Connect with us

Ragam

Dua Tersangka Penganiayaan dan Penadahan Bisa Bebas, Permohonan Restorative Justice disetujui

dua berkas kasus dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yakni, Tersangka Endra Sudrajat bin Entup Tarmudi (alm) dari Kejaksaan Negeri Lamandau

Pantausidang, JakartaDua Tersangka Penganiayaan dan Penadahan akhirnya bisa bebas menghirup udara segar setelah permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah disetujui oleh Kejaksaan Agung RI.

“Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr Fadil Zumhana menyetujui 2 Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana melalui keterangan pers yang diterima Pantausidang.com, Rabu, 31 Agustus 2022.

Menurut Kapuspenkum, dua berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif antara lain, Tersangka Endra Sudrajat bin Entup Tarmudi (alm) dari Kejaksaan Negeri Lamandau yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

“Tersangka Tura anak dari Kondrat dari Kejaksaan Negeri Kapuas yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan,” ujarnya.

Ketut Sumedana

Kapuspenkum menjelaskan, mengenai alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif itu diberikan antara lain, Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

Kemudian, Tersangka belum pernah dihukum. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

“Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar. Pertimbangan sosiologis. Masyarakat merespon positif,” jelasnya.

Selanjutnya, menurut Kapuspenkum, Jampidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Hal itu berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022.

“Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” bebernya.

Adapun ekspose dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Jampidum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H. M.H., Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

“Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan restorative justice serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat T.P. Oharda,” tukasnya. ***Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Mangkir, KPK panggil Ulang Karim Abidin Eks Kabag Keuangan Benou Taka

Mereka adalah Karim Abidin eks Kabag. Keuangan Perumda Benou Taka, dan Dwi Mega Yanti selaku Kabag Keuangan PBTE.
Kedua saksi tidak hadir tanpa ada konfirmasi

Pantausidang, Jakarta – Tim penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) terpaksa memanggil ulang dua saksi pejabat daerah terkait pengembangan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Perumda Penajem Paser Utara pada 2019 -2021, Selasa (6/12/2022).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada keterangan tertulis yang diterima pantausidang.com mengatakan, sedianya dua saksi diperiksa pada senen (5/12/2022).

Mereka adalah Karim Abidin eks Kabag. Keuangan Perumda Benou Taka, dan Dwi Mega Yanti selaku Kabag Keuangan PBTE.

“ Kedua saksi tidak hadir tanpa ada konfirmasi, dan segera kami akan panggil ulang,” ujarnya.

Diberitakan, kasus diduga bermula ketika Pemkab Penajam Paser Utara mengagendakan beberapa proyek Di Dinas PUTR dan Dispora tahun 2021 lalu.

Proyek tersebut diantaranya, proyek multiyears peningkatan jalan Sotek – Bukit Subur dan pembangunan gedung perpustakaan dengan total kontraj mencapai Rp.112 miliar.

Diduga atas proyek tersebut Bupati Abdul Gafur Mas’ud memerintahkan PLT Setda Muliadi, agar para kontraktor memberi uang pelicin melaui para kepala dinas tersebut.


Disebutkan uang uang tersebut diantaranya dikumpulkan di rekening bendahara umum DPC Demokrat Nur Afifah Balqis.*** Red (Laporan Syrudatin).

Continue Reading

Ragam

Ketua Komnas Ham Apresiasi Kejagung usut Kasus Kasus HAM berat Papua yang Mangkrak 15 Tahun

Pantausidang, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan silaturahim dari Ketua Komnas Ham ( Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Atnike Nova Sigiro, Selasa 6 Desember 2022.

Bertempat di Menara Kartika Adyaksa Ketua Komnas HAM menyampaikan, sejak bekerja pada 14 November 2022, Komnas HAM telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders guna membahas isu prioritas seperti penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terkait langsung dengan tugas-tugas Kejaksaan RI saat ini.

“Untuk membangun komunikasi yang baik, kedepan kita akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka koordinasi di masa mendatang.”


Continue Reading

Ragam

Kota Medan Siap Jadi Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2023

Pantausidang, Medan – Hari Pers Nasional (HPN) setiap tahunnya diselenggarakan pada tanggal 9 Februari, didasari dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Solo, Jawa Tengah, dan telah ditetapkan sebagai Hari Lahir Pers Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.

Untuk Peringatan HPN tahun 2023 mendatang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan HPN adalah kota Medan.

Ketua HPN, H Mirza Zulhadi mengatakan bahwa penyelenggaraan HPN di kota Medan mendatang, tetap mengagendakan beberapa program seperti seminar pers.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

650,793,722
Kasus
6,649,180
Meninggal Dunia
627,514,971
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,686,181
  • Meninggal Dunia: 160,071
  • Sembuh: 6,478,450