Connect with us

Ragam

Support KKP dibutuhkan untuk penanganan sampah laut di Natuna

Kami membutuhkan berbagai program yang bisa di support KKP untuk penanganan sampah,” Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengatakan kepada Redaksi

Pantausidang, Natuna – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau (Kepri) menilai Gerakan Nasional (Gernas) Bulan Cinta Laut (BCL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu ada tindak lanjutnya, terutama perumusan strategi penanganan sampah laut.

Estimasi data global pada tahun 2015 menyebutkan Indonesia menempati peringkat kedua sebagai penghasil sampah plastik di dunia sehingga perlu keseriusan penanganan sampah laut dan aliran limbah plastic.

“Kami membutuhkan berbagai program yang bisa di support KKP untuk penanganan sampah,” Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengatakan kepada Redaksi melalui sambungan telepon.



Selama ini, program penanganan sampah laut masih manual menggunakan tenaga manusia. Sampah-sampah dipungut, dikumpulkan di tempat pembuangan akhir (TPA).

Kunjungan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Pamuji Lestari mewakili Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono berjanji akan membantu Pemkab Natuna. Penyediaan dan pengadaan mesin pengolah sampah terutama di pulau–pulau kecil di Natuna.

“Kami berkepentingan dengan kegiatan (penanganan sampah laut) secara nasional. Sampah bukan hanya dari pulau kami, tapi dari pulau lain. Kapal-kapal buang sampah ke laut, itu (sampah) hanyut. Kalau hanya kabupaten Natuna yang bergerak, tidak efektif, sehingga perlu gerakan nasional,” kata Rodhial Huda.



BCL paralel dengan program yang sudah lama berlangsung di Natuna, tepatnya sejak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (periode 2021 – 2024) pada akhir Mei 2021 yang lalu.

Gerakan serupa BCL justru sudah berlangsung sejak Bupati dan wakilnya menjabat (Mei 2021). Jajaran Pemkab Natuna bergotong royong membersihkan pantai setiap Jumat pagi.

“Kami keliling ke setiap desa di Natuna, gotong royong membersihkan pantai,” Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda mengatakan kepada Redaksi melalui sambungan telepon.

Gernas BCL KKP melibatkan anak-anak sekolah untuk membersihkan sampah laut. Upaya ini dipandang penting untuk memperkuat akar Gernas BCL dengan mengajarkan anak-anak sekolah menjaga kesehatan laut.

“BCL sudah biasa bagi kami karena 99 persen Natuna adalah perairan (laut). Kami berterima kasih, ternyata Pemerintah Pusat tuned in dengan kegiatan kami yang sudah berlangsung satu setengah tahun,” kata Rodhial Huda.

Puluhan pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Natuna ikut membersihkan sampah di sekitaran pantai Natuna. Siswa-siswi kelas 11 MAN 1 Natuna ikut dalam kegiatan BCL.

Sehingga siswa-siswi sekolah sebagai masa depan juga bagian dari investasi pendidikan. Investasi di Natuna juga tetap akan bertumpu pada investasi hijau dan investasi biru yang sangat memperhatikan kesehatan laut.

“Kami tidak bicara investasi yang justru mencemarkan laut. Kami bicara laut sehat. Ikan di laut sesungguhnya tidak pernah habis. Ikan hanya berpindah, bermigrasi ketika ekosistem laut rusak. Sehingga untuk menjaga sumber daya alam ikan, kita harus jaga ekosistemnya,” ujarnya.*** Liu

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684