Connect with us

Ragam

LBH AMK lakukan Pendampingan Korban Investasi Bodong Alkes Covid-19

LBH AMK meminta Pihak Kepolisian memberikan atensi khusus terhadap kasus investasi bodong yang dibalut dengan bisnis investasi alat kesehatan

Pantausidang, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Aliansi Muda Keadilan ( LBH AMK) memberikan Advokasi terhadap tiga orang korban penipuan investasi bodong alat kesehatan dengan berbagai modus.

Ketua Bidang Hukum LBH AMK Adi Kurniawan mengakui jika ada beberapa orang korban lagi juga meminta pendampingan atas investasi bodong ini.
Menurutnya jumlah nilai kerugian materil yang diderita oleh tiga korban jika diakumulasi kurang lebih sekitar Rp1 Miliar.

“Dari pengakuan klien kami yang menjadi korban, total kerugian jika diakumulasi untuk seluruh korban itu sekitar Rp.30 Miliar, di mana muara uang tersebut hanya pada satu orang pelaku saja,” kata Adi.

Sementara itu, Bidang Hukum LBH AMK M Faiz Putra Syanel menjelaskan, salah satu modus yang dilakukan oleh pelaku penipuan tersebut adalah dengan membuat perjanjian tertulis dengan sistem bagi hasil terhadap calon korbannya.

Pembagiannya sebesar 10 persen dari modal yang disetor.

“Namun setelah uang modal tersebut diserahkan, dalam beberapa bulan pelaku sudah tidak bisa dihubungi dan sampai sekarang keberadaan pelaku belum diketahui dan identitasnya sudah diberikan kepada kami untuk kami teruskan kepada Pihak Kepolisian,” kata Faiz.

Kemudian Ketua Umum LBH AMK  Denny Felano mengungkapkan pihaknya telah melaporkan hal ini ke Kapolda Metro Jaya melalui Surat No. 10/SU/LBH.AMK/I/2022 yang sudah diterima oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 18 Januari 2022.

“Diharapkan informasi yang kami sampaikan tersebut dapat membantu Pihak Kepolisian dan LBH AMK siap membantu Pihak Kepolisian untuk mengungkap kasus ini seadil – adilnya agar tidak ada korban – korban berikutnya dan membuat efek jera bagi pelaku,” kata Denny.

LBH AMK meminta Pihak Kepolisian memberikan atensi khusus terhadap kasus investasi bodong yang dibalut dengan bisnis investasi alat kesehatan ini,

karena tindakan tersebut sangat meresahkan beberapa kalangan masyarakat, terutama, juga menimbulkan trauma bagi upaya kemajuan ekonomi dengan jubah investasi saat Pandemi ini.

Diberitakan, update data terakhir per Januari 2022 menunjukkan angka positif sebesar 4.275.528, dengan angka yang sembuh sebesar 4.120.540, serta yang meninggal dunia akibat Covid-19 sebanyak 144.192.

Imbasnya, permintaan alat kesehatan (Alkes) pada sektor pemerintah maupun swasta meningkat.

Hal tersebut kemudian menjadi peluang bisnis untuk sebagian besar orang yang ingin mendapatkan keuntungan melalui Investasi Alkes.

Peluang investasi tersebut juga menjadi pintu bagi pelaku tindak kejahatan yang menjadikan investasi alat kesehatan sebagai modus penipuan yang dibungkus dengan label bisnis investasi.*** Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,093,195
Kasus
6,770,406
Meninggal Dunia
648,395,469
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684