Connect with us

Ragam

Jaksa Agung: Rakernis Pola Baