Connect with us

Ragam

Restorative Justice: Kejagung Hentikan Kasus I Made Ridyawan, Mencuri Untuk Kebutuhan Anak

Restorative Justice ditempuh, lantaran
I Made Ridyawan melakukan pencurian untuk kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sehari-hari.

Pantausidang, JakartaKejaksaan Agung RI menghentikan kasus pencurian 1 buah stir warna hitam mobil Toyota Hardtop yang dilakukan I Made Ridyawan tanpa izin dari pemilik atau saksi Korban I Dewa Ayu Mas Widhiantari.

Restorative Justice ditempuh, lantaran I Made Ridyawan melakukan pencurian  untuk kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sehari-hari.

“Akibat kondisi tersebut, I Made Ridyawan terpaksa untuk melakukan pencurian demi memenuhi kebutuhan istri dan 3 orang anaknya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana melalui keterangan pers yang diterima Pantausidang.com, Sabtu, (2/7/2022).

Menurut Ketut, I Made Ridyawan adalah seorang pria berusia 49 tahun yang merupakan montir yang menerima jasa bengkel panggilan. I Made Ridyawan merupakan seorang ayah dan tulang punggung bagi istri serta 3 orang anaknya yang masih bersekolah.

Di masa pandemi Covid-19, I Made Ridyawan merasakan bahwa panggilan jasa perbaikan kendaraan terhadap dirinya berkurang, padahal kehidupan harus terus berjalan dan tingginya tuntutan kebutuhan keluarga.

Dari kondisi itulah, I Made terpaksa melakukan perbuatan tersebut demi mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

“Peristiwa berawal pada Kamis 14 April 2022 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di parkiran karyawan kantor BRI Cabang Gatot Subroto, ” tuturnya.

Ketut menjelaskan, dimana I Made Ridyawan mengambil 1 buah stir warna hitam mobil Toyota Hardtop tanpa izin dari Saksi Korban I Dewa Ayu Mas Widhiantari selaku pemilik.

Setelah stir mobil tersebut diambil, I Made Ridyawan menjualnya untuk membeli kebutuhan anak-anaknya.

“Dan akibatnya Saksi Korban I Dewa Ayu Mas Widhiantari mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah),” jelasnya.

Akibat perbuatannya, I Made Ridyawan dilaporkan kepada pihak berwajib, dan ditetapkan sebagai Tersangka, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, dan selanjutnya berkas perkara dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Denpasar.

Ketut mengungkapkan, setelah menerima berkas perkara dan mengetahui latar belakang perbuatan Tersangka, mengunggah niatan teguh hati Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Yuliana Sagala, Kasi Pidum Nyoman Bela Putra Atmaja.

Termasuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, Ni Made Desi Mega Pratiwi dan Ni Kadek Janawati selaku Penuntut Umum untuk dapat mendamaikan.

“Menenangkan dan menetralisir situasi antara Tersangka dan korban,” ungkapnya.

Kemudian, Ketut menambahkan, pada Rabu, 22 Juni 2022 bertempat di Rumah Restorative Justice Pemecutan Kaja, Penuntut Umum telah melakukan mediasi, dan upaya perdamaian antara Tersangka dan korban yang disaksikan oleh keluarga Tersangka, Kelian Adat, kepala lingkungan setempat dan tokoh masyarakat sekitar.

Saat itu, Tersangka I Made Ridyawan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan, dan berjanji tidak akan lagi mengulangi hal tersebut.

Tersangka pun juga mengembalikan stir warna hitam mobil Toyota Hardtop kepada saksi korban.

“Mendengar dan memahami kondisi Tersangka, Saksi Korban I Dewa Ayu Mas Widhiantari memaafkan perbuatan Tersangka, dan sepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan ini ke persidangan,” tambahnya.

Selanjutnya, Ketut menerangkan, usai tercapainya kesepakatan perdamaian, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Ade Sutiawarman, sependapat untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan mengajukan permohonan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum).

