Connect with us

Ragam

Markus Jaka: Penggugat Inginkan Perdamaian dengan Syarat SK Korban Dikembalikan

SK (Surat Keputusan) para korban yang dalam ini para guru agar dikembalikan,”
“Karena itulah permintaan perdamaian kami,” ucap Markus

Pantausidang, Jakarta – Penasihat Hukum Penggugat, Markus Jaka Togatorop menginginkan perdamaian dalam bentuk Principal untuk mengembalikan SK Para Korban dari para guru sebagai syarat perdamaian dalam perkara dugaan investasi bodong PT Fadillah Insan Mandiri (PT FIM).

Hal itu disampaikan Markus usai persidangan depan ruang Sarwata lantai tiga.

“Kalau dari kami para guru, kami ingin damainya dalam bentuk principalnya, bahwa SK (Surat Keputusan) para korban yang dalam ini para guru agar dikembalikan,”

“Karena itulah permintaan perdamaian kami,” ucap Markus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diikuti Pantausidang.com, Selasa, (28/6/2022).

Markus mengatakan bahwa bila persyaratan untuk perdamaian yang diminta tidak dipenuhi maka pihaknya akan melanjutkan proses hukum.

“Jika itu tidak dipenuhi oleh pihak tergugat maka kami tetap melanjutkan persidangan dan melanjutkan proses hukum kepada PT Fadillah Insan Mandiri Tergugat 1, Tergugat 2 Muhammad Yaskur dan Tergugat 3 PT Mandiri Taspen,” tuturnya.


Markus juga menjelaskan bahwa semua para pihak umumnya menghendaki adanya perdamaian dari para pihak yang bersengketa.

“Agenda sidang hari ini bahwa ada Pihak Para Penggugat ingin Berdamai dan ada juga Para Tergugat ingin Berdamai,” jelasnya.

Sementara itu, Riyadi dari pihak korban sebagai seorang guru meminta agar keadilan dapat ditegakkan karena permintaan pengembalian SK belum diberikan.

“Kita minta keadilan kepada publiklah, karena permintaan SK sampai saat ini kan kita belum dapat hasil dari hasil perdamaian itu,” ucap Riyadi.

Riyadi menuturkan bahwa selama ini para korban terutama dirinya sangat membutuhkan SK mereka yang belum dikembalikan hingga sekarang.

“Jadi SK-nya terutama yang saya butuhkan ini, semua sampai saat ini belum bisa. Kita dipotong gaji atau SK-nya tidak dikasih,” tukasnya.

Dalam persidangan dugaan Investasi Bodong PT Fadillah Insan Mandiri yang di gelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Agenda Mediasi, dimana Tergugat l PT Fadillah Insan Mandiri hadir tidak dengan principal tapi hadir dengan kuasa hukumnya.

Kemudian, Tergugat ll Direksi PT Fadillah Insan Mandiri Muhammad Yaskur, tidak hadir hanya diwakili pihak kuasa hukumnya. Lalu Tergugat lll PT Mandiri Taspen, hadir Principalnya yaitu Kepala Cabang Jakarta Barat KCP Jakarta Barat.

Kembali, Markus menerangkan, dalam persidangan, hakim menyarankan agar kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

“Hakim menyarankan kita, kedua belah pihak bersepakat berdamai yang nanti win-win solution dari kedua belah pihak,” ujarnya.

“Proposalnya akan dikirim Minggu depan supaya juga dihadirkan Principal Tergugat ll Muhammad Yaskur, supaya hadir juga. Karena kami dari pihak kuasa hukum Para Penggugat meminta agar Muhammad Yaskur beritikad baik,” sambung Markus.

Adapun agenda sidang berikutnya ditunda 2 Minggu mendatang, tanggal 12 Juli 2022, Jam 9.00 WIB Pagi dengan agenda Lanjutan Mediasi yang kedua.*** Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,083,074
Kasus
6,770,364
Meninggal Dunia
648,389,084
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684