Connect with us

Ragam

Buron MS Rugikan Negara 290 Juta Rupiah berhasil diamankan Tabur Kejagung

Menurut Kapuspenkum, buron MS yang masuk DPO itu diamankan pada Rabu, 31 Agustus 2022, di Jakarta.
“Sekitar pukul 14:50 WIB di Jalan Rawajati Jakarta Selatan,”

Pantausidang, Jakarta – Kejagung amankan Buron MS tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi  Pembangunan Cold Storage, Penambahan Daya Listrik dan Pembelian Genset di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Atapupu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015.

Tersangka merupakan buron Kejagung yang merugikan negara sebesar Rp290 juta, yang berhasil diamankan oleh Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Agung RI.

“Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Belu,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana melalui keterangan pers yang diterima Pantausidang.com, Rabu, 31 Agustus 2022.

Menurut Kapuspenkum, buron MS yang masuk dalam DPO itu diamankan pada Rabu, 31 Agustus 2022, siang di Jakarta.

“Sekitar pukul 14:50 WIB yang bertempat di Jalan Rawajati Jakarta Selatan,” ujarnya.

Kapuspenkum menjelaskan, terkait identitas lengkap buron MS, dilahirkan di Sulawesi Tenggara, 10 September 1963, berusia 59 tahun. Seorang laki-laki berkewarganegaraan Indonesia. Dengan alamat tinggal Halte Utara VI Nomor 17/74, RT 004/RW002, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Kotamadya Bandung, beragama Islam yang bekerja sebagai Direktur CV. Fat Jaya (Wiraswasta), pendidikan terakhir Diploma III.

MS telah ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Belu Nomor: TAP-344/P.3.13/Fd.1/07/2016 tanggal 19 Juli 2016, terkait korupsi pembangunan cold storage, penambahan daya listrik dan pembelian genset di PPI Atapupu Dinas Kelautan dan Perikanan Belu tahun 2015 dengan total nilai proyek sebesar Rp1,5 miliar.

“Tersangka MS diamankan karena ketika dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Belu, tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut dan oleh karenanya dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” jelasnya.

Kapuspenkum melanjutkan, setelah dipastikan keberadaannya,  berdasarkan pemantauan yang intensif, Tim Tabur langsung bergerak cepat untuk melakukan pengamanan.

“Saat ini, Tersangka MS dilakukan penahanan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menunggu proses selanjutnya dari Penyidik Kejaksaan Negeri Belu,” lanjutnya.

Kapuspenkum menghimbau, melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, untuk dilakukan eksekusi untuk kepastian hukum, dan pihaknya menghimbau kepada seluruh Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri.

“Dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan,” tutupnya. ***Muhammad Shiddiq

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,083,074
Kasus
6,770,364
Meninggal Dunia
648,389,084
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684