Connect with us

Opini

Fahri Bachmid : Penundaan Pemilu merupakan Constitution Disobedience “Pembangkangan Konstitusi”

konsep usulan penundaan Pemilu yang disampaikan oleh interest group tersebut setelah ditelaah secara mendalam dan cermat, ternyata mempunyai potensi pelanggaran

Pantausidang, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Universitas Muslim Indonesia, Dr. Fahri Bachmid,S.H.,M.H. menegaskan penundaan Pemilu, yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan jabatan publik tidak sejalan dengan spirit konstitusi.

Etisnya, diskursus imajiner mengenai menunda Pemilu yang tentunya berimplikasi pada tatanan perpanjangan masa jabatan Presiden/Wakil Presiden, Menteri, DPR, DPD dan DPRD serta jabatan-jabatan Publik lainya diahiri, sebab wacana itu adalah sangat tidak bermuatan maslahat, malahan sangat banyak mudaratnya bagi bangsa dan negara

“Usulanpenundaan Pemilu merupakan Constitution Disobedience atau pembangkangan terhadap Konstitusi,” ujar Fahri Bachmid, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/2/2022).

Menurut Fahri, jika dilihat dari berbagai alasan serta justifikasi yang coba dikemukakan pengusul penudaan Pemilu, secara teoritik maupun konstitusional tidak ada jalan yang disediakan oleh UUD 1945 dan tidak berangkat dari “reasoning” yang memadai. Sebab hal itu bukanlah tindakan yang didasarkan kepada dalil yang secara konstitusional dapat diterima.


“Misalnya secara objektif negara dalam keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau disebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan- kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa,”

“Atau timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga; atau gangguan keamanan yang berdampak holistik,berdasarkan Perpu No. 23/1959 Tentang Keadaan Bahaya atau berdasarkan prinsip hukum tata negara darurat dikenal dengan “staatsnoodrechts” (keadaan darurat negara) atau “noodstaatsrechts” (hukum tata negara dalam keadaan darurat), sehingga presiden sebagai kepala negara dapat menetapkan sebuah kebijakan dan kebutuhan hukum sesuai prinsip hukum yang berlaku, berdasarkan ajaran hukum suatu keadaan darurat negara (state of emergency),” paparnya.

Laman: 1 2 3 4 5 6

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opini

Prioritas Mitigasi Iklim Nasional Dalam Konteks Polusi Udara dan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh Roy Wangintan
(Mahasiswa Doktoral Program Studi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor)

Polusi udara dan perubahan iklim merupakan tantangan global utama bagi kota – kota diseluruh dunia. Keduanya berdampak besar pada kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi. Meskipun ada banyak peluang jangka panjang untuk mengatasi masalah ini dengan kebijakan terpadu, kebutuhan mendesak untuk mengatasi polusi udara dan mitigasi perubahan iklim tidak sama untuk teknik dan penanganannya di setiap daerah dengan karakteristik daerah masing – masing.

Hubungan antara emisi gas rumah kaca (GRK), polusi udara dan tingkat pembangunan sosial ekonomi untuk mengidentifikasi respons kebijakan mitigasi jangka pendek yang spesifik terhadap perubahan iklim dan polusi udara dengan berbagai tingkat pembangunan manusia.

Polusi udara dan perubahan iklim menjadi isu global yang saling terkait dan berdampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Health Effects Institute Amerika Serikat, tahun 2018 dalam laporannya menyebutkan bahwa Particulate Matter (PM) sebagai kontributor utama beban penyakit global dan bertanggung jawab sekitar 4,1 juta kematian dini setiap tahun berdasarkan data penilaian risiko komparatif secara global, regional dan nasional dari 84 resiko perilaku, lingkungan dan pekerjaan, serta efek metabolisme tubuh manusia untuk 195 negara dan wilayah dalam kurun waktu tahun 1990 sampai tahun 2017.

Continue Reading

Opini

Pengamat: Rencana Kenaikan Listrik Belum Terealisasi, Inflasi Naik Pemerintah Khawatir Ganggu Pemulihan Ekonomi

Pengamat Ekonomi Energi UGM menuturkan, Pemerintah mestinya harus menghitung dana kompensasi yang dibayarkan kepada PLN

Pantausidang, JakartaPengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan bahwa pemerintah telah merencanakan kenaikan tarif dasar listrik bagi pelanggan golongan diatas 3000 VA dua minggu lalu.

Namun hingga sekarang belum terealisasi karena pemerintah khawatir efek kenaikan tarif listrik membuat kenaikan inflasi yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia usai pandemi Covid-19.

“Dua pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR setuju untuk menaikkan tarif listrik bagi golongan pelanggan di atas 3.000 VA melalui tariff adjustment,” kata Fahmy kepada Pantausidang.com, Sabtu, 11 Juni 2022.

Tapi, kata Fahmy, hingga kini kebijakan penaikkan tarif listrik bagi golongan pelanggan yang memiliki kemampuan ekonomi itu belum juga direalisasikan.

“Pemerintah tampaknya masih menghitung dampak kenaikkan tarif listrik terhadap kenaikkan inflasi, yang dikhawatirkan mengganggu momentum pemulihan ekonomi Indonesia pasca Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Pengamat Ekonomi Energi UGM itu menuturkan bahwa Pemerintah mestinya juga harus menghitung dana kompensasi yang dibayarkan kepada PLN lantaran PLN menjual setrum dengan tarif di bawah harga keekonomian akibat tidak diberlakukan tarif adjumenst.


Sejak Januari 2017, Pemerintah tidak memberlakukan tariff adjustment sehingga pemerintah harus memberikan kompensasi sebesar selisih pendapatan seharusnya dengan pendapatan sebenarnya.

“Pada 2021, jumlah kompensasi tarif listrik sudah mencapai Rp. 24,6 triliun,” tuturnya.

Menurut Fahmy, kalau Pemerintah memutuskan menaikkan tarif listrik bagi golongan pelanggan di atas 3.000 VA, sesungguhnya tidak akan memberikan kontribusi terhadap kenaikkan inflasi secara signifikan, karena proporsinya hanya sekitar 5%.

“Inflasi akan meningkat jika Pemerintah menaikkan secara serentak golongan pelanggan Bisnis dan Iindsutri, yang proporsinya mencapai sekitar 64%,” ujarnya.

Fahmy melanjutkan, kalau Pemerintah mempertimbangkan untuk mengendalikan inflasi, maka Pemerintah sebenarnya bisa menaikkan tarif listrik golongan pelanggan di atas 3.000 VA dan menunda kenaikkan tarif listrik golongan pelanggan bisnis dan industri.

“Pada saat kondisi Bisnis dan Industri sudah pulih kembali (recovery), pada saat itulah Pemerintah harus menaikkan tarif-listriknya,” lanjutnya.

Pasalnya, sambung Fahmy, pelanggan Bisnis dan Indsutri merupakan penerima kompensasi terbesar.

“Sehingga dapat meringankan beban APBN untuk alokasi kompensasi listrik,” pungkasnya.*** Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Opini

Fish oil sebagai barang strategis bahan baku pakan, PPN dibebaskan

Praktisi hukum bidang kepabeanan dan cukai, Sugiarto Utomo menilai minyak ikan (fish oil) sebagai bahan baku pakan ikan dan ternak golongan barang strategis sehingga berlaku bebas PPN

Pantausidang, Jakarta – Praktisi hukum bidang kepabeanan dan cukai, Sugiarto Utomo menilai minyak ikan (fish oil) sebagai bahan baku pakan ikan dan ternak golongan barang strategis sehingga berlaku pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Importir memasukkan barang, (yakni) fish oil yang digunakan untuk bahan baku pakan ikan. PMK nya, (berbunyi) fish oil dan crude salmon oil golongan bahan baku strategis, PPN dibebaskan,” Sugiarto Utomo mengatakan kepada Redaksi (14/5)

Hal tersebut mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK. 010/2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015, ditetapkan tgl 2 November 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, diundangkan tgl 9 November 2015. PMK No 142/PMK.010/2017 ditetapkan tgl 23 Oktober 2017, diundangkan tgl 24 Oktober 2017. “Semuanya (peraturan) mengarah pada pembebasan PPN,” kata Sugiarto Utomo.


Fish oil juga hasil samping dari produksi tepung ikan. Dalam Pakan ternak Minyak ikan berfungsi sebagai sumber lemak ( energi ) sekaligus pelarut beberapa jenis vitamin, selain itu juga sebagai aromatik pakan dan lainnya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684