Connect with us

Vonis

Hakim Vonis Alvin Lim 4,5 Tahun Penjara Kasus Pemalsuan Dokumen

Alvin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat-surat secara berlanjut

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  menjatuhkan vonis Pidana Penjara kepada Terdakwa Pengacara Alvin Lim selama 4 tahun 6 bulan (4,5 tahun)  penjara atas perkara tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat-surat secara berlanjut.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 tahun dan 6 bulan potong masa penahanan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI (Kejagung) Ketut Sumedana melalui siaran pers yang diterima Pantausidang.com, Selasa, 30 Agustus 2022.

Ketut Sumedana

Menurut Kapuspenkum, Hakim Arlandi  yang membacakan putusan atau vonis menyatakan, Alvin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat-surat secara berlanjut.

“Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara berlanjut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum kesatu lebih subsidiair yaitu Pasal 263 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP,” ujarnya.

Alvin Lim

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 30 Agustus 2022, pukul 11:00 WIB siang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menghadiri persidangan perdana dengan agenda Pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Alvin Lim dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen.

“Dalam persidangan tersebut, Terdakwa Alvin Lim tidak hadir tanpa alasan yang patut meskipun telah ditetapkan hari sidang pada persidangan sebelumnya,” jelas Kapuspenkum.

Oleh karena itu, kata Ketut Sumedana, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan persidangan dengan agenda Pembacaan Putusan tanpa kehadiran Terdakwa Alvin Lim.

“Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 182 KUHAP dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1980,” tuturnya.

Atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum menyatakan Terdakwa Alvin Lim saat ini sedang berada di Singapura, namun tidak keberatan apabila Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan pembacaan putusan tanpa kehadiran Terdakwa Alvin Lim.

“Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Terdakwa Alvin Lim,” tukasnya.

Menurut pemberitaan, sebelum mengambil keputusan, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam kasus tersebut.

Alvin Lim dinilai tidak kooperatif, tidak mengakui kesalahannya sehingga mempersulit jalannya sidang dan pernah menjalani hukuman.

“Sedangkan yang meringankan terdakwa masih memilik tanggungan keluarga,” ujar majelis hakim.

Putusan majelis hakim dinilai lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan yang disampaikan JPU pada sidang yang digelar Rabu 29 Juni 2022 lalu. JPU menuntut Alvin Lim selama enam tahun penjara dan langsung dipenjara. Namun Alvin Lim tidak pernah menjalani masa penahanan.

“Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, pidana penjara terhadap terdakwa Alvin Lim selama 6 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa segera ditahan,” kata JPU Syahnan Tanjung dalam tuntutan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 29 Juni 2022 lalu.

Atas putusan vonis 4,5 tahun penjara terhadap Alvin Lim ini, Jaksa menegaskan akan mengajukan banding.

Begitu pula kuasa hukum Alvin Lim juga memastikan akan banding terhadap vonis yang dijatuhkan PN Jaksel. ***Muhammad Shiddiq

Kasasi

Soal Vonis Lepas, Bos Indosurya Hormati Langkah Kasasi Jaksa

Pantausidang, Jakarta – Melalui Penasihat hukumnya Bos PT Indosurya Henry Surya menghormati langkah hukum Penuntut Umum yang mengajukan kasasi atas putusan lepas Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara tindak pidana Perbankan dan Pencucian Uang.

Hal tersebut dikatakan oleh pengacara Henry, Soesilo Aribowo melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu 1 Februari 2023.

Menurutnya apa yang dilakukan Penuntut Umum merupakan hak mereka sebagai penegak hukum. Meskipun begitu ia tetap berpendapat bahwa putusan majelis hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.


Continue Reading

Vonis

Divonis Lepas, Bos Indosurya Janji Kembalikan Hak Kreditur dan Nasabah Koperasi

Pantausidang, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat akhirnya melepaskan Henry Surya dari tuntutan Jaksa terkait perkara pidana perbankan dalam pengelolaan dana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Selasa 24 Januari 2023.

Majelis Hakim pimpinan Syafruddin Ainoor Rafiek dalam pertimbangannya menilai perbuatan Henry memang terbukti tapi bukan ranah pidana tapi ranah perdata.

Sebelumnya JPU menuntut Henry Surya dengan hukuman 20 tahun tahun pidana penjara, dan denda Rp 200 miliar subsider 1 tahun kurungan.


Continue Reading

Vonis

MAKI : Fakta Sidang Rugikan Masyarakat dan Perekonomian Negara, Hakim Jangan bebaskan Terdakwa Migor

Catatan MAKI terkait Sidang Dugaan Korupsi pemberian Fasilitas Ekspor CPO / Minyak Goreng Mentah yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta

Terdakwa Migor, Komisaris Wilmar Nabati Master Parulian Tumanggor (kanan) dan Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley Ma (kiri) saat menunggu sidang PN Tipikor Jakarta.

Pantausidang, Jakarta – Menjelang vonis hakim kepada lima terdakwa perkara migor, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengeluarkan pernyataan agar hakim pengadilan tipikor tidak membebaskan para terdakwa yang diduga merugikan negara belasan triliun rupiah tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, masyarakat berharap sensitivitas penegakkan hukum, khususnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menegakkan keadilan dari perspektif korban sebuah tindak pidana korupsi.

“Apabila perkara yang menyentuh kepentingan perekonomian masyarakat ternyata dibebaskan karena dugaan kepentingan pragmatis semata, maka masyarakat akan menganggap persidangan yang dilakukan dengan biaya negara hanyalah sandiwara semata,” ujarnya.

Menurutnya perkara migor merupakan Ironi akibat kongkalikong untuk keuntungan besar pribadi dan golongan tertentu yang mempertaruhkan nasib rakyat kecil yang dilakukan oleh oknum pejabat Kementerian Perdagangan dan oknum pengusahan CPO yang diduga melakukan ekspor dengan menyimpangi ketentuan kewajiban pendistribusian dalam negeri (Direct Market Obligation/DMO) sebanyak 20%.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,083,074
Kasus
6,770,364
Meninggal Dunia
648,389,084
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684