Connect with us

Gugatan

Pertamina Menangkan perkara Pencemaran Air Laut, Akibat Pipa Minyak Tertimpa Jangkar Kapal Asing

Putusan Pemenangan Pertamina yang diwakili Kuasa Hukumnya Otto Hasibuan tersebut, termaktub pada putusan Majelis Hakim pimpinan Nazar Effriandi Siregar

Pantausidang, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan Gugatan PT Pertamina terhadap 4 Pihak diantaranya Zhang Deyi, Ever Judger Holding Company Limited, Fleet Management Ltd dan PT Penacim Maritim Indonesia senilai Rp 1,5 triliun lebih dan 23,7juta dolar Amerika.

Putusan Pemenangan Pertamina yang diwakili oleh Kuasa Hukum nya Yakni Otto Hasibuan tersebut termaktub dalam putusan Majelis Hakim yang dipimpin Nazar Effriandi Siregar pada perkara Nomor: 976/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel yang menyatakan mengabulkan gugatan PT. Pertamina (Persero) pada Rabu 19 Januari 2022.

Kuasa Hukum Pertamina Otto Hasibuan menjelaskan, perkara tersebut bermula dari adanya pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan

Akibat dari perbuatan tergugat 1 yang menjatuhkan (labuh) jangkar (drop anchor) di zona terbatas sampai dengan zona terlarang hingga menyebabkan pipa bawah laut milik PT. Pertamina (persero) putus/rusak,

Dan minyak mentah yang berada di dalam pipa juga keluar dan menyebabkan tumpahan minyak di laut.

Menurut Otto , Majelis Hakim dalam putusannya menilai bahwa perbuatan tersebut jelas tidak hanya bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat 1 sebagai seorang nahkoda kapal,

akan tetapi juga melanggar hak keperdataan PT. Pertamina (Persero) yang secara subjektif dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memiliki dan mengoperasikan pipa bawah laut (subsea pipeline).

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata jo. Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jis. Pasal 41 ayat 1 UU 17/2008 jis. Pasal 100 ayat 2 UU 17/2008 jis. Pasal 181 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan,

Pasal 1 butir (7) UU 17/2008 jo. Pasal 11 ayat (4) UU 17/2008 jis. Pasal 12 butir c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang pengusahaan keagenan Kapal.

Majelis Hakim berpendapat tampak ada hubungan hukum antara Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1 bukan hanya tanggung jawab Tergugat 1 melainkan juga tanggung jawab Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4.

Dengan demikian Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 diwajibkan secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1.

Adapun bunyi amar putusan tersebut secara lengkap adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi Dalam Eksepsi
– Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menyatakan Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.

3. Menghukum Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami Penggugat.

4. Menghukum Para Tergugat bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat senilai Rp. 1.596.370.080.820,49 (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan puluh ribu delapan ratus dua puluh koma empat puluh sembilan Rupiah) dan USD 23.722.028,53 (dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua puluh delapan koma lima puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat);

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.*** Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Gugatan

Miris, Bengkel Rekanan Polisi ini Diduga Kemplang Hutang dan Menipu ??

Pihak bengkel telah serahkan semua bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan alias kosong. Angka bilyet giro kosong tersebut mencapai Rp 600 jutaan lebih

Pantausidang, Jakarta – Sebuah perusahaan PT Cahaya Kencana Abadi yang bergerak dibidang jasa perbengkelan yang juga merupakan rekanan / langganan kepolisian ini diduga mengemplang /menunggak hutang senilai Rp1.580.709.982 kepada distributor minyak pelumas dengan merek dagang “Top 1” yaitu, PT Topindo Atlas Asia.

Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1812 K/Pdt/2022 bertanggal 28 Juni 2022. Direktori putusan.mahkamahagung.go.id.

