Connect with us

Ragam

Juniver Tegaskan, Perkara Surya Darmadi Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum

Karena itu bukan perbuatan pidana, masih ada batas waktunya sampai 2023, pun kalaupun tidak selesai 2023 bukan merupakan tindak pidana. Tetapi administratif, izinnya bisa dicabut dan kemudian prosesnya tidak boleh dilanjutkan menjadi perbuatan pidana

Karena itu bukan perbuatan pidana, masih ada batas waktunya sampai 2023, pun kalaupun tidak selesai 2023 bukan merupakan tindak pidana. Tetapi administratif, izinnya bisa dicabut dan kemudian prosesnya tidak boleh dilanjutkan menjadi perbuatan pidana

Pantausidang, Jakarta – Penasihat Hukum Terdakwa Surya Darmadi, Juniver Girsang menegaskan bahwa perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi belum sampai pada tingkat melawan hukum karena tidak ada perbuatan melawan hukum terkait nota eksepsi Penasihat Hukum dan Terdakwa Surya Darmadi dalam perkara dugaan Tipikor Ekspor Crude Palm Oil (CPO).

“Sekali lagi kami tegaskan, proses yang kami alami oleh klien kami ini belum sampai ke tingkat yang cukup melawan perbuatan hukum. Tidak, tidak ada perbuatan melawan hukum,” ucap Juniver Girsang usai persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada wartawan yang diikuti Pantausidang.com, Senin 19 September 2022.

Menurut Juniver, Kalau hal ini diproses dengan demikian Kejaksaan telah mencederai undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law yang dicanangkan pemerintah. Didalam isi omnibus law mengatakan, bahwa setiap proses yang sedang berlangsung tidak boleh ditindaklanjuti.

“Karena itu bukan perbuatan pidana, masih ada batas waktunya sampai 2023, pun kalaupun tidak selesai 2023 bukan merupakan tindak pidana. Tetapi administratif, izinnya bisa dicabut dan kemudian prosesnya tidak boleh dilanjutkan menjadi perbuatan pidana,” ujarnya.

Sebelumnya, Juniver juga mengatakan, bahwa agenda sidang pada hari ini adalah nota eksepsi atau nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum. Menurutnya kejaksaan maupun Majelis Hakim bahwa dakwaan kepada kliennya Surya Darmadi sebetulnya tidak ada dasarnya.

“Pertama dikatakan menguasai kawasan hutan di 5 perusahaan, 2 sudah memiliki HGU (Hak Guna Usaha). Kedua, bahwa 3 perusahaan tersebut saat ini sedang di proses ijinnya, sudah sampai ke tingkat ke 7. Tinggal sekarang adalah pembayaran PNBP, barulah kemudian terbit HGB (Hak Guna Bangunan). Ini sesuai dengan UU cita kerja nomer 11 tahun 2020 diberi batas waktu kepada setiap pengusaha yang mengusahakan kawasan atau usahanya sampai 2023 itu ijinnya dibereskan,” ujarnya.

Selanjutnya, Juniver membeberkan, didalam ketentuan uu cipta kerja juga dikatakan bahwa proses ini tidaklah merupakan perbuatan pidana hanya administratif.

“Oleh karenanya pada saat persidangan kami menjelaskan bahwa ini belum layak diproses karena masih ada proses penyelesaiannya,” bebernya.

Selain itu, Juniver menjelaskan, bahwa kliennya Surya Darmadi dalam persidangan menyampaikan bahwa proses sebagaimana yang di alami oleh kliennya ini kurang lebih 802 perusahaan lain yang sedang berproses yang sama.

“Klien kami menyatakan kenapa hanya dia yang diproses sementara yang lain belum juga tidak dilakukan proses yang sama. Ini yang diajukannya, dan oleh karenanya tadi Majelis sudah menyampaikan nanti dipertimbangkan,” jelasnya.

“Cukup hanya dia dan ini yang terakhir yang dialami. Dan merupakan suatu peringatan bahwa jangan terlalu gampang dikatakan memproses orang kalau tidak ada dasar hukumnya,” tutup Juniver. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,093,195
Kasus
6,770,406
Meninggal Dunia
648,395,469
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684