Connect with us

Nasional

Tiga Langkah Kemnaker Ciptakan Hubungan Industrial yang Kondusif di Perkebunan Sawit

Berbagai langkah diperlukan karena sektor perkebunan kelapa sawit memiliki karakteristik berbeda dengan sektor lain, serta identik pekerjaan musiman

Pantausidang, Jakarta—Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan tiga langkah untuk terwujudnya hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dan berkeadilan di sektor tenaga kerja perkebunan kelapa sawit.

Berbagai langkah tersebut diperlukan karena sektor perkebunan kelapa sawit memiliki karakteristik berbeda dengan sektor lain, serta identik dengan pekerjaan musiman, menyerap banyak tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, Sektor kelapa sawit merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting terhadap perekonomian Indonesia.

“Belakangan ini, menurun kinerja ekspor minyak sawit dan akibat pandemi Covid19 memunculkan berbagai kemungkinan terburuk bagi pekerja/buruh sektor sawit,” kata, Ida Fauziyah, dalam diskusi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Jakarta, Selasa, 7 Juni 2022.

Menurutnya, atas karakteristik dan permasalahan di perkebunan kelapa sawit tersebut, langkah pertama yang disiapkan yakni menyamakan persepsi dan interpretasi pelaksanaan hubungan kerja.

Serta pelindungan tenaga kerja di sektor sawit sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja.



“Hubungan kerja pekerja/buruh di sektor perkebunan sawit sebagian besar dilakukan dengan PKWT, termasuk pekerja harian,” ujarnya.

Menaker menambahkan, data dari Sawit Watch masih menunjukkan sekitar 70 persen pekerja di sektor perkebunan sawit merupakan pekerja harian. Hal ini berdampak pada perlindungan dan syarat kerjanya.

Langkah kedua, yakni memperoleh informasi kondisi hubungan kerja di sektor sawit pra dan pasca pandemi Covid-19.

Ketiga, mendapatkan gagasan serta rekomendasi tentang pelaksanaan hubungan kerja dalam penyempurnaan regulasi terkait hubungan kerja di sektor sawit, dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja dan kesejahteraan pekerja.

Ida Fauziyah pun menyebut beberapa tantangan ketenagakerjaan di sektor perkebunan yang perlu direspon.

Di antaranya isu pekerja anak; praktik upah murah, upah kerja lembur yang tidak dibayar, dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan PP 36/2021; dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Utamanya bagaimana mengantisipasi dampak penggunaan pestisida terhadap pekerja/buruh perkebunan. Termasuk isu upah sektoral juga kembali muncul karena dianggap terdapat sektor yang tumbuh dikala mayoritas sektor mengalami penurunan.

“Kami berharap industri/perusahaan kelapa sawit ikut membantu pemerintah memikirkan bagaimana caranya menciptakan hubungan industrial yang kondusif, harmonis, berkeadilan, dan mampu menjawab keberpihakan kepada semua sektor. Kita tidak bisa memaksa sektor/industri yang memiliki pertumbuhan negatif, itu tidak bisa kita paksa,” katanya.

Usai diskusi, Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, menegaskan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah bidang ketenagakerjaan di sektor perkebunan kelapa sawit.

“Apapun, kita semua komitmen mendukung regulasi yang ditetapkan pemerintah,” katanya. MES ( Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

HAORNAS 2022, Wakapolda Ajak Masyarakat Cintai Olahraga

Pantausidang, Medan – Wakil kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumut Brigjen Pol Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menghadiri peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) XXXIX Tahun 2022, Kamis (06/10).

Kegiatan Haornas yang digelar di Lapangan Astaka Diporasu Pancing ini turut dihadiri, Gubernur Sumut, Pangdam I/BB, Forkopimda Prov. Sumut, serta Ketua KONI Prov. Sumut.

Rangkaian kegiatan diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars Patriot dan Mars Haornas. Dilanjutkan dengan pembacaan sambutan Menpora RI oleh pimpinan apel.