Untuk saat ini, Tersangka I Made Ridyawan bebas tanpa syarat usai disetujui oleh Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Agnes Triani, yang mewakili JAM-Pidum Fadil Zumhana pada Rabu 29 Juni 2022.

“Dan dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan keluarga dengan rukun serta melanjutkan pekerjaan guna pemenuhan kebutuhan hidup keluarga,” terangnya.

Ketut kemudian menjelaskan, alasan Kejagung melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain, telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Tersangka adalah tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih  bersekolah.

Terakhir, Saksi Korban menginginkan proses hukum tidak dilanjutkan karena sudah ada perdamaian dan Tersangka sudah mengembalikan 1 buah stir mobil Toyota Hardtop kepada Saksi Korban.

Atas hal itu, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda dalam ekspose secara virtual mengapresiasi dengan setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar.

Kemudian, Kasi Pidum dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara I Made Ridyawan yang telah berupaya menjadi fasilitator,

Mendamaikan dan menyelesaikan perkara tersebut, dengan mediasi penal antara korban dengan Tersangka, serta melibatkan tokoh masyarakat setempat, sehingga terwujudnya keadilan restorative.

Ketut menuturkan, untuk selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar diperintahkan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022, tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative pada poin 1 dan 2 tersebut di atas.

“Dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative jika tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (2 syarat yang lain dapat dikesampingkan/ dikecualikan),” pungkasnya. ***Muhammad Shiddiq

Ragam

Menaker Dampingi Wapres Rayakan HUT-67 K-Sarbumusi Sidoarjo

Wapres mengemukakan selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendampingi Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan napak tilas di Pabrik Gula Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (29/9/2022).

Kegiatan tersebut Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari lahir ke-67 Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi).

Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin menyampaikan apresiasi atas peran K-Sarbumusi yang sejak kelahirannya turut berkontribusi dalam membangun dunia ketenagakerjaan yang harmonis,


Sehingga menjadikannya sebagai salah satu dari lima organisasi pekerja terbesar di Indonesia dengan jumlah keanggotaan mencapai ratusan ribu orang.

“Hal itu menjadi modalitas yang sangat penting bagi K-Sarbumusi untuk menjadi mesin penggerak transformasi pekerja yang kita harapkan bersama,” kata Wapres.

Wapres mengemukakan bahwa selama Pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas.


Menurutnya, dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat Deklarasi 100 Tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO.

“Oleh karena itu, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan,” kata Wapres.

“Apalagi saat ini, kita memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut,” sambungnya.


Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui dialog sosial penting dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan.

“Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19,” katanya.

Sementara itu Menaker, Ida Fauziyah menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh sangat diharapkan dalam merespons tantangan ketenagakerjaan,


Seperti kondisi geopolitik, kondisi paska pandemi Covid-19, dan kondisi megatren yang memunculkan revolusi digital dan revolusi profesi di mana akan banyak jenis pekerjaan yang hilang dan pada saat bersamaan akan muncul banyak jenis pekerjaan baru.

“Saya kira tantangan dan dinamika itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita bisa mengatasi seluruh tantangan ini dengan kerja kolaborasi, kerja sinergitas antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok serikat pekerja/serikat buruh.”


“Harapan saya ke Sarbumusi untuk menatap masa depan ketenagakerjaan yang lebih baik lagi,” kata Menaker.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

MAKI nilai Pengacara Lukas Enembe Sebar Hoaks, Diduga Kelabui KPK

MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman (dok).

Pantausidang, Jakarta – Koordianator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera memenuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi yang menjeratnya.

Hal tersebut dikatakan Boyamin dalam keteranganya yang diterima Pantausidang pada jumat, 30 September 2022.

Menurut Boyamin , klaim pengacara Lukas atas kepemilikan tambang di Mamit Tolikara adalah hoaks.