Mengonfirmasikan kepada Taufik Himawan, SH, advokat dari Kantor Hukum P Hadisaputro, kuasa hukum PT Topindo Atlas Asia, bahwa putusan kasasi MA tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht,


Dan menguatkan dua putusan sebelumnya, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 588/Pdt/2021/PTDKI, tanggal 12 November 2021 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 504/Pdt.G/2020/Jkt.Brt, tanggal 15 April 2021.

Taufik menjelaskan pada putusan kasasi tersebut menyatakan bahwa, hutang pokok (outstanding) sekira Rp1.026.435.053 dan bunga keterlambatan sebesar 54% dengan kalkulasi 6% pertahun dikalikan 9 tahun sejak tahun 2011 sehingga, total kewajiban yang harus dibayar PT Cahaya Kencana Abadi adalah Rp1.580.709.982.

Continue Reading

Gugatan

Sidang Gugatan Ijazah Palsu Presiden Jokowi Resmi Dicabut Penggugat.

Pantausidang, Jakarta – Sidang Gugatan Ijazah Palsu tanpa dihadiri oleh penggugat kuasa hukum Bambang Tri Mulyono karena telah menggelar keterangan pers yang mencabut gugatannya.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat mengatakan pihaknya telah menerima surat permohonan pencabutan tersebut.

“Jadi perkaranya dicabut, surat pencabutan telah diterima majelis, “ ujar hakim, pada sidang Senen, 31 Oktober 2022.



Adapun pencabutan disampaikan oleh Kuasa Hukum Bambang Tri Mulyono, yakni Ahmad Khozinudin yang mengatakan penetapan Bambang Tri sebagai tersangka dan ditahan menjadi salah satu kendala.

Karena menurutnya penahanan Bambang Tri akan berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan.

Sehingga sidang pada Senen hari ini di Pengadilan negeri jakarta pusat digelar tanpa kehadiran pihak penggugat.

Sementara itu sidang dipenuhi pengunjung sidang dari komunitas pecinta jokowi, Jokowi smart atau josmart dan Komunitas Alumni SMA Negeri 6 Surakarta.

Mereka menyatakan kekecewaannya atas ketidak Hadiran penggugat. Seperti disampaikan oleh Rita Koordinator pecinta Jokowi.



Kemudian koordinator alumni SMA Negeri 6 Surakarta Sejabotabek, Eko Nugroho menegaskan semua yang dikatakan oleh pihak penggugat tidak benar dan hanya mencari popularitas murahan saja.



Sementara itu, Ketua umum Alumni SMA Negeri 6 Surakarta, Hasta Gunawan menyatakan tidak akan menggugat balik kepada Pihak Bambang Tri Mulyono.



Menurutnya Perkara ini menjadi pembelajaran agar masyarakat tidak gampang termakan isyu hoaks.


Diketahui sebelumnya, gugatan yang dilayangkan Bambang itu terkait dengan tudingan ijazah palsu pada tingkat SD, SMP, dan SMA yang digunakan saat mendaftarkan pemilihan presiden pada periode 2019-2024.

Gugatan itu didaftarkan pada Senin (3/10).
Dalam gugatan ini, Bambang menggandeng Ahmad Khozinudin sebagai Kuasa Hukumnya.

Adapun para tergugatnya adalah tergugat I Presiden Jokowi; tergugat II Komisi Pemilihan Umum/KPU; tergugat III Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR; serta tergugat IV Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemenristekdikti.*** Red.

Continue Reading

Gugatan

Alamsyah Hanafiah: Sidang Gugatan Menteri Agama Ditunda Dua Minggu, Pernyataan Suara Anjing Sama dengan Suara Adzan

Pantausidang, Jakarta – Penggugat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Alamsyah Hanafiah mengatakan sidang ditunda karena jadwal hakim padat terkait perkara gugatan kepada Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan suara adzan seperti suara anjing menggonggong.

“Sidang ditunda karena memang hakimnya padat. Dia juga termasuk hakim di pengadilan militer terkait pemeriksaan Koneksitas,” ucap Alamsyah Hanafiah usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada wartawan, diikuti Pantausidang.com, Selasa 13 September 2022.