Kemudian pemberian penghargaan kepada insan olahraga berprestasi, pemberian bonus kepada NPC Sumut yang mengikuti ASEAN para games di Solo tahum 2022,

Hibah asset pembangunan Gedung Olahraga (GOR) di Kab. Pakpak Bharat, hibah asset pembangunan shelter lapangan tenis di Lanud Soewondo Medan, atraksi dan hiburan.


Gubernur Sumut dalam sambutannya meminta seluruh pihak memberikan kontribusi untuk mewujudkan Indonesia berkarakter olahraga.

“Mari kita sama-sama laksanakan gerakan olahraga secara masif sehingga olahraga dijadikan sebagai gaya hidup dan memperhatikan protokol kesehatan”, ujar Gubsu

Hal senada juga diungkapkan Wakapolda Sumut yang mengajak masyarakat mencintai dan bersama-sama mensukseskan olahraga.

“Selamat memperingati Haornas ke 39 tahun 2022. Semoga tetap mencintai olahraga sebagai gaya hidup serta jayalah olahraga Indonesia,” ujar Brigjen Dadang.*** Diurnawan.

Continue Reading

Nasional

Indonesia Mampu Menghadapi Badai Resesi

Kali ini Doku Talk membahas tentang kondisi perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional, dan proyeksi financial technology (fintech) di Indonesia

Para pembicara dalam diskusi Doku Talk, dari kiri ke kanan: Praktisi Keuangan dan Investasi Benny Sufami, Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam, Wealth Advisory Head Bank UOB Indonesia Diendy Liu, dan Head of Investment and Insurance DANA Ivan Kusuma.

Pantausidang, JakartaDoku Talk, platform diskusi literasi investasi, perencanaan keuangan dan pasar modal di Indonesia kembali menggulirkan tema menarik dan hangat dalam perbincangan ahli dan praktisi edisi Agustus 2022.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang mengangkat tema “Melawan Dinamika Resesi Bersama Fintech Investasi”, yang ditayangkan melalui channel YouTube Doku Talk, Senin 22 Agustus 2022.

Kali ini Doku Talk membahas tentang kondisi perekonomian global, pertumbuhan ekonomi nasional, dan proyeksi financial technology (fintech) di Indonesia.

Diskusi digelar dengan pengantar bahwa pengaruh pandemi Covid-19 masih berlangsung. Terlebih, perang yang terjadi di Eropa, antara Rusia dan Ukraina masih memberikan dampak buruk pada persoalan supply and demand berbagai kebutuhan pokok dunia.

Sehingga negara-negara maju mengalami inflasi, dan menimbulkan tekanan pada perekonomian dunia yang mengakibatkan terjadinya gangguan resesi global saat ini.

Namun, dinamika resesi global sudah mengemuka, di Tanah Air, ekonomi nasional mampu unjuk gigi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 tumbuh sebesar 5,44% year on year (YoY).

Bank Indonesia (BI) merespon,
peningkatan ini ditopang oleh permintaan domestik yang meningkat, terutama konsumsi rumah tangga, dan peningkatan kinerja eskpor.

Menanggapi isu di atas, Ekonom CORE Indonesia, Piter Abdullah Redjalam mengatakan bahwa Indonesia mampu menghadapi badai dinamika resesi.

Ia menganalisa perekonomian nasional relatif aman dan sedang menuju masa pemulihan pasca pandemi.

“Masa depan ekonomi global memang sedang gelap, akibat ketidakpastian. Tetapi kendati demikian, kondisi Indonesia sebenarnya dapat dikatakan baik-baik saja.”

“Dengan pertumbuhan 5,44%, kita sedang dalam proses pemulihan ekonomi, menuju perbaikan. Setidaknya kita lebih baik dari Malaysia dan Singapura” ujarnya.

Meski Indonesia kuat terhadap kondisi ekonomi global saat ini, Wealth Advisory Head Bank UOB Indonesia, Diendy Liu, menyarankan agar setiap individu waspada dengan cara mengelola keuangan dengan baik.