Dia menilai Klaim tersebut sebagai upaya mengelabui seolah Lukas miliki kekayaan yang legal.

“Di Mamit Tolikara tidak ada tambang emas sebagaimana diklaim oleh lawyer Lukas Enembe sehingga klaim asal kekayaan Lukas Enembe berasal dari tambang emas adalah Hoaks,” ujarnya.

Menurut Boy, Fakta tersebut dia dapatkan dari penelusuran website Kementerian ESDM atau Kementerian Investasi BPKPM,


Dimana dalam situs dan Website tersebut jelas tidak ditemukan ijin-ijin terkait tambang emas di Mamit Tolikara.

Boyamin Saiman menambahkan, dia menulsuri terkait , Ijin tambang terdiri dari IUP Ekplorasi ( penelitian ), IUP Ekplotasi ( operasi penambangan ),RKAB ( rencana kerja dan anggaran belanja ).

Kemudian masuk sistem aplikasi MOMS kementerian ESDM untuk menjual tambang sekaligus pembayaran pajak dan royalti.

Menurutnya, dengan tidak adanya ijin-ijin tersebut maka dapat dipastikan tidak ada penambangan secara legal.

“Jika ada penambangan oleh pihak Lukas Enembe maka dapat dinyatakan illegal yang melanggar UU Minerba sehingga hasilnya dapat disita oleh negara,”

“MAKI justru mempertanyakan darimana asal kekayaan Lukas Enembe yang kemudian sebagiannya dipakai berjudi di Singapura, Malaysia dan Philipina?,” ujarnya.

Boyamin menegaskan, MAKI mendesak Lukas Enembe untuk segera memenuhi panggilan KPK untuk menjelaskan semua asal-usul kekayaannya sehingga perkara dugaan korupsinya menjadi terang benderang.

Diberitakan, Pengacara Lukas Enembe menyebut, kliennya punya tambang emas. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 26 September 2022.

Tambang tersebut ada di kampung Lukas di Tolikara Mamit. Kepada Roy, Lukas menjelaskan bahwa tambang emasnya sedang dalam proses perizinan. “Intinya bahwa Bapak punya,” kata Roy.*** Red

Continue Reading

Ragam

Untuk Tersangka Mardani Maming, KPK periksa IRT

Kabid Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengungkapkan, saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, untuk melengkapi berkas tersangka Mardani Maming

Ketua BPP HIPMI yang Juga Bendum PBNU Mardani Maming diperiks KPK ( dok).

Pantausidang, Jakarta – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Eka Risnawati terkait kasus dugaan korupsi pemberian ijin Usaha Tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (30/9/2022)

Kabid Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, mengungkapkan, saksi diperiksa di Gedung Merah Putih Jakarta, untuk melengkapi berkas tersangka Mardani Maming.

“ Hari ini (30/9) pemeriksaan saksi TPK pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, untuk tersangka MM,”

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK RI, Jl. Kuningan persada Kav.4, Setiabudi, jaksel, atas nama Eka Risnawati Ibu Rumah Tangga,” ujarnya.


Diberitakan, KPK sebelumnya telah menetapkan Mardani H. Maming, sebagai tersangka selaku Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2015 dan Tahun 2016-2018).

Ketum BPP HIPMI tersebut diduga menerima Uang bentuk tunai maupun transfer rekening dengan jumlah sekitar Rp104, 3 Miliar dalam kurun waktu 2014 s/d 2020.

Uang yang diterima oleh Bendum PBNU Mardani Maming tersebut diduga terkait suap ijin usaha tambang dan manipulasi pengelolaan pelabuhan dimonopoli PT ATU (Angsana Terminal Utama, yang merupakan perusahaan milik Mardani Maming). *** Red

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

622,681,746
Kasus
6,547,915
Meninggal Dunia
602,494,535
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,431,624
  • Meninggal Dunia: 158,112
  • Sembuh: 6,255,918