Connect with us

Vonis

Pengusaha Juanda divonis penjara 5 bulan, Pengacara Korban Kecewa

Juanda yang juga Dirut PT. Modern Kemasindo di Cikarang Bekasi ini dinilai terbukti melakukan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu kepada pamannya

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pimpinan Joni Kondolele akhirnya menjatuhkan vonis 5 bulan pidana penjara kepada Juanda terdakwa perkara pengaduan palsu kepada pamannya Andi Tediarjo The, soal sengketa sewa lahan, Kamis (29/9/2022).

Hakim menilai Juanda telah terbukti bersalah melanggar dakwaan jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Jakarta Selatan.

Juanda yang juga Dirut PT. Modern Kemasindo yang berdomisili di Cikarang Bekasi ini dinilai terbukti melakukan pencemaran nama baik dan pengaduan palsu kepada pamannya, sehingga kehormatan dan nama baiknya tercemar dan merugikan.


“Mengadili, menyatakan terdakwa Juanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengajukan pengaduan atau memberitahu polisi kepada pegawai, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan seseorang,” ujar hakim ketua dalam amarnya.

Hakim menilai Perbuatan Juanda telah melanggar dakwaan pasal 317 KUHP ayat 1 sebagaimana dakwaan pertama, sehingga pihaknya menghukum pidana 5 bulan penjara.

Atas Vonis tersebut , Kuasa Hukum Andi Tediarjo The, Piter El mengaku kecewa atas vonis hakim yang diberikan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Menurutnya ancaman hukuman pada dakwaan jaksa adalah pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun.

“ Dari pihak korban merasa kurang puas, karena klien kami yang dituduh menggelapkan uang sewa tanah sebesar Rp 8 miliar. Padahal tanah itu milik klien kami,” ujar Piter El.

Kami akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk langkah hukum selanjutnya.

“ Seharusnya tuntutannya maksimal 4 tahun. Dan telah ada putusan mahkamah agung klien kami telah bebas,” katanya.

Menurutnya putusan ingkrah tersebut harusnya menjadi dasar dan sebagai bukti untuk menuntut maksimal.

“ Jaksa seharusnya jangan ragu-ragu untuk menuntut maksimal 4 tahun, klien kami telah bebas sampai tingkat MA. Bahkan sempat dipenjara selama 35 hari, terus ini Cuma dikasih 5 bulan, enak aja,” ujarnya.


Sementara itu , Juanda melalui Penasehat Hukumnya, Budiman Baginda Sagala menyatakan akan segera mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI.

“ Ini salah total, beginilah hukum kita, fakta nya perkara adalah dari somasi yang diajukan kemudian diadukan ke polisi,” ujarnya.

Menurut Budiman seharusnya kliennya dibebaskan, karena terlihat dari tuntutan yang diajukan jaksa adalah lemah

Karena perkara ini bukan atas dasar vonis pengadilan yang membebaskan korban pelapor.*** 

Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kasasi

Soal Vonis Lepas, Bos Indosurya Hormati Langkah Kasasi Jaksa

Pantausidang, Jakarta – Melalui Penasihat hukumnya Bos PT Indosurya Henry Surya menghormati langkah hukum Penuntut Umum yang mengajukan kasasi atas putusan lepas Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang.

Hal tersebut dikatakan oleh pengacara Henry, Soesilo Aribowo melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu 1 Februari 2023.

Menurutnya apa yang dilakukan Penuntut Umum merupakan hak mereka sebagai penegak hukum. Meskipun begitu ia tetap berpendapat bahwa putusan majelis hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.


Continue Reading

Vonis

Divonis Lepas, Bos Indosurya Janji Kembalikan Hak Kreditur dan Nasabah Koperasi

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat akhirnya melepaskan Henry Surya dari tuntutan Jaksa terkait perkara pidana perbankan dalam pengelolaan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Selasa 24 Januari 2023.

Majelis Hakim pimpinan Syafruddin Ainoor Rafiek dalam pertimbangannya menilai perbuatan Henry memang terbukti tapi bukan ranah pidana tapi ranah perdata.

Sebelumnya JPU menuntut Henry Surya dengan hukuman 20 tahun tahun pidana penjara, dan denda Rp 200 miliar subsider 1 tahun kurungan.


Continue Reading

Vonis

MAKI : Fakta Sidang Rugikan Masyarakat dan Perekonomian Negara, Hakim Jangan bebaskan Terdakwa Migor

Catatan MAKI terkait Sidang Dugaan Korupsi pemberian Fasilitas Ekspor CPO / Minyak Goreng Mentah yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta

Terdakwa Migor, Komisaris Wilmar Nabati Master Parulian Tumanggor (kanan) dan Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley Ma (kiri) saat menunggu sidang PN Tipikor Jakarta.

Pantausidang, Jakarta – Menjelang vonis hakim kepada lima terdakwa perkara migor, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengeluarkan pernyataan agar hakim pengadilan tipikor tidak membebaskan para terdakwa yang diduga merugikan negara belasan triliun rupiah tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, masyarakat berharap sensitivitas penegakkan hukum, khususnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menegakkan keadilan dari perspektif korban sebuah tindak pidana korupsi.

“Apabila perkara yang menyentuh kepentingan perekonomian masyarakat ternyata dibebaskan karena dugaan kepentingan pragmatis semata, maka masyarakat akan menganggap persidangan yang dilakukan dengan biaya negara hanyalah sandiwara semata,” ujarnya.

Menurutnya perkara migor merupakan Ironi akibat kongkalikong untuk keuntungan besar pribadi dan golongan tertentu yang mempertaruhkan nasib rakyat kecil yang dilakukan oleh oknum pejabat Kementerian Perdagangan dan oknum pengusahan CPO yang diduga melakukan ekspor dengan menyimpangi ketentuan kewajiban pendistribusian dalam negeri (Direct Market Obligation/DMO) sebanyak 20%.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,094,754
Kasus
6,770,433
Meninggal Dunia
648,397,510
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917