Connect with us

Pledoi

Terdakwa Pengaduan Palsu Terhadap Pamannya Juanda minta dibebaskan atas dasar Keadilan Restoratif.

Sidang lanjutan perkara dugaan pengaduan palsu kepada pamannya sendiri yakni Andi Tediarjo The , terdakwa Juanda bersama tim Pengacaranya mengajukan Pledoi

Pantausidang, Jakarta – Sidang lanjutan perkara dugaan pengaduan palsu kepada pamannya sendiri yakni Andi Tediarjo The , terdakwa Juanda bersama tim Pengacaranya mengajukan Pledoi atau pembelaannya, Kamis (25/8/2022).

Dalam pembacaan nota pembelaan yang diawali oleh penasehat hukumnya, Budiman Baginda Sagala menilai putusan pengadilan negeri Cikarang, hakim telah tepat bertindak bijaksana, yang membebaskan terdakwa Andi Tediarjo,

Pihaknya menilai vonis bebas karena atas dasar kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau dapat diselesaikan ke ranah perdata.

Menurutnya perkara tersebut harusnya telah selesai.

“Dengan demikian unsur pengaduan pencemaran nama baik tidak terbukti menurut hukum,” ujarnya.

Pengacara Juanda membenarkan, bahwa niat melaporkan sang paman ( Andi Tediarjo the) adalah karena adanya dugaan penggelapan uang sewa tanah


Meskipun kemudian oleh akan dikembalikan dan kemudian ditolak oleh Juanda dengan alasan karena penyerahan tidak dijelaskan statusnya uang apa.

Sementara itu dalam pledoi pribadinya, Terdakwa Juanda menilai, perbuatan Andi Tediarjo yang menitipkan uang sewa tanah seharusnya kepada pihak keluarga bukan kepada orang lain.

Juanda juga menilai, sang paman bersama pengacaranya telah memanfaatkan media sebagai propaganda, terkait perkara yang menjeratnya.

Dia juga menilai jaksa bertindak kurang cermat dalam menggali kesaksian para saksi dan ahli terkait akta akta objek tanah yang dipermasalahkan Antara dia dan pamannya.

Atas dasar itu Juanda meminta agar hakim membebaskannya dari tuntutan jaksa “Tindakan saya dalam rangka mempertahankan hak,” ujarnya.

Saya memohon dan meminta agar hakim menolak tuntutan jaksa, karena atas dasar penghukuman, bukan keadilan, “ tandasnya.


Terhadap pleidoi Terdakwa dan Penasehat hukumnya maka JPU akan mengajukan Replik dalam sidang berikutx 1 minggu ke depan.

Diberitakan, Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Jakarta Selatan Nugraha sebelumnya mengajukan hukuman 8 bulan kepada Terdakwa juanda yang juga Dirut PT. Modern Kemasindo yang berdomisili di Cikarang Bekasi.

Jaksa menilai, Terdakwa Juanda terbukti melakukan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu kepada pamannya, sehingga kehormatan dan nama baiknya tercemar dan merugikan.

“Menuntut, supaya majelis hakim untuk mengadili menyatakan terdakwa Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengajukan pengaduan atau memberitahu polisi kepada pegawai, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan seseorang,” ujarnya.

Jaksa menilai perbuatan Juanda telah melanggar dakwaan pasal 317 KUHP ayat 1 sebagaimana dakwaan pertama.

“Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 317 KUHP ayat 1 dalam dakwaan pertama,” tutur jaksa.*** Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pledoi

Teddy Rasa Tak Adil Tuntutan Jaksa, Genesius: Yakin Teddy Tjokrosaputro Bebas

Menanggapi tuntutan pidana penjara dan denda, dan pidana tambahan uang Pengganti, saya merasa tidaklah adil dan sangatlah berart, dan tidak bisa dipahami

Pantausidang, Jakarta – Teddy Tjokrosaputro merasa tidak adil dan berat serta tidak memahami dirinya dituntut menikmati korupsi PT ASABRI Persero yang merugikan keuangan negara Rp22,7 Triliun, dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp20,8 miliar dan juga dituntut penjara selama 18 tahun.

 

Hal itu disampaikan dalam persidangan dengan agenda pembacaan Nota Pembelaan atau Pledoi terdakwa Teddy Tjokrosaputro yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Ignatius Eko Purwanto.

 

“Menanggapi tuntutan pidana penjara dan denda, dan pidana tambahan uang Pengganti, saya merasa tidaklah adil dan sangatlah berarti, dan tidak bisa dipahami. Mengapa saya dianggap menikmati membayar uang pengganti sebesar Rp20, 8 miliar. Namun dituntut pidana penjara selama 18 tahun,” ucap Teddy di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diikuti Pantausidang.com, Senin, (18/7/2022).

Menurut Teddy, tuntutan yang dilayangkan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) lebih besar daripada Terdakwa Asabri lainnya.

