dihadirkan Dari Kemendag Terkait Ekspor CPO

Junivers Girsang menyatakan pihaknya meminta saksi-saksi yang akan dihadirkan di Persidangan nanti harus dari Kementerian Perdagangan RI (Kemendag)

Pantausidang, Jakarta – Penasihat Hukum Terdakwa Master Parulian Tumanggor, Junivers Girsang menyatakan pihaknya meminta saksi-saksi yang akan dihadirkan di Persidangan nanti harus dari Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) yang terkait dengan perkara Ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau Minyak Goreng (Migor) tahun 2022.

“Saksi-saksi belum dipastikan tetapi ada usul dari kami supaya saksi-saksi yang ada kaitannya dengan Kementerian Perdagangan yang pertama diperiksa. Karena ini adalah mengenai administrasi yang kami akan uji,” ucap Junivers Girsang usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada wartawan, Selasa 13 September 2022.

Junivers Girsang melanjutkan, pemeriksaan saksi dari Kemendag untuk mengetahui dari sisi administrasi itu sudah sesuai atau tidaknya. Karena menurutnya dari dokumen yang dimiliki oleh Terdakwa itu sudah sesuai.

“Apakah administrasi itu sudah memenuhi apa tidak. Karena dari dokumen yang kami teliti, semua prosedur sewaktu klien kami mendapatkan proyek ini, itu sudah terpenuhi. Ini yang akan kami kukuhkan nanti pada saat pemeriksaan saksi-saksi,” lanjutnya.

Junivers Girsang menjelaskan, terkait nota eksepsi atau surat keberatan dari penasihat hukum yang telah diputuskan dalam putusan Sela untuk melanjutkan persidangan. Pihaknya akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang mampu membuktikan kebenarannya.


“Kemudian kami juga tadi meminta dokumen yang belum lengkap, belum lengkap berkas. Karena dokumen ini sangat menentukan untuk melakukan pembelaan yang maksimal pada klien kami. Oleh karenanya dalam sidang berikutnya kami harapkan dokumen itu sudah kami terima,” jelasnya.

Junivers Girsang juga membeberkan, terkait dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan sangat penting untuk menguak kebenaran kasus itu.

“Yang pertama prosedurnya yang kami minta adalah mengenai perhitungan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) ini, yang menyatakan ada Kerugian negara,” bebernya.

Dia menegaskan, penghitungan dari BPKP itu sangat penting untuk mengetahui cara penghitungan yang digunakan hingga menimbulkan hasil kerugian negara.

“Ini kami perlukan dasarnya apa, perhitungannya, bagaimana. Kemudian apakah benar ada kerugian seperti itu, dan siapa yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut,” tegas Penasihat Hukum Master Parulian Tumanggor.

Junivers Girsang juga mengungkapkan, bahwa nanti pihaknya akan mengajukan barang bukti yang sangat penting untuk membongkar kebenaran kasus ini.

“Itulah yang menentukan apakah ada perbuatan, apakah ada kerugian negara, apakah klien kami ini sudah menepati ketentuan suatu PE (Persetujuan Ekspor)” ungkapnya.

Terakhir, Junivers Girsang menuturkan, bahwa pihaknya sangat yakin bahwa kliennya Master Parulian Tumanggor sudah memenuhi prosedur hukum dalam ekspor CPO atau Minyak Goreng.

“Kami yakin bahwa sudah memenuhi. Kemudian yang kami minta sidang dilanjut agar dihadirkan dipersidangan tuduhan apakah, kenapa tidak memenuhi, yang mana yang tidak memenuhi, biar kami uji berkasnya,” pungkasnya.

Dalam persidangan putusan Sela, Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan dari Terdakwa Master Parulian Tumanggor dan menyatakan pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng atau Crude Palm Oil (CPO) tahun 2022.

“Eksepsi Terdakwa Master Parulian Tumanggor tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan Mengadili perkara ini,” ucap Ketua Majelis Hakim saat membacakan surat Putusan Sela atas eksepsi Terdakwa Master Parulian Tumanggor di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diikuti Pantausidang.com, Selasa 13 September 2022.

Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 58 Pidsus TPK Nomor 2022 PN Jakpus atas nama Terdakwa Master Parulian Tumanggor.

“Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa,” ujarnya.

Sebelumnya majelis Hakim mempertimbangkan keenam keberatan atau eksepsi penasihat hukum Terdakwa Master Parulian Tumanggor diantaranya adalah terdapat error in persona, karena yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi adalah pejabat di kementerian Perdagangan RI.

Majelis hakim berpendapat, bahwa dengan meruntut surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah menguraikan perbuatan Terdakwa didalam Perkara A Quo jelas yang dimaksud pelaku tindak pidana korupsi dalam surat dakwaan JPU adalah Terdakwa didalam surat dakwaan.

“Bahwa Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana korupsi atau tidak, dan itu akan dibuktikan didalam persidangan karena hal itu masuk dalam ruang lingkup pokok perkara,” tuturnya.

Atas pertimbangan hal itu, majelis hakim menolak atau tidak dapat menerima eksepsi penasihat hukum Terdakwa Master Parulian Tumanggor.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi penasihat hukum Terdakwa dalam hal ini lemah dan karenanya tidak dapat diterima,” tukasnya. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

624,430,759
Kasus
6,553,537
Meninggal Dunia
604,462,445
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,439,292
  • Meninggal Dunia: 158,165
  • Sembuh: 6,264,184