Connect with us

Ragam

Direktur Operasi Waskita Karya Adi Wibowo Didakwa Lakukan Pengaturan Lelang: Rugikan Negara Rp.27 Miliar

Dudy Jocom selaku PPK menunjuk PT Waskita Karya (Persero) menjadi Penyedia Paket pekerjaan
Pembangunan Gedung IPDN di Kab Gowa TA. 2011 senilai Rp.125,6 miliar

Pantausidang, Jakarta – Kepala Divisi (Kadiv) I (Gedung) PT Waskita Karya (Persero) dan Direktur Operasi PT Waskita Karya Adi Wibowo didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perbuatan melawan hukum yaitu, terlibat melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero) proyek pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun Anggaran (TA) 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 27,2 miliar.

“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperkaya orang lain yaitu, Dudy Jocom sebesar Rp500 juta, serta memperkaya korporasi yaitu, PT Cahaya Teknindo Majumandiri sebesar Rp80.076.241, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Sebesar Rp. 26.667.071.208,84,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi Z di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur, Senin, 6 Juni 2022 yang diterima Pantausidang.com, Rabu, 8 Juni 2022.

Menurut Jaksa Ikhsan, akibat rangkaian perbuatan Terdakwa Adi Wibowo bersama-sama dengan Dudy Jocom telah mengakibatkan kerugian keuangan negara seluruhnya berjumlah Rp27.247.147.449,84.

“Sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengadaan Dan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa Pada Kemendagri Republik Indonesia TA. 2011 Nomor: 05/LHP/XXI/05/2021 Tanggal 06 Mei 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI,” tuturnya.

Jaksa Ikhsan menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula pada awal tahun 2010, terdakwa ditemui konsultan freelance dikantor Divisi I PT Waskita Karya, dalam pertemuan tersebut Adi Wibowo menyampaikan permintaan dari Dudy Jocom untuk mencari kontraktor pelaksana proyek pembangunan Gedung Kampus IPDN di empat lokasi pada Kementerian Dalam Negeri TA. 2010 dan selanjutnya PT Waskita Karya diminta untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Atas penyampaian tersebut maka para perwakilan PT Waskita Karya, PT Adhi Karya dan PT Hutama Karya menyatakan bersedia. Kemudian Yudhi Dharmawan melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada Terdakwa.

Selanjutnya, dilakukan pertemuan dan disepakati sesuai pertemuan di Bakoel Cofe, PT Waskita Karya menjadi pelaksana pekerjaaan pembangunan Gedung IPDN Sulawesi Selatan di Gowa tahap 1 TA. 2010 sebagaimana perjanjian atau kontrak nomor: 011/839/PAKPA/X/2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp33,201 miliar termasuk PPN, dalam waktu 90 hari kalender mulai tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan 29 Desember 2010.

Setelah itu Kemendagri kembali mendapatkan anggaran pembangunan gedung kampus IPDN tahap 2 pada TA. 2011 di empat lokasi yaitu kampus IPDN Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara, kampus IPDN di Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, kampus IPDN di Rokan Hilir Provinsi Riau dan kampus IPDN di Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dengan pagu anggaran sebesar
Rp519,482 miliar.

Dalam Pagu tersebut antara lain terdapat pagu anggaran pembangunan gedung kampus IPDN Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar Rp128.513.491 miliar.

Lebih lanjut, Jaksa menerangkan bahwa Kepala Unit Gedung 2 Divisi I Tukijo yang baru diangkat pada tanggal 13 Juni 2011, menandatangani dokumen prakualifikasi proyek pembangunan gedung kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa TA. 2011 dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pengadaan.

Kemudian pada tanggal 22 Juni 2011, panitia pengadaan mengumumkan Penetapan Hasil Prakualifikasi nomor: 115/Hsl-PQ/KK/KDN/VI/2011 yang menyatakan lima perusahaan termasuk PT Waskita Karya dinyatakan lulus dan dapat mengikuti tahap selanjutnya.

Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2011, panitia pengadaan mengeluarkan hasil evaluasi lelang atas pengadaan jasa kontruksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa TA. 2011 yang memutuskan PT Waskita Karya menempati nomor urut pertama sebagaimana Berita Acara Hasil Evaluasi penawaran harga nomor: 150/BA/EV/KK/KDN/VII/2011

Oleh karena nilai paket pekerjaan lebih dari Rp100 miliar maka pada tanggal 29 Juli 2011 sebagaimana Berita Acara Hasil Lelang nomor: 155/BA/EV/KK/KDN/VII/2011, Panitia Pengadaan mengusulkan calon pemenang yaitu PT Waskita Karya (Persero) dengan harga penawaran Rp125.686.000.000,00 kepada Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri sekaligus selaku Pengguna Anggaran (PA).

