Connect with us

Ragam

Buron Terpidana Asal Hongaria Berhasil di Ekstradisi Kejagung ke Negaranya

Termohon Ekstradisi Robert Horvarth telah dinyatakan bersalah di Negara asalnya Hongaria melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pantausidang, Jakarta – Buron Terpidana Penjara 2 tahun asal Hongaria, Robert Horvarth berhasil di ekstradisi (diserahkan) ke negaranya Hongaria oleh Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan Agung RI terkait tindak pidana kejahatan pencurian, perampokan dan percobaan pencurian pada Kamis, 4 Agustus 2022.

 

“Kejaksaan Republik Indonesia berhasil melakukan ekstradisi (penyerahan) Termohon Ekstradisi Robert Horvarth yang merupakan pelaku kejahatan dan seorang Warga Negara Hongaria kepada Pemerintah Hongaria,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana di Gedung Kejagung Jakarta Selatan, Jum’at, 5 Agustus 2022.

 

Menurut Kapuspenkum, pelaksanaan ekstradisi ini sebagai tindak lanjut dari Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1/Pid.C-Ekstradisi/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Januari 2022 terhadap Termohon Ekstradisi atas nama Robert Horvarth.

Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2022.

 

“Dengan menyerahkan dan mengabulkan permohonan ekstradisi dari Pemerintah Hongaria untuk Warga Negara Hongaria bernama Robert Horvarth,” ujarnya.

 

Adapun identitas lengkap Termohon Ekstradisi yaitu, Robert Horvarth, lahir di Gyor, Hongaria, 20 Agustus 1974 berusia 46 tahun. Laki-laki, Kewarganegraan Hongaria dengan alamat tinggal di Tatabanya, Martirok u. 101 6/1 atau RedDoorz  Syariah Pondok Indah Mall 3, Pondok Pinang Jakarta Selatan.

 

Kapuspenkum menerangkan, Termohon Ekstradisi Robert Horvarth telah dinyatakan bersalah di Negara asalnya Hongaria melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui: District Court of Tatabanya No: 5.B.770/2011/2, tanggal 11 November 2011 yang kemudian 15 diubah dengan Putusan District Court of Tatabanya Nomor: 1.Bf.467/2011/8, tanggal 8 Mei 2012.

 

“Dengan putusan pidana penjara selama 2 tahun,” terangnya.

 

Kemudian, putusan District Court of Tatabanya 14.B.635/2012/8, tanggal 11 Juni 2013 yang kemudian diubah dengan Putusan District Court of Tatabanya No 2Bf.280/2013/6, tanggal 21 November 2013 dengan putusan pidana penjara selama 2 tahun.

 

Kapuspenkum menjelaskan, atas dasar putusan Pengadilan di Hongaria, Red Notice serta permohonan ekstradisi dari Pemerintah Hongaria, Kejaksaan sebagai pemegang kewenangan dalam melaksanakan persidangan ekstradisi mengajukan berkas perkara ekstradisi ke pengadilan.

 

Dan melakukan persidangan dengan menganalisa berkas perkara, menghadirkan saksi-saksi terkait dan melakukan pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

 

Menurutnya, dalam proses persidangan ekstradisi, dapat dibuktikan hasil analisa dan kesesuaian alat bukti, barang bukti, serta dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Hongaria dengan kesimpulan, pertama Identitas Robert Harvarth sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oIeh Pemerintah Hongaria kepada Pemerintah RI.

 

Kemudian, di Indonesia, perbuatan Robert Horvarth tercantum dalam nomor urut 20, lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, mengenai pencurian, perampokan dan percobaan pencurian.

 

Perbuatan Robert Horvart merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan menurut Pasal 4 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979, tentang Ekstradisi yang mana hal ini telah  memenuhi prinsip ekstradisi yaitu dual criminality.

Selanjutnya, perbuatan Robert Horvarth bukan kejahatan politik baik di Indonesia ataupun di Hongaria dan bukan tindak pidana militer baik di Indonesia maupun di Hongaria.

 

Dalam perhitungan masa daluwarsa melaksanakan putusan pengadilan di    Indonesia dan Hongaria belum masuk daluwarsa.

 

Lalu, Robert Horvarth tidak sedang dilakukan penyidikan, penuntutan atau  pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia atas kejahatan lain yang berbeda dengan kejahatan, sebagaimana dimintakan dalam permintaan ekstradisi dari Pemerintah Hongaria.

 

“Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sependapat dan mengeluarkan Penetapan Nomor 1/Pid.C-Ekstradisi/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Januari 2022,” jelas Ketut Sumedana.

 

Selanjutnya, Kapuspenkum mengatakan, penetapan tersebut dimohonkan Keputusan Presiden RI yang mana dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa Pemerintah RI mengabulkan permohonan ekstradisi dari Pemerintah Hongaria untuk Warga Negara Hongaria bernama Robert Horvarth.

 

Kemudian untuk proses ekstradisi dapat dijelaskan bahwa sebelum terbitnya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2022, Jaksa melaksanakan serangkaian tahapan penanganan ekstradisi seorang Termohon Ekstradisi berkewarganegaraan Hongaria, dan kemudian melaksanakan eksekusi penetapan terhadap warga negara Hongaria.

