Connect with us

Ragam

Kerjasama Kemnaker – BTN Wujud Kesamaan Pandang Manajemen

Menaker dalam sambutannya mengapresiasi PKB (kerjasama) antara Manajemen dan SP Bank BTN sebagai bentuk dari perwujudan kesamaan pandang

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2022-2024 antara Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) dengan Serikat Pekerja (SP) Bank BTN, di Jakarta, Kamis (18/8/2022).

Menaker dalam sambutannya mengapresiasi PKB (kerjasama) antara Manajemen dan SP Bank BTN sebagai bentuk dari perwujudan kesamaan pandang yang menjadi modal bertemunya kepentingan pekerja dengan kepentingan manajemen.

“Saya apresiasi dari hati yang paling dalam, kepentingan teman-teman pekerja tidak hanya kepentingan kesejahteraan, tetapi juga menjadi kepentingan bersama,” kata Menaker.

Ia menyatakan, PKB yang dibuat merupakan undang-undang bagi semua pihak, sehingga kedua belah pihak tersebut dapat menjalankan segala hak dan kewajibannya dengan itikad baik sesuai yang tertuang dalam PKB.

Menaker berpesan apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat terkait pelaksanaan PKB, upayakan untuk menghindari deadlock dan dispute karena akan menghabiskan energi dan juga menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak.


“Hendaknya kedua pihak lebih mengutamakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan win-win solution dibanding kepentingan kelompok semata,” ujarnya.

Ia mengharapkan dengan semangat dan tantangan baru ini, Bank BTN tetap konsisten mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah sekaligus mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonesia untuk menyediakan rumah yang layak.

“Semoga upaya yang telah dilakukan BTN tetap mendapatkan respon yang baik dari masyarakat secara luas,” ujarnya. *** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,096,445
Kasus
6,770,441
Meninggal Dunia
648,397,510
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917