Atas usulan tersebut, pada tanggal 13 September 2011 Gamawan Fauzi selaku PA mengeluarkan surat nomor: 011/3439/SJ perihal persetujuan penetapan pemenang pelelangan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di Provinsi Sulawesi Selatan kepada PT Waskita Karya dan ditindaklanjuti Mohammad Noval selaku Ketua Panitia Pengadaan dengan mengumumkan PT Waskita Karya (Persero) sebagai pemenang lelang atas pengadaan jasa konstruksi
Pekerjaan Pembangunan Gedung Kampus IPDN di Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2011 dengan harga penawaran sebesar Rp125.686 miliar dengan nilai 94,16 melalui surat pengumuman pemenang nomor: 227/Peng/P3/KK/KDN/IX/2011 tanggal 13 September 2011.

Selanjutnya Dudy Jocom selaku PPK menunjuk PT Waskita Karya (Persero) menjadi Penyedia untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Konstruksi
Pembangunan Gedung IPDN di Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa TA. 2011 dengan nilai penawaran Rp.125.686 miliar sebagaimana surat nomor: 027/1055/PAKPA/IX/2011 tanggal 21 September 2011,

“Padahal berdasarkan Laporan Hasil Reviu BPKP, Proses Pengadaan Gedung Kampus IPDN pada 4 lokasi di daerah (Kab. Agam, Kab. Minahasa, Kab. Gowa, dan Kab. Rokan Hilir) TA. 2011, nomor: LAP-506/D4.01/2011 tanggal 19 Agustus 2011 seharusnya lelang dinyatakan gagal dan diulang lagi,” ungkap Jaksa Ikhsan.

Jaksa menyatakan bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perppres No. 54 Tahun 2010 tentang PBJ yang antara lain menyatakan pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 6 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang PBJ, para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika antara lain, huruf e yaitu menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses PBJ dan huruf g yaitu, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
Dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Dari hasil keseluruhan maka nilai selisih harga atas pekerjaan yang dialihkan, pertama penerimaan PT Waskita Karya atas item pekerjaan yang dialihkan sebesar Rp 58.426.275.168,61 dan kedua, nilai pekerjaan subkontraktor sebesar Rp 38.398.694.387,00. Sehingga kerugian negara l diketahui dari pertama dan kedua sebesar Rp 20.027.580.781,61.

Kemudian, nilai kekurangan volume hasil pekerjaan terpasang, pertama pekerjaan yang dilaksanakan PT Waskita Karya sebesar Rp 5.021.600.424,42 dan kedua pekerjaan yang dilaksanakan subkontraktor sebesar Rp 2.197.966.243,81. Sehingga kerugian negara ll yang dihasilkan dari keduanya sebesar Rp 7.219.566.668,23. Dan total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 27.247.147.449,84

Atas perbuatan Terdakwa Adi Wibowo, Jaksa mendakwa dengan dua dakwaan. Pertama, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).

Kedua, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ***
Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Trio pendiri FK UNEJ berhasil melahirkan 1200 dokter, 90 spesialis

Pantausidang, Jakarta – Kerja keras Trio (tiga serangkai) pendiri fakultas kedokteran (FK) Universitas Jember (UNEJ) di Jawa Timur, yakni Prof. Dr. Dr. Satyanegara, alm. Prof DR. Kabul (rektor, 1995 – 2003) dan Syamsul Sigit terbayar, hasilnya setara dengan usaha dan perjuangan sejak tahun 2000 yang lalu.

Prof Satyanegara mengatakan, dalam kurun waktu 20 tahun, FK UNEJ telah melahirkan 1200 tenaga dokter.

“Sekitar 90 dokter (dari 1200 alumni FK UNEJ) sudah mengikuti program spesialis atau S3. Mereka ada yang belajar di Korea, Jerman, Jepang, ada juga ikut program spesialis di dalam negeri,” ujarnya kepada Redaksi di ruang kerjanya di Rumah Sakit Satya Negara, Sunter Agung Jakarta Utara.

Sehingga pada kunjungan beberapa hari yang lalu, Satya Negara memberi kuliah umum di hadapan dosen, mahasiswa di ruang aula FK UNEJ. Ia mengingat kembali upaya bersama mantan Rektor dan Syamsul Sigit untuk meningkatkan pembangunan kesehatan khususnya di Jawa Timur, salah satunya dengan mendirikan FK.

“Ide awal tersebut tidak salah, dan terbukti memberi hasil. Bobot UNEJ juga semakin meningkat,” kata penerima penghargaan the Order of The Rising Sun Gold Ray dari Kaisar Jepang.


Kilas balik 20 tahun yang lalu, ia diundang dan sangat diharapkan membantu UNEJ dengan menjadi salah satu anggota dewan penyantun.