 

Lalu Permohonan resmi permintaan ekstradisi Pemerintah Hongaria kepada Pemerintah Indonesia pertama kali disampaikan pada tanggal 15 Mei 2017 kemudian tanggal 31 Oktober 2018 dan 28 Juli 2019.

 

Kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menyampaikan permohonan ekstradisi tersebut ke Kejaksaan RI dan Kepolisian RI melalui surat Nomor : M.HH.AH.12.07-101 tanggal 6 Agustus 2019.

 

Menurutnya, atas dasar tersebut, dilakukan penahanan ekstradisi dengan jenis penahanan Rutan di Rutan Polda Metro Jaya yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan 22 April 2021.

 

Lalu dilanjutkan penahanan oleh Kejaksaan RI sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan kemarin untuk dilaksanakan penyerahan ekstradisi hari ini.

 

Setelah Berkas Perkara Ekstradisi Robert Horvart Nomor: BP/308/IV/2021/DITRES KRIMUM tanggal 12 April 2021 lengkap, 7 hari kemudian disampaikan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Surat Nomor B. 7258/M.1.4/Etl.2/12/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal permintaan/ permohonan penetapan ekstradisi Warga Negara Hongaria atas nama Robert Horvart untuk ditetapkan dapat atau tidaknya Termohon Ekstradisi Robert Horvart diekstradisikan ke Hongaria.

 

Kemudian pemeriksaan atau persidangan terhadap Termohon Ekstradisi atas nama Robert Horvart dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Januari 2022.

 

Dimana Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Ekstradisi dan dikeluarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1/Pid.C-Ekstradisi /2022/PN.Jaksel tanggal 17 Januari 2022.

 

Hal itu sesuai Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ekstradisi, setelah salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diterima oleh Kejaksaan.

 

Kemudian disampaikan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut beserta Pertimbangan Jaksa Agung ke Presiden melalui Menteri Hukum dan HAM tanggal 15 Februari 2022.

 

Namun, kata Ketut Sumedana, pada akhirnya berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, maka Presiden mengabulkan permohonan ekstradisi dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tertanggal 31 Mei 2022.

 

“Ucapan terima kasih disampaikan kepada Jaksa Agung serta Jaksa Agung Muda Pembinaan atas dukungan (support) dan arahan yang sudah diberikan serta counterparts baik dalam dan luar negeri, sehingga proses penyerahan dapat berjalan dengan aman dan lancar,” terangnya.

Menurut Ketut, keberhasilan penyerahan Termohon Ekstradisi tidak lepas dari kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait antara lain Kepolisian RI, Kementerian Sekretariat Negara RI, Kementerian Luar Negeri RI serta Kementerian Hukum dan HAM RI.

 

Dimana untuk sampai pada tahap penyerahan ini, telah dilaksanakan tahap-tahap rapat koordinasi dengan tujuan untuk dapat menentukan waktu dan prosedur yang tepat, guna pelaksanaan penyerahan ekstradisi dan mengkomunikasikannya dengan Pemerintah Hongaria. Sehingga bisa dilakukan pengawalan dan penjemputan terhadap Termohon Ekstradisi Robert Horvart.

 

Setelah berhasilnya pelaksanaan penyerahan, diharapkan Termohon Ekstradisi secara aman dapat kembali ke negaranya untuk menjalankan hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

“Proses ekstradisi ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam penegakan hukum dimana “Tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi bagi pelaku pidana” atau “NO SAFE HAVEN FOR CRIMINALS”, tutupnya. ***Muhammad Shiddiq

 

Ragam

Trio pendiri FK UNEJ berhasil melahirkan 1200 dokter, 90 spesialis

Pantausidang, Jakarta – Kerja keras Trio (tiga serangkai) pendiri fakultas kedokteran (FK) Universitas Jember (UNEJ) di Jawa Timur, yakni Prof. Dr. Dr. Satyanegara, alm. Prof DR. Kabul (rektor, 1995 – 2003) dan Syamsul Sigit terbayar, hasilnya setara dengan usaha dan perjuangan sejak tahun 2000 yang lalu.

Prof Satyanegara mengatakan, dalam kurun waktu 20 tahun, FK UNEJ telah melahirkan 1200 tenaga dokter.

“Sekitar 90 dokter (dari 1200 alumni FK UNEJ) sudah mengikuti program spesialis atau S3. Mereka ada yang belajar di Korea, Jerman, Jepang, ada juga ikut program spesialis di dalam negeri,” ujarnya kepada Redaksi di ruang kerjanya di Rumah Sakit Satya Negara, Sunter Agung Jakarta Utara.

Sehingga pada kunjungan beberapa hari yang lalu, Satya Negara memberi kuliah umum di hadapan dosen, mahasiswa di ruang aula FK UNEJ. Ia mengingat kembali upaya bersama mantan Rektor dan Syamsul Sigit untuk meningkatkan pembangunan kesehatan khususnya di Jawa Timur, salah satunya dengan mendirikan FK.

