Connect with us

Ragam

Safety first uji coba system kontrak penangkapan ikan Maret 2022

Zona industry perikanan yang menerapkan system kontrak penangkapan ikan meliputi empat zona di tujuh wilayah pengelolaan perikanan (WPP)

Pantausidang, Jakarta – Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) menilai rencana pemberlakuan system kontrak penangkapan ikan untuk industry perikanan pada Maret 2022 mendatang

Dengan prinsip safety first dengan memberi kesempatan kepada para pelaku usaha swasta nasional yang sempat menjadi ‘korban’ Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) RI Nomor 56/2014 .

Permen tersebut mengatur mengenai larangan penangkapan Ikan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia berdampak pada kondisi mangkrak kapal-kapal kapal jenis tertentu.

Permen juga berimbas pada penangkapan udang tak bisa dilakukan dengan maksimal terutama di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718 yang terbentang dari Laut Aru-Arafura dan Laut Timor bagian timur.

“(Rencana system kontrak) harus dengan jaminan keamanan berusaha. Selain, ada (peluang usaha) yang menunggu (di depan mata), yakni pukat udang di Arafura.”

“(pelaku usaha) sudah jadi korban Permen 56/2014, kapal mereka sudah siap operasional, tapi (Kementerian Kelautan dan Perikanan) belum beri izin pada saat itu.”

“Kalau (system kontrak) diberikan kepada mereka (korban Permen 56/2014), ini bisa aman,” kata Muhammad Billahmar dari Astuin.

Sebelumnya Dirjen Perikanan Tangkap KKP Mohammad Zaini sempat mengemukakan, bahwa aturan soal tata cara penarikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk pemanfaatan sumber daya perikanan dengan system kontrak kini dalam tahap finalisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Zona industry perikanan yang menerapkan system kontrak penangkapan ikan meliputi empat zona di tujuh wilayah pengelolaan perikanan (WPP)

yakni WPP 711 (Laut Natuna dan Laut China Selatan), WPP 716 (laut Sulawesi), dan 717 (Teluk Cendrawasi dan Samudera Pasifik).

Selain itu, ada WPP 715 (Laut Maluku dan Laut Halmahera), WPP 718 (Laut Aru, Laut Arafura, laut Timor bagian timur), serta WPP 572 (Samudera Hindia sebelah barat) dan 573 (samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga Nusa Tenggara).


Awal maret 2022, system kontrak penangkapan ikan diharapkan bisa dimulai. Uji coba system di WPP 718.

“Kita jangan memperkeruh suasana dulu dengan rencana uji coba (system kontrak penangkapan ikan). Saya terus berusaha update, tapi nggak ikut full acara webinar (20/1) Bincang Bahari KKP.

“Karena nara sumbernya Mochamad Idnillah (Plt. Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP).”

“Saya update kebijakan KKP dan berharap pemanfaatan sumber daya yang tersisa (sejak penerapan Permen 56/2014) bisa efektif dan sinkron dengan penerapan system kontrak,” kata Muhammad Billahmar saat ditemui di Gedung UPT PPS Nizam Zachman, Muara Baru Jakarta Utara.*** Liu

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Mangkir, KPK panggil Ulang Karim Abidin Eks Kabag Keuangan Benou Taka

Mereka adalah Karim Abidin eks Kabag. Keuangan Perumda Benou Taka, dan Dwi Mega Yanti selaku Kabag Keuangan PBTE.
Kedua saksi tidak hadir tanpa ada konfirmasi

Pantausidang, Jakarta – Tim penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK) terpaksa memanggil ulang dua saksi pejabat daerah terkait pengembangan kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal Perumda Penajem Paser Utara pada 2019 -2021, Selasa (6/12/2022).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada keterangan tertulis yang diterima pantausidang.com mengatakan, sedianya dua saksi diperiksa pada senen (5/12/2022).

Mereka adalah Karim Abidin eks Kabag. Keuangan Perumda Benou Taka, dan Dwi Mega Yanti selaku Kabag Keuangan PBTE.

“ Kedua saksi tidak hadir tanpa ada konfirmasi, dan segera kami akan panggil ulang,” ujarnya.

Diberitakan, kasus diduga bermula ketika Pemkab Penajam Paser Utara mengagendakan beberapa proyek Di Dinas PUTR dan Dispora tahun 2021 lalu.

Proyek tersebut diantaranya, proyek multiyears peningkatan jalan Sotek – Bukit Subur dan pembangunan gedung perpustakaan dengan total kontraj mencapai Rp.112 miliar.

Diduga atas proyek tersebut Bupati Abdul Gafur Mas’ud memerintahkan PLT Setda Muliadi, agar para kontraktor memberi uang pelicin melaui para kepala dinas tersebut.


Disebutkan uang uang tersebut diantaranya dikumpulkan di rekening bendahara umum DPC Demokrat Nur Afifah Balqis.*** Red (Laporan Syrudatin).

Continue Reading

Ragam

Ketua Komnas Ham Apresiasi Kejagung usut Kasus Kasus HAM berat Papua yang Mangkrak 15 Tahun

Pantausidang, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan silaturahim dari Ketua Komnas Ham ( Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) Atnike Nova Sigiro, Selasa 6 Desember 2022.

Bertempat di Menara Kartika Adyaksa Ketua Komnas HAM menyampaikan, sejak bekerja pada 14 November 2022, Komnas HAM telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders guna membahas isu prioritas seperti penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terkait langsung dengan tugas-tugas Kejaksaan RI saat ini.

“Untuk membangun komunikasi yang baik, kedepan kita akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka koordinasi di masa mendatang.”


Continue Reading

Ragam

Kota Medan Siap Jadi Tuan Rumah Hari Pers Nasional 2023

Pantausidang, Medan – Hari Pers Nasional (HPN) setiap tahunnya diselenggarakan pada tanggal 9 Februari, didasari dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia di Kota Solo, Jawa Tengah, dan telah ditetapkan sebagai Hari Lahir Pers Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985.

Untuk Peringatan HPN tahun 2023 mendatang ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan HPN adalah kota Medan.

Ketua HPN, H Mirza Zulhadi mengatakan bahwa penyelenggaraan HPN di kota Medan mendatang, tetap mengagendakan beberapa program seperti seminar pers.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

650,793,722
Kasus
6,649,180
Meninggal Dunia
627,514,971
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,686,181
  • Meninggal Dunia: 160,071
  • Sembuh: 6,478,450