“Dimana tuntutan penjara ini adalah yang terlama dibandingkan terdakwa ASABRI lainnya,” lanjutnya.

Teddy berpendapat bahwa sesuai keterangan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan dia tidak ada kaitannya dengan kasus Asabri.

“Yang jelas-jelas menyatakan bahwa saya tidak terkait kasus Asabri dan tidak kenalnya, dan tidak berhubungannya saya dengan semua Direksi, dan sama Asabri. Semua manager investasi dan semuanya sekuritas yang terlibat dalam transaksi saham dengan Asabri,” tuturnya.

Teddy meminta kepada majelis hakim agar mempertimbangkan nota pembelaan pledoinya tersebut untuk diberikan putusan yang adil.

“Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjadikan pertimbangan dan memberikan keputusan vonis yang seadil-adilnya,” pungkasnya.

Kuasa Hukum Teddy Tjokrosaputro, Genesius Anugerah mengungkapkan terkait nota pledoi kliennya itu, untuk mematahkan nilai surat tuntutan Jaksa terkait putar-putar uang maupun tindak pidana korupsi yang disangkakan pada Teddy Tjokrosaputro.

“Tapi tetap pada prinsipnya harapan kami, fakta tidak menunjukkan adanya keterkaitan Pak Teddy. Jadi udah layaknya Pak Teddy itu dilepas bebas murni, hanya itu saja tujuan kami,” kata Genesius kepada wartawan.

Genesius juga sangat yakin kalau Teddy Tjokrosaputro tidak bersalah dan yakin majelis hakim akan memvonis bebas.

“Ya yakin dong, karena memang saksi yang dibawa Jaksa juga menyatakan pak Teddy nomine. Putar-putar uang pun juga bukan pada periode pak Teddy menjabat sebagai Direktur atau pengurus,” tukasnya. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Pledoi

Suap ke Bupati Langkat, Bukan Inisiatif Pribadi, Direktur CV Nizhami Harus Dibebaskan

Muara Perangin Angin dalam pembelaannya meminta agar hakim membebaskan dari tuntutan jaksa KPK terkait suap proyek dinas PUPR dan Dinas Pendidikan 2021-2022

Muara Perangin Angin didampingi penasehat hukum Kamal Pane

Pantausidang, Jakarta – Ketua Tim Penasihat Hukum Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, Kamal Pane, SH menyebutkan kliennya melakukan suap kepada Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin atas permintaan pihak lain.

Menurut Kamal, kliennya tidak menggunakan inisiatif pribadi untuk memberikan uang, sehingga harus dibebaskan dari semua perkara dugaan korupsi proyek pembangunan dinas PUPR dan Dinas Pendidikan 2021-2022.

“Jadi pemberian ijin adalah berdasarkan permohonan permintaan dari pihak lain, baru Pak Muara memberikan. Artinya keaktifan (pasif) dia selaku pemberi disini tidak terbukti,” kata Kamal Pane kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang diikuti Pantausidang.com, Senin, (13/6/2022).

Menurut Kamal Pane, Muara mengakui adanya pemberian uang kepada Bupati Langkat nonaktif tapi tidak didepan.

“Dia terus terang mengakui pemberian. Diakui diberikan tetapi kami sesudah mengetahui duduk perkara ini, pemberian itu tidak ada didepan. Itu dulu catatan, tidak ada pemberian didepan,” tuturnya.

Kamal Pane menegaskan, bahwa bagi kliennya Muara menurut hukum pidana unsur niat jahat yaitu Mensrea-nya tidak ada. Jadi didalam pikirannya itu meeting of mind untuk melakukan suap secara aktif itu tidak ada.

“Maka kami meminta dalam petitum tadi agar diberikan kebebasan. Apabila tidak terpenuhi oleh hakim maka mohon di hukum seringan-ringannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kamal menjelaskan bahwa kliennya itu bisa dibilang tidak sampai sebagai korban pemerasan. Tapi yang jelas kliennya itu memberikan karena diminta.

“Ada seluruh saksi kan mengatakan, jika tidak memberikan akan kehilangan pekerjaaan. Inikan disertai kekhawatiran bahkan ahli mengatakan apabila posisi demikian maka kembali ke pasal 48, jika dengan ancaman tidak dapat dipidana,” pungkasnya.

Sementara dipersidangan, Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin dalam pembelaan atau pledoinya meminta agar hakim membebaskan dari tuntutan dan dakwaan jaksa KPK terkait suap proyek dinas PUPR dan Dinas Pendidikan 2021-2022. Adapun suap itu ditujukan kepada Bupati Langkat Nonaktif tersebut melalui timnya.

Penasihat hukum Muara meminta agar hakim membebaskan kliennya dari tuntutan 2,5 tahun. Jika tidak minimal menghukum seringan ringannya.


Penasihat hukum meyakini bahwa kliennya dalam posisi tidak dapat menolak kondisi harus menyerahkan uang suap, karena jika menolak tidak mendapatkan pekerjaaan.

Sehingga kliennya tidak terbukti melakukan pemerasan aktif, karena memberikan uang bukan saat awal mendapatkan proyek.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zaenal Abidin dan tim, sebelumnya mengajukan hukuman dua tahun enam bulan kepada Direktur CV Nizhami, Muara Perangin Angin, pada Senen, (6/6/2022) lalu.

Menurut Jaksa, Muara telah terbukti menyuap Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin senilai total Rp.572 juta.

“Maka kami selaku jaksa penuntut umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti meyakinkan bersalah melakukan tipikor pasal 5 ayat 1 huruf b,” jelasnya.

Zaenal menuturkan bahwa berdasarkan keterangan 24 saksi dan alat bukti, Muara memberikan fee 15 persen dari total pekerjaan 11 proyek di Kabupaten Langkat pada 2021.

Jaksa meminta supaya majelis hakim memutuskan, menjatuhkan pidana 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama berada tahanan denda Rp.200 juta subsider 4 bulan kurungan.***
Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Pledoi

Pledoi Pengacara Azis Syamsuddin menilai tuntutan jaksa Asumsi, Fakta Hukum bersifat Imajiner

Tuntutan jaksa hanya asumsi, Fakta persidangan pun hanya imajiner soal pemberian uang 3 miliar dan 36 juta USD

Pantausidang, Jakarta – Mantan Wakil Ketua DPR RI melalui pengacaranya Sirra Prayuna menilai tuntutan terhadap Kliennya hanya bersifat asumsi terkait suap penyidik KPK Robin Pattuju senilai Rp 3 miliar dan 36 ribu dolar Amerika tahun 2020-2021 lalu.

Hal tersebut dikatakan Sirra Prayuna usai membacakan pembelaan dari tim penasehat hukum Azis Syamsuddin dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, senen 31 Januari 2022.

Menurut nya, sejauh ini hanya asumsi jaksa KPK yang terungkap dalam surat tuntutan maupun dakwaan diantaranya terkait kapasitas Robin selaku penyidik KPK dan bukan anggota Satgas DAK Lampung , yang dinilainya tidak memiliki kapasitas dalam mengurus perkara tersebut di KPK.

“Rangkaian fakta fakta yang terungkap Robin itu bukan satgas. SOP itu sangat ketat sekali di KPK, bagaimana mungkin dia bisa dapat mempengaruhi meminta agar kasus DAK Lampung itu untuk tidak dinaikkan statusnya dari lid ke penyidikan,” ujar Sirra Prayuna kepada Pantausidang, Senen 31 Januari 2022.

Selain itu jaksa juga berasumsi soal pemberian uang hanya berdasarkan cerita sopir Robin, Agus Susanto yang dinilai nya keterangan imajiner dari Agus. Termasuk penjelasan soal penyerahan sertifikat tanah milik Mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

“Komunikasi yang dia denger itu, Robin menerima uang ,sejumlah uang dari saudara terdakwa kan ndak ada cerita itu di ini , itu apa keterangan imajiner saya pikir,” katanya.

Sementara terkait pembelaan Azis Syamsuddin yang hanya mengakui memberikan bantuan kepada Robin 10juta dan 200 juta melalui rekening Maskur Husain, sirra menegaskan bahwa nama Maskur Husain baru terungkap saat penyidikan dan di persidangan perkara ini .

“Kenapa ke rekening Maskur ? Karena itu perintah Robin ke rekening keluarga saya. Baru diketahui bahwa itu rekening Maskur setelah ada penyidikan ini kan gitu,” tuturnya.

Sementara itu Azis Syamsuddin menyatakan, siap menerima putusan majelis hakim yang akan di gelar pada 14 Februari mendatang. Dia berharap agar semua pihak menahan diri untuk tidak berkomentar seputar perkaranya hingga saat putusan nanti

“Putusan seperti apa, saya akan menerima dan saya akan melihat pertimbangan pertimbangan hakim dalam hal ini dan saya juga mengajak semua komponen penegak hukum untuk menghormati proses penegakan hukum ini dengan tidak memberikan komentar komentar karena biarlah hakim memutus,” ujar Azis

Diberitakan, Jaksa KPK menuntut hukuman 4 tahun 2 bulan kepada mantan wakil ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Selain denda jaksa juga mengajukan hukuman pencabutan hak politik selama 5 tahun kepada azis

Jaksa KPK menilai azis Syamsuddin telah terbukti menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju dan Pengacara Maskur Husain dalam pengurusan Kasus DAK Lampung tengah tahun 2017***(sup)

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

624,427,668
Kasus
6,553,528
Meninggal Dunia
604,459,825
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,437,750
  • Meninggal Dunia: 158,156
  • Sembuh: 6,262,820