Menurut Alamsyah Hanafiah, sidang pada hari mengagendakan keterangan saksi dari pihak penggugat. Namun sidang ditunda hingga dua minggu kedepan.

“Kita hari ini kan menghadirkan saksi empat rencananya. Tapi ditunda dua minggu dan kita ikutin saja. Kesimpulan hakim kita ikutin saja. Untuk sidang yang akan datang kuasa dari menteri agama hadir semua,” ujarnya.

Alamsyah Hanafiah menegaskan, bahwa gugatan pihaknya ada dua obyek perkara, yaitu 1. Pernyataan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, menyamankan Suara Anjing menggonggong ramai-ramai sama dengan Suara Adzan. 2. Menteri Agama juga menyatakan Kementerian Agama itu merupakan Hadiah Negara untuk NU (Nahdlatul Ulama).

“Negara ini bukan negara NU, negara Republik indonesia,” tegasnya.

Alamsyah Hanafiah menuturkan, seharusnya sebagai pejabat negara dan berada dalam kabinet Kepresiden harusnya berhati-hati dalam mengutarakan kata-kata dan pernyataannya.


“Jadi sebagai pejabat publik, seorang kabinet, dia tidak boleh bicara begitu. Itu adalah pelanggaran kode etik pejabat negara dan pelanggaran hukum,” tuturnya.

Menurutnya, pejabat negara atau menteri merupakan seorang pimpinan yang dalam perkataan, ucapan bisa dimaknai suatu perintah tidak tertulis.

“Karena masalahnya, uapan lisan dari pejabat bisa merupakan suatu intruksi peraturan tidak tertulis. Jadi ucapan dari pejabat publik itu bisa merupakan peraturan tidak tertulis,” cetusnya.

Terakhir, Alamsyah Hanafiah membeberkan, dari pihak penggugat menuntut kepada Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengakui kesalahannya dan memberikan makan kepada 1000 orang anak Yatim Piatu.

“Kita minta hukum dia, memberi makan 1000 anak yatim piatu. Jadi dia pernyataannya itu adalah melawan hukum penguasa,” pungkas Alamsyah Hanafiah.

Menurut pemberitaan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tengah digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pernyataan suara azan di masjid beberapa waktu lalu.

Gugatan yang diajukan oleh 5 pengacara Alamsyah Hanafiah dan kawan kawan selaku warga negara, telah memasuki pemeriksaan saksi saksi.

Alamsyah menyatakan, pihaknya menggugat menteri agama karena, pernyataannya dapat memecah belah kalangan umat beragama.

Dia meminta agar pengadilan mengabulkan gugatannya dan menyatakan bahwa pernyataan menteri selaku pejabat negara termasuk perbuatan melawan hukum. Sehingga kedepannya tidak ada lagi yang meremehkan suara azan dengan suara binatang.

Adapun lima Advokat yang menggugat menteri agama diantaranya Alamsyah Hanafiah, Dody Novizar Madriansyah, Raden Adi Widakusuma, dan Ridho Okta.

Atas pernyataannya itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas mendapat kecaman dari berbagai pihak akibat penyataan soal Pengaturan pengeras suara masjid dalam radius 100-200 meter di lingkungan pemukiman.

Yaqut mengatakan penggunaan pengeras suara di masjid harus diatur agar tercipta hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan antar umat beragama.

Yaqut pun mengibaratkan gonggongan anjing yang mengganggu hidup bertetangga.

Hal itu disampaikan di sela-sela kunjungan kerjanya di Pekanbaru, Riau Rabu 23 Februari 2022, merespons pertanyaan pewarta soal surat edaran Menag yang mengatur penggunaan toa di masjid dan musala. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,083,074
Kasus
6,770,364
Meninggal Dunia
648,389,084
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684