Sebab menurutnya, salah satu cara agar publik tidak terkena dampak yang signifikan akibat tekanan ekonomi ialah dengan melakukan perencanaan keuangan yang baik di tengah situasi ketidakpastian ekonomi.

“Kita harus mengukur daya beli kita sebagai individu. Kita harus mulai pilah-pilah apa saja yang mau kita konsumsi.”

“Ada yang disebut dengan penghasilan bersih setelah kita membayar pajak. Dari sana kita bisa mengalokasikan untuk kebutuhan pokok kita, antara sandang, pangan, papan, termasuk cicilan.”

“Bagi yang sudah berkeluarga mungkin tambahan biayanya adalah pendidikan. Dari sana, pastikan kita masih punya sekitar 30 persen.”

“Kemudian dari sisa inilah kita bisa mengalokasikannya ke instrumen keuangan,” terang Diendy.

Untuk masuk dalam kategori individu yang kuat menahan tekanan dinamika ekonomi saat ini, maka menurut Diendy Liu, perencanaan keuangan dan membangun portofolio keuangan menjadi kuncinya.

Diendy menambahkan, publik mesti mengetahui instrumen keuangan berdasarkan ragam pilihan yang aman demi menghindari dampak dari ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi individu.

Selain dengan menguatkan perencanaan keuangan, Head of Investment and Insurance DANA, Ivan Kusuma memberikan pilihan kepada publik dalam menguatkan ketahanan keuangannya dengan melakukan investasi melalui fintech yang telah resmi terdaftar di regulator.

Menurutnya, peran fintech di era saat ini sangat signifikan dalam membantu masyarakat, terutama dalam sektor Investasi.

“Berdasarkan survei, Indonesia merupakan pengguna smartphone tertinggi nomor 4 di dunia. Dari sini kita bisa mengerti betapa pentingnya fintech yang umumnya ditawarkan melalui smartphone,”

Fintech selain mempermudah, juga secara biaya dapat lebih murah, karena pihak yang terkait lebih sedikit. Kedua, fintech lebih banyak pilihan sebagai aplikasi investasi,” imbuhnya.

Bahkan kata Ivan, Bank Indonesia telah mendukung perkembangan teknologi digital.

“BI saja mendukung perkembangan teknologi digital. Ini tergambar pada per 1 Juli 2022, BI itu meningkatkan batas uang elektronik bulanan dari yang sebelumnya hanya Rp10 juta, kini menjadi Rp20 juta.”

“ Itu untuk registered user. Jadi dapat dikatakan bahwa fintech sangat berkembang dari sisi transaksi, volume, bahkan dari sisi regulator pun mendukung”, tambahnya.

Praktisi Keuangan dan Investasi Benny Sufami menambahkan, kondisi ekonomi yang saat ini tidak stabil seharusnya dapat dimanfaatkan oleh publik agar lebih efisien dan efektif dalam mengelola keuangannya sehingga dapat menahan tekanan ekonomi yang dapat hadir sewaktu-waktu.

“Saya juga menekankan bahwa publik harus memahami literasi investasi. Sebab di tengah ketidakpastian saat ini, bisa saja krisis ekonomi hadir kembali,”

“ Namun jika kita semua dapat mengelola keuangan dengan baik, maka dampak buruk ketidakstabilan ekonomi tidak terlalu berpengaruh signifikan,” katanya.


Tentang Doku Talk.

Doku Talk merupakan platform diskusi literasi keuangan dan pasar modal di Indonesia yang aktif membicarakan tema-tema diskusi keuangan terkini di Indonesia.

Fokus Doku Talk ialah memberikan publik informasi akurat dan valid mengenai literasi keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan.*** (GHR).

Continue Reading

Nasional

Jaksa Ideal, Jaksa yang Mampu Imbangi Kecerdasan dengan Hati Nurani

Sebagai aparat penegak hukum, Jaksa terikat dengan kode etik perilaku Jaksa yang mengatur tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi

Pantausidang, JakartaJaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa Jaksa yang ideal adalah Jaksa yang mampu menyeimbangkan antara kecerdasan dengan hati nurani dalam sambutan Acara Pembukaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXIX (79) Gelombang II Tahun 2022.