Waktu itu, Prof DR. Kabul sebagai rektornya (1995-2003) juga termotivasi dengan semangat Syamsul sigit. Kebetulan, Syamsul sedang mengerjakan proyek di Jember. Satya Negara diajak dan diantar ke UNEJ.

Luas lahan kampus UNEJ sekitar 120 hektar, berarti sudah sangat ideal untuk kegiatan perkuliahan. Satya Negara membandingkan dengan kegiatan fakultas pertanian pada saat itu.

Tentunya, dengan kampus yang representative dan sangat luas, fasilitas praktik sudah lengkap untuk mahasiswa fakultas pertanian.

“Saya katakan kepada Prof. Kabul, kondisi rumah sakit di Jember bisa naik kelas sampai tingkat nasional, bahkan internasional. Caranya, (UNEJ) harus mendirikan fakultas kedokteran. Sehingga kami tiga serangkai langsung bergerak dan berdiri lah fakultas kedokteran tahun 2000,” kata dosen luar biasa FK UNEJ.

Ketika memberikan ceramah khusus beberapa hari yang lalu, hadir juga Rektor, Iwan Taruna, serta dekannya FK UNEJ, dr. Supangat. Kegiatan kuliah tamu di hadapan dosen dan mahasiswa di aula FK Universitas Jember, dengan atmosphere sangat hidup.

Sehingga ceramahnya yang singkat, sekitar 2 jam tapi sangat berarti dan dirasakan manfaatnya untuk para mahasiswa.

“Saya sangat merasakan suasana yang ‘hidup’ ketika para mahasiswa, rektor, dekan mengikuti ceramah singkat. Ekspresi dan atmosphere nya, mereka (mahasiswa FK UNEJ) sudah ingin menjadi dokter (lulus).”

“Selain, fasilitas untuk kegiatan perkuliahan semakin meningkat dan perlahan menuju cita-cita, rancangan hidup para pemuda (mahasiswa, lulusan FK UNEJ) untuk menjadi tulang punggung Bangsa dan Negara. “

“Minimal, kiprah mereka di Jawa Timur memberi manfaat untuk pembangunan kesehatan,” kata Satya Negara.*** Liu

Continue Reading

Ragam

Menaker Dampingi Wapres Rayakan HUT-67 K-Sarbumusi Sidoarjo

Wapres mengemukakan selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan napak tilas di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (29/9/2022).

Kegiatan tersebut Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas peran K-Sarbumusi yang sejak kelahirannya turut berkontribusi dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harmonis,


Sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.

“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Wapres.

Wapres mengemukakan bahwa selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.


Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan,” kata Wapres.

“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” sambungnya.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui dialog sosial penting dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.

“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu Menaker, Ida Fauziyah menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sangat diharapkan dalam merespons tantangan ketenagakerjaan,


Seperti kondisi geopolitik, kondisi paska pandemi Covid-19, dan kondisi megatren yang memunculkan revolusi digital dan revolusi profesi di mana akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan pada saat bersamaan akan muncul banyak jenis pekerjaan baru.

“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kerja kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja/serikat buruh.”


“Harapan saya ke Sarbumusi untuk menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik lagi,” kata Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

MAKI nilai Pengacara Lukas Enembe Sebar Hoaks, Diduga Kelabui KPK

MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (dok).

Pantausidang, Jakarta – Koordianator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal tersebut dikatakan Boyamin dalam keteranganya yang diterima Pantausidang pada jumat, 30 September 2022.

Menurut Boyamin , klaim pengacara Lukas atas kepemilikan tambang di Mamit Tolikara adalah hoaks.

Dia menilai Klaim tersebut sebagai upaya mengelabui seolah Lukas miliki kekayaan yang legal.

“Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah Hoaks,” ujarnya.

Menurut Boy, Fakta tersebut dia dapatkan dari penelusuran website Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi BPKPM,


Dimana dalam situs dan Website tersebut jelas tidak ditemukan ijin-ijin terkait tambang emas di Mamit Tolikara.

Boyamin Saiman menambahkan, dia menulsuri terkait , Ijin tambang terdiri dari IUP Ekplorasi ( penelitian ), IUP Ekplotasi ( operasi penambangan ),RKAB ( rencana kerja dan anggaran belanja ).

Kemudian masuk sistem aplikasi MOMS kementerian ESDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti.

Menurutnya, dengan tidak adanya ijin-ijin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal.

“Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe maka dapat dinyatakan illegal yang melanggar UU Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara,”

“MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?,” ujarnya.

Boyamin menegaskan, MAKI mendesak Lukas Enembe untuk segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang.

Diberitakan, Pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata Roy.*** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

624,430,759
Kasus
6,553,537
Meninggal Dunia
604,462,445
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,439,292
  • Meninggal Dunia: 158,165
  • Sembuh: 6,264,184