Ragam
Menelusuri Penduduk Asli Majalengka dari Etnis Tionghoa
Dilihat dari jumlah makam, bentuk makam yang megah, kisaran tahun abad ke 17. Makam-makamnya megah di Majalengka, berarti populasi etnis Tionghoa sangat besar

Pantausidang, Majalengka – Penduduk asli Majalengka, Nana Rohmana konsisten akan terus menelusuri situs-situs makam kuno, termasuk dari keluarga Muslim, Tionghoa, Belanda khususnya di Majalengka, Cirebon Jawa Barat.
Situs tersebut sudah sangat tua, yakni dibangun tahun 1700 (abad ke 17) sehingga kondisinya sudah sangat terancam rusak, tergerus waktu.
“Momentum Imlek (1/2) beberapa hari yang lalu, saya terdorong untuk melakukan kegiatan bersih-bersih makam keluarga. Saya menemukan makam Candrapati. Saya penasaran karena Candrapati adalah nama Indonesia, tetapi sesungguhnya keturunan Tionghoa di Majalengka,” Nana mengatakan melalui sambungan telepon.
Ia yakin bahwa Candrapati seorang keturunan Tionghoa, karena makamnya berada dekat dengan makam kakek istrinya. Sejak menikah dengan istrinya, Ayu Sri Rahayu. Sejak pertama kali kenal, Ayu sudah memberi tahu bahwa alm. Kakek (engkong) nya seorang keturunan Tionghoa, yakni Liem Bian Djoe. Makamnya bersebelah, kami sering ngobrol.
Pengakuannya, bahwa ia adalah cucu dari Liem Bian Djoe. Lalu semakin kesini, saya dengar bukan hanya ada Candrapati, tapi ada juga Singapati, Wangsapati.
Ragam
Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Ragam
Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades
Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.
“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.
Ragam
Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).
Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.
“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.
You must be logged in to post a comment Login