“Diklat yang akan ditempuh oleh peserta adalah pondasi pertama dan utama bagi setiap jaksa, dalam kegiatan diklat ini saudara akan ditempa dan dibentuk keilmuan dan karakternya dengan harapan agar menjadi Jaksa yang ideal, yaitu Jaksa yang mampu menyeimbangkan antara kecerdasan dengan hati nuraninya,” ucap Jaksa Agung di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Rabu, 10 Agustus 2022.

Menurut Jaksa Agung, PPPJ merupakan suatu proses metamorfosa pegawai Kejaksaan, dari seorang staff tata usaha menjadi seorang pejabat fungsional Jaksa.

“Perubahan ini tentu sangat signifikan, baik dari segi kewenangan, hak dan kewajiban, serta perilaku hidupnya,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, perubahan kedudukan tersebut harus di-imbangi dengan perubahan mental, pola pikir, dan pola kerja yang berorientasi pada integritas dan profesionalitas.

“Sehingga mampu mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam bertugas,” kata Burhanuddin.

Jaksa Agung menuturkan, Diklat PPPJ sejatinya bukan hanya sekedar mendidik dan melatih para peserta dari segi ilmu pengetahuan hukum saja. Tetapi lebih dari itu, PPPJ juga sekaligus membentuk karakter, moralitas dan integritas seorang calon Jaksa.

“Agar dapat menjadi Jaksa yang seutuhnya, untuk dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenang secara profesional yang didasarkan pada nilai-nilai TRI KRAMA ADHYAKSA. Doktrin yang harus selalu melekat di sanubari setiap insan Adhyaksa,” tuturnya.

Selain itu, menurutnya peserta harus menyadari bahwa seorang Jaksa adalah penegak hukum yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang berat dengan kompleksitas tinggi.

Jaksa disamping bertindak sebagai Penuntut Umum yang merupakan tugas pokoknya, dia juga harus mampu mengemban tugas lainnya sebagai Penyidik, Jaksa Pengacara Negara, sekaligus melaksanakan fungsi intelijen.

Lebih lanjut, Jaksa Agung menegaskan, peserta harus memahami betul tanggung jawab dan konsekuensi yang melekat pada diri seorang Jaksa.

Sebagai aparat penegak hukum, Jaksa terikat dengan kode etik perilaku Jaksa yang mengatur tentang kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi.

Oleh karena itu, peserta sebagai calon Jaksa harus mempelajari dan memahami ketentuan yang tercantum dalam kode etik perilaku Jaksa tersebut.

“Agar nantinya gerak langkah saudara apabila telah dilantik sebagai Jaksa selalu sejalan dengan norma perilaku Jaksa,” tegasnya.

Jaksa Agung juga menekankan, sekarang ini adalah era revolusi digital dan teknologi yang telah mempengaruhi sistem pelaksanaan tugas dan fungsi sorang Jaksa, dimana cara bekerja sudah sarat dengan penggunaan sarana teknologi digital.

Mulai sejak awal penerimaan berkas sampai pada akhir penyelesaian berkas, sehingga peserta harus mampu meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi dan informasi digital.

“Saya instruksikan kepada para penyelenggara agar memastikan para siswa memperoleh pengetahuan yang up to date, yang diperkaya dengan keilmuan dan pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga materi pembelajaran dan diskusi yang berkembang di kelas menjadi aktual dan diharapkan peserta mampu menjawab problematika hukum yang tengah terjadi saat ini,” tuturnya.

Terakhir, Jaksa Agung meminta untuk memastikan kelulusan hanya diberikan kepada peserta yang memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Badiklat, karena kualitas wajib diutamakan dalam setiap pendidikan dan pelatihan di Badiklat.

“Maka kita tidak boleh lagi bermain-main dengan kualitas anak didik,” tutup Jaksa Agung. *** Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684