Connect with us

Vonis

Direktur Operasi Waskita Karya Divonis 4 tahun Penjara

Adi terbukti melakukan pengaturan proses lelang untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero). Lebih lanjut, Adi juga diduga melakukan pembuatan proyek fiktif

Pantausidang, Jakarta- Mantan Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo dihukum pidana penjara 4 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan, Senen,10 Oktober 2022.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Adi Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum,” ucap Hakim Ketua Eko Aryanto saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Hakim menyatakan, Adi terbukti bersalah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pembangunan Gedung IPDN Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Laman: 1 2 3 4 5

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banding

Dugaan Kriminalisasi Pengacara Andy Tediarjo Adukan Ke PT DKI, Tuntut Keadilan

Pantausidang, Jakarta- Proses hukum yang terjadi dalam gugatan laporan palsu yang dilakukan Juanda terhadap pamannya Andy Tediardjo The, dinilai tidak memberi rasa keadilan. Bahkan, ada kesan terjadi penyimpangan hukum, mengingat gegara laporan palsu Juanda, Sang Paman harus dikerangkeng selama 35 hari.

Merasa tidak puas dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara nomor 245/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL, kuasa hukum Andy Tediardjo pun menyurati Kepala Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, memohon keadilan.

“Kami menilai telah terjadi penyimpangan-penyimpangan selama proses hukum terhadap terdakwa Juanda yang jelas-jelas telah diputus bersalah oleh Hakim di PN Jaksel,” kata kuasa hukum Andy Tediardjo dari Kantor Hukum LSS & Partners ART, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (7/11/2022).


Continue Reading

Video

Turut Rugikan Rp.2,3 Triliun, Mantan Dirut PNRI dan Ketua Pengadaan EKTP Di Vonis 4 Tahun

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor akhirnya menjatuhkan vonis masing – masing 4 tahun pidana penjara, kepada dua terdakwa Ketua Tim Teknis Pengadaan Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) Husni Fahmi dan eks Direktur Utama Perum (Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya.

Keduanya dinilai telah terbukti bersalah, pada putusan akhir sidang perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2010-2013, Senen 31 Oktober 2022.

Terdakwa Husni Fahmi dan Isnu Edhi Widjaja bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Anang Sugiana Sudihardjo selaku Direktur Utama PT Quadra Solution, Irman selaku dirjen Dukcapil,

Continue Reading

Vonis

Pengusaha Juanda divonis penjara 5 bulan, Pengacara Korban Kecewa

Juanda yang juga Dirut PT. Modern Kemasindo di Cikarang Bekasi ini dinilai terbukti melakukan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu kepada pamannya

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pimpinan Joni Kondolele akhirnya menjatuhkan vonis 5 bulan pidana penjara kepada Juanda terdakwa perkara pengaduan palsu kepada pamannya Andi Tediarjo The, soal sengketa sewa lahan, Kamis (29/9/2022).

Hakim menilai Juanda telah terbukti bersalah melanggar dakwaan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Jakarta Selatan.

Juanda yang juga Dirut PT. Modern Kemasindo yang berdomisili di Cikarang Bekasi ini dinilai terbukti melakukan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu kepada pamannya, sehingga kehormatan dan nama baiknya tercemar dan merugikan.


“Mengadili, menyatakan terdakwa Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengajukan pengaduan atau memberitahu polisi kepada pegawai, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan seseorang,” ujar hakim ketua dalam amarnya.

Hakim menilai Perbuatan Juanda telah melanggar dakwaan pasal 317 KUHP ayat 1 sebagaimana dakwaan pertama, sehingga pihaknya menghukum pidana 5 bulan penjara.

Atas Vonis tersebut , Kuasa Hukum Andi Tediarjo The, Piter El mengaku kecewa atas vonis hakim yang diberikan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Menurutnya ancaman hukuman pada dakwaan jaksa adalah pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun.

“ Dari pihak korban merasa kurang puas, karena klien kami yang dituduh menggelapkan uang sewa tanah sebesar Rp 8 miliar. Padahal tanah itu milik klien kami,” ujar Piter El.

Kami akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk langkah hukum selanjutnya.

“ Seharusnya tuntutannya maksimal 4 tahun. Dan telah ada putusan mahkamah agung klien kami telah bebas,” katanya.

Menurutnya putusan ingkrah tersebut harusnya menjadi dasar dan sebagai bukti untuk menuntut maksimal.

“ Jaksa seharusnya jangan ragu-ragu untuk menuntut maksimal 4 tahun, klien kami telah bebas sampai tingkat MA. Bahkan sempat dipenjara selama 35 hari, terus ini Cuma dikasih 5 bulan, enak aja,” ujarnya.


Sementara itu , Juanda melalui Penasehat Hukumnya, Budiman Baginda Sagala menyatakan akan segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI.

“ Ini salah total, beginilah hukum kita, fakta nya perkara adalah dari somasi yang diajukan kemudian diadukan ke polisi,” ujarnya.

Menurut Budiman seharusnya kliennya dibebaskan, karena terlihat dari tuntutan yang diajukan jaksa adalah lemah

Karena perkara ini bukan atas dasar vonis pengadilan yang membebaskan korban pelapor.*** 

Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

646,065,431
Kasus
6,636,120
Meninggal Dunia
624,572,707
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,650,244
  • Meninggal Dunia: 159,676
  • Sembuh: 6,429,987