“Ide awal tersebut tidak salah, dan terbukti memberi hasil. Bobot UNEJ juga semakin meningkat,” kata penerima penghargaan the Order of The Rising Sun Gold Ray dari Kaisar Jepang.


Kilas balik 20 tahun yang lalu, ia diundang dan sangat diharapkan membantu UNEJ dengan menjadi salah satu anggota dewan penyantun.

Waktu itu, Prof DR. Kabul sebagai rektornya (1995-2003) juga termotivasi dengan semangat Syamsul sigit. Kebetulan, Syamsul sedang mengerjakan proyek di Jember. Satya Negara diajak dan diantar ke UNEJ.

Luas lahan kampus UNEJ sekitar 120 hektar, berarti sudah sangat ideal untuk kegiatan perkuliahan. Satya Negara membandingkan dengan kegiatan fakultas pertanian pada saat itu.

Tentunya, dengan kampus yang representative dan sangat luas, fasilitas praktik sudah lengkap untuk mahasiswa fakultas pertanian.

“Saya katakan kepada Prof. Kabul, kondisi rumah sakit di Jember bisa naik kelas sampai tingkat nasional, bahkan internasional. Caranya, (UNEJ) harus mendirikan fakultas kedokteran. Sehingga kami tiga serangkai langsung bergerak dan berdiri lah fakultas kedokteran tahun 2000,” kata dosen luar biasa FK UNEJ.

Ketika memberikan ceramah khusus beberapa hari yang lalu, hadir juga Rektor, Iwan Taruna, serta dekannya FK UNEJ, dr. Supangat. Kegiatan kuliah tamu di hadapan dosen dan mahasiswa di aula FK Universitas Jember, dengan atmosphere sangat hidup.

Sehingga ceramahnya yang singkat, sekitar 2 jam tapi sangat berarti dan dirasakan manfaatnya untuk para mahasiswa.

“Saya sangat merasakan suasana yang ‘hidup’ ketika para mahasiswa, rektor, dekan mengikuti ceramah singkat. Ekspresi dan atmosphere nya, mereka (mahasiswa FK UNEJ) sudah ingin menjadi dokter (lulus).”

“Selain, fasilitas untuk kegiatan perkuliahan semakin meningkat dan perlahan menuju cita-cita, rancangan hidup para pemuda (mahasiswa, lulusan FK UNEJ) untuk menjadi tulang punggung Bangsa dan Negara. “

“Minimal, kiprah mereka di Jawa Timur memberi manfaat untuk pembangunan kesehatan,” kata Satya Negara.*** Liu

Continue Reading

Ragam

Menaker Dampingi Wapres Rayakan HUT-67 K-Sarbumusi Sidoarjo

Wapres mengemukakan selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan napak tilas di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (29/9/2022).

Kegiatan tersebut Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas peran K-Sarbumusi yang sejak kelahirannya turut berkontribusi dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harmonis,


Sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.

“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Wapres.

Wapres mengemukakan bahwa selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.


Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan,” kata Wapres.

“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” sambungnya.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui dialog sosial penting dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.

“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu Menaker, Ida Fauziyah menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sangat diharapkan dalam merespons tantangan ketenagakerjaan,


Seperti kondisi geopolitik, kondisi paska pandemi Covid-19, dan kondisi megatren yang memunculkan revolusi digital dan revolusi profesi di mana akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan pada saat bersamaan akan muncul banyak jenis pekerjaan baru.

“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kerja kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja/serikat buruh.”


“Harapan saya ke Sarbumusi untuk menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik lagi,” kata Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

MAKI nilai Pengacara Lukas Enembe Sebar Hoaks, Diduga Kelabui KPK

MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (dok).

Pantausidang, Jakarta – Koordianator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal tersebut dikatakan Boyamin dalam keteranganya yang diterima Pantausidang pada jumat, 30 September 2022.

Menurut Boyamin , klaim pengacara Lukas atas kepemilikan tambang di Mamit Tolikara adalah hoaks.

Dia menilai Klaim tersebut sebagai upaya mengelabui seolah Lukas miliki kekayaan yang legal.

“Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah Hoaks,” ujarnya.

Menurut Boy, Fakta tersebut dia dapatkan dari penelusuran website Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi BPKPM,


Dimana dalam situs dan Website tersebut jelas tidak ditemukan ijin-ijin terkait tambang emas di Mamit Tolikara.

Boyamin Saiman menambahkan, dia menulsuri terkait , Ijin tambang terdiri dari IUP Ekplorasi ( penelitian ), IUP Ekplotasi ( operasi penambangan ),RKAB ( rencana kerja dan anggaran belanja ).

Kemudian masuk sistem aplikasi MOMS kementerian ESDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti.

Menurutnya, dengan tidak adanya ijin-ijin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal.

“Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe maka dapat dinyatakan illegal yang melanggar UU Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara,”

“MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?,” ujarnya.

Boyamin menegaskan, MAKI mendesak Lukas Enembe untuk segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang.

Diberitakan, Pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata Roy.*** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

623,591,527
Kasus
6,551,080
Meninggal Dunia
603,621,281
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,435,719
  • Meninggal Dunia: 158,143
  • Sembuh: 6,261,282