Connect with us

Ragam

Plt Kadis Kominfo Sumut Buka Workshop SPS

Plt. Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus saat memberikan sambutan sekaligus membuka Workshop Sosialisasi Sertifikasi Media Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut

Pantausidang, Medan – Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi mengatakan bahwa kegiatan Workshop Standarisasi Media Cetak ini merupakan bentuk dari semangat media cetak untuk terus memperbaiki diri, tumbuh dan berkembang menjadi semakin profesional dan dicintai pembacanya.

Dengan demikian diharapkan dapat mewujudkan kemerdekaan Pers di Sumatera Utara, Pers yang bebas tapi tetap bertanggung jawab, mengedepankan kepentingan publik dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat mengapresiasi dan mendukung digelarnya Workshop ini.

Hal tersebut disampaikan Gubernur yang diwakili oleh Plt. Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus saat memberikan sambutan sekaligus membuka Workshop Sosialisasi Sertifikasi Media Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Sumatera Utara bertempat di Ball Room LePolonia Hotel & Convention Jl. Jenderal Sudirman No 14-18 Madras Hulu Kec. Medan Polonia – Medan, Sabtu 18/09/22.

Lebih lanjut Mantan Kadisdik Kab. Batu Bara ini mengatakan Pers berperan penting menjadi pilar demokrasi negara, karena pers hadir untuk menyuguhkan informasi dan memberi ruang kepada publik serta senantiasa mengutamakan kepentingan publik.

Sehingga Pers disebut sebagai kekuatan keempat dan menjadi pembanding kekuatan demokrasi lain seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.


Ilyas yang juga mantan Kepala Biro Humas Keprotokolan Setdaprovsu ini mengingatkan bahwa seiring perkembangan era keterbukaan dan semakin canggihnya teknologi, mengakibatkan masyarakat saat ini,

“Tidak hanya menerima informasi dari pers, tetapi juga dari beragam platform media. Bahkan masyarakat tidak hanya menerima tapi juga memproduksi beragam informasi melalui media sosial,” ujarnya.

Sehingga menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pers untuk bisa melakukan tranformasi dari model konten jurnalistik yang konvensional menjadi modern.

“Transformasi ini diharapkan tidak menghilangkan peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi bangsa,” katanya.

Pers tetap diharapkan dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam memperoleh informasi alternatif yang dapat dipercaya oleh karenanya media cetak harus mampu bertransformasi, jika tidak ingin ditinggal pembaca dan tertinggal zaman.

“Saat ini kondisi bangsa kita membutuhkan kehadiran kita akibat kenaikan harga BBM akan berdampak secara umum termasuk inflasi, kenaikan harga, tarif angkutan dan lainnya.”

“Pusat juga sudah berupaya dalam mengatasi inflasi ini baik melalui kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan non moneter dan non fiskal.”jelasnya.

Begitu juga Pemerintah Daerah salah satunya 3melakukan optimalisasi fungsi komunikasi dan informasi publik untuk mengawal masyarakat tetap tenang, tidak panik, ini butuh bantuan media baik cetak maupun elektronik.

Sebelumnya Ketua SPS Sumut H. Farianda Putra Sinik dalam sambutannya sangat berterimakasih kepada Pemprovsu yang sangat mendukung kegiatan SPS Sumut Tahun 2022 ini dengan wujud Bantuan Hibah dari APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

“Dalam waktu dekat ini, SPS Sumut akan melakukan verifikasi apakah masih terbit atau tidak lagi dan ini sangat penting untuk kepastian Perusahaan Surat Kabar,” ujar Farianda.

Masih dikatakan Farianda, akhir-akhir ini pemilik media cetak berperang dengan media social dan berita hoax, makanya SPS melakukan terobosan turun kesekolah-sekolah mengajak guru dan siswa untuk kembali meningkatkan minat baca bagi semua pelajar kita khususnya di Sumatera Utara.

