Erick Thohir: Program Bersih-bersih BUMN Bukan Menangkap Tapi Perbaikan Sistem

Pantausidang, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan bahwa Program Bersih-bersih BUMN bukanlah bertujuan hanya untuk menangkap koruptor saja tetapi tujuan yang paling penting adalah untuk memperbaiki sistem perusahaan-perusahaan BUMN.

Hal itu disampaikan oleh Erick Thohir dalam konferensi pers di Depan Gedung Kartika Kejaksaan Agung RI sebagai tamu undangan.

“Program bersih-bersih BUMN telah disampaikan tadi oleh Pak Jaksa Agung. Ini bukan program seperti istilah kita hanya ingin menangkap. “

“Tetapi yang terpenting bagaimana program ini, kita memperbaiki sistem yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN dan turunannya,” ucap Erick Thohir kepada wartawan yang diikuti Pantausidang.com, Senin, (27/6/2022).

Menurut Menteri BUMN, korupsi hampir setiap tahun terus terjadi namun solusi untuk mengurangi itu adalah dengan memperbaiki sistem yang lebih baik.

“Karena kita tahu kalau kita bicara korupsi pasti setiap tahun terjadi. Tetapi kan yang penting bagaimana kita meminimalis kasus-kasus korupsi itu dengan sistem yang diperbaiki sehingga bisa berjalan kontinyu jangka panjang,” ujarnya.

“Dan program ini juga bukan program penangkapan tetapi program ini bisa menyelamatkan, merestrukturisasi dan sebuah solusi yang baik untuk kita semua,” sambung dia.

Erick bersyukur, dengan usaha perbaikan yang terus menerus BUMN akan menjadi lebih baik dan mengurangi kasus-kasus korupsi pada perusahaan BUMN.

“Alhamdulillah, ketika kita mendorong perbaikan yang ada di Jiwasraya sejak tahun 2006 tidak pernah diselesaikan, (namun) dengan dorongan dari Bapak Presiden langsung, dengan kerjasama dari Kejaksaan Agung, dan BPKP sejak awal, kita bisa membuktikan sekarang perbaikan jiwasraya sudah hampir menyeluruh. Belum sempurna tapi sudah dalam keadaan baik, begitupun Asabri,” tuturnya.

Erick menambahkan, hal terbaru adalah korupsi di PT Garuda Indonesia yang proses hukumnya sedang berjalan tetapi proses restrukturisasinya juga terjadi.

“Kemarin bagaimana ada confident voting (PKPU) yang targetnya hanya 61 persen, tetapi karena ini sangat transparan dan profesional, votingnya sampai mencapai 97 persen,” tambahnya.

Selain itu, menurutnya hari ini Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memutuskan program Restrukturisasi untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia bisa dijalankan.

“Karena ini flight Carrier Tetapi jangan terjadi lagi pengadaan pesawat tanpa proses bisnis yang baik. Proses bisnis yang baik harus menjadi landasan di perusahaan-perusahaan BUMN,” pungkasnya.*** Muhammad Shiddiq