Connect with us

Ragam

Perkara suap Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Siap Hadapi tuntutan Jaksa KPK

Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin siap hadapi tuntutan

Pantausidang, Jakarta – Tim Jaksa Penuntut Umum Lie Setiawan Putranto akan membacakan tuntutan pada sidang lanjutan perkara suap penyidik KPK dengan terdakwa Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Senen 24 Januari 2022.

Sidang yang dipimpin Oleh Muhammad Damis sebelumnya telah mengagendakan pemeriksaan terdakwa.

Dan Azis Syamsuddin pun membantah seluruh dakwaan jaksa terkait penerimaan dan suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patuju dan Pengacara Maskur Husain.

Azis membantah terlibat suap sebesar Rp 3 miliar dan 36 ribu dolar Amerika seperti tuduhan Jaksa kepadanya .

Dia hanya mengakui memberikan pinjaman kepada Robin sebesar Rp 210 juta dengan perincian Rp 10 juta langsung ke rekening Robin dan 200 juta bertahap melalui rekening Maskur Husain.

Ketika ditanya majelis Hakim Azis membantah telah mengurus dan menerima dan memberikan uang 3 miliar dan 36 ribu dolar kepada AKP Stepanus Robin Patuju serta Markus Husain,

Untuk mengurus kasus Lampung, Kota Tanjung Balai serta mengurus aset terpidana Rita Widyasari mantan bupati Kutai Kartanegara.


Jaksa KPK mendakwa , Azis Syamsuddin memberi uang secara bertahap senilai Rp 3 miliar dan 36 ribu dolar Amerika kepada penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patuju dan Pengacara Maskur Husain kurun waktu 2020 hingga April 2021.

Pemberian uang terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi dikabupaten Lampung tengah yang diduga menyeret nama Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado orang kepercayaannya di DPR RI tersebut.

Kpk tengah menelusuri dugaan suap kepada Azis Syamsuddin selaku Pimpinan Banggar DPR RI melalui Aliza Gunado atas pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran (T.A.) 2017. *** Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,094,754
Kasus
6,770,433
Meninggal Dunia
648,397,510
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917