“Kita hidupkan dan terbitkan kembali semangat jurnalistik, kita hidupkan kembali semangat membaca sejak usia SD, SMP, SMA dan Mahasiswa, “ katanya.

Farianda menyebutkan, SPS Sumut pada tanggal 22 September 2022 akan mendatangkan dan menggelar kampanye membaca bagi pelajar di Sumut dengan menghadirkan seribuan pelajar di Sumut bertempat di Rumah Dinas Gubernur Jl. Jenderal Sudirman No. 41 medan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut selain Plt. Kadis Kominfo Sumut, Ilyas Sitorus, Sekjen SPS Pusat/Anggota Dewan Pers, Aswono Wikan, Penasehat SPS Cabang Sumut, M. Syahrir, Ketua SPS,

Ketua PWI Cabang Sumut, Farianda Sinik, Ketua SMSI Sumut, Zulfikar Tanjung, Ketua JMSI Sumut, Ryanto Aghly/Anto Geng, Ketua Panitia Workshop, Agus S. Lubis serta Pengelola dan awak Media Cetak dan Elektronik.*** Diurnawan

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Menaker akan Dampingi Presiden Tinjau Penyaluran BSU di Sulawesi Tenggara

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau secara langsung penyaluran manfaat Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di Sulawesi Tenggara.
Rencananya acara tersebut diselenggarakan di Kantor Pos Bau Bau dan Kantor Pos Buton pada Selasa (27/9/2022).

Pada peninjauan tersebut, Presiden Jokowi akan menyapa dan melakukan dialog dengan para pekerja/buruh penerima BSU 2022.

“Setelah mendapat perintah Bapak Presiden, kami (Kemnaker) langsung menyalurkan BSU 2022 ini. Dan besok rencananya Bapak Presiden akan meninjau langsung penyaluran BSU di Bau Bau dan Buton,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta, Senin (26/7/2022).

Menaker Ida menegaskan bahwa BSU 2022 ini dalam rangka meringankan para pekerja/buruh dalam memenuhi keperluan sehari-hari sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“BSU ini adalah pengalihan subsidi BBM yang diterima langsung oleh para pekerja/buruh. Mudah-mudahan BSU ini memberikan manfaat yang besar untuk para pekerja/buruh di Indonesia,” ucapnya.

Menaker juga menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika para pekerja tidak diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, berarti tidak ada jalan untuk mendapatkan BSU 2022,” katanya.

Selain menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022, syarat penerima BSU lainnya yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp.3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,-

Maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh),

Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI.

“Untuk BSU 2022 ini berlaku nasional (seluruh Indonesia). Syarat-syarat itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022,” kata menaker.

Dia menambahkan target penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675 pekerja/buruh dengan total anggaran Rp. 8.804.969.750.000,.

Dalam hal penyaluran BSU 2022 ini, khusus untuk wilayah Sulawesi Tenggara sudah tersalurkan kepada 19.286 pekerja/buruh.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

Jaksa Tuntut Adi Wibowo 4 Tahun 6 Bulan Penjara, Terbukti Lakukan Pengaturan Proyek IPDN

Melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero), mengalihkan sebagian pekerjaan ke pihak lain (perusahaan subkontraktor) tanpa ijin tertulis dari PPK

Menuntut Terdakwa Adi Wibowo dengan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan kurungan penjara

Pantausidang, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Kepala Divisi I PT Waskita Karya periode 2008-2012, Adi Wibowo 4 tahun 6 bulan penjara karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero) terkait proyek pembangunan Gedung IPDN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Gowa.

Hal itu disampaikan oleh Jaksa ketika membacakan surat tuntutan Terdakwa Adi Wibowo dalam persidangan. Adi Wibowo juga dituntut melakukan perbuatan rasuah bersama sejumlah pihak untuk menguntungkan PT Waskita Karya senilai Rp 26.667.071.208,84 (Rp26,6 Miliar lebih).

“Menuntut Terdakwa Adi Wibowo dengan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan kurungan penjara,” ucap Jaksa KPK, Ikhsan Fernandy di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 26 September 2022.

Menurut Jaksa, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kongkalikong untuk pengaturan proyek tersebut.

“Melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero), mengalihkan sebagian pekerjaan ke pihak lain (perusahaan subkontraktor) tanpa ijin tertulis dari PPK,” ujarnya.

“Dan mengajukan pencairan pembayaran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi kemajuan pekerjaan sebenarnya dalam pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa pada Kemendagri Tahun Anggaran (TA) 2011,” sambungnya.

Kemudian, Jaksa menilai, Terdakwa Adi Wibowo juga memperkaya korporasi PT Cahaya Teknindo Majumandiri sebesar Rp 80.076.241. Kemudian memperkaya mantan PPK pada Satker Setjen Kemendagri Dudi Jocom sebesar Rp500 juta.

Atas perbuatan rasuah pada proyek itu, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp 27.247.147.449,84 (Rp27 miliar lebih). PT Waskita Karya diduga kuat penyumbang terbesar atas kerugian negara tersebut.

Dalam Pagu Anggaran pembangunan gedung kampus IPDN Gowa di Provinsi Sulsel senilai Rp 128.513.491.000. Sementara dalam proses lelang, PT Waskita Karya dimenangkan dengan harga penawaran sebesar Rp 125.686.000.000.

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Negara yang seluruhnya sejumlah Rp27.247.147.449,84,” ujarnya.

Menurut pemberitaan sebelumnya, Kepala Divisi I PT Waskita Karya periode 2008-2012, Adi Wibowo sebelumnya selain dituntut oleh jaksa KPK dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Adi Wibowo juga dituntut hukuman Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa menjelaskan, Adi Wibowo terbukti melakukan korupsi terkait pembangunan Gedung IPDN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Gowa bersama-sama sejumlah pihak.

Atas perbuatan Terdakwa Adi Wibowo bersama-sama sejumlah pihak, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Ragam

Penghapusan Daya Listrik 450 VA ke 900 VA dan Konversi LPG 3KG Bentuk Eksploitasi 

Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi. Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke kompor listrik?

Mirah menilai, bahwa Pemerintah dan DPR dengan berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat

Pantausidang, Jakarta – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat, SE menilai rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk menghapus daya listrik 450 Volt Ampere (VA) bagi masyarakat miskin dengan menaikkan menjadi 900 VA serta konversi LPG 3 Kilogram ke kompor listrik adalah bentuk eksploitasi terhadap rakyat yang bertentangan dengan tugas utama pemerintah yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.

“Jangan malah membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat. Jangan eksploitasi rakyat karena tugas Pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat,” kata Mirah Sumirat melalui surat elektronik yang diterima Pantausidang.com, Senin 26 September 2022.

Menurut Mirah, bahwa ASPEK Indonesia menyikapi rencana Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah yang sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, dan dinaikkan menjadi 900 VA.

Selain itu juga terkait rencana Pemerintah yang bakal mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap.

Atas hal itu, Mirah mempertanyakan, mengapa Pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri? Setelah memaksakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor.

Kemudian dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat.

“Masih ditambah lagi dengan rencana menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin. Serta kebijakan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik,” ujarnya.

“Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi. Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke kompor listrik?” sambungnya.

Mirah menilai, bahwa Pemerintah dan DPR dengan berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat.

Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA. Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik.

“Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik,” ujarnya.

Mirah menegaskan, apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik. Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

“ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas. Dalam tuntutannya, ASPEK Indonesia juga tetap meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pungkas Mirah Sumirat,” pungkas Mirah. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

620,405,929
Kasus
6,540,798
Meninggal Dunia
600,621,630
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,423,873
  • Meninggal Dunia: 158,036
  • Sembuh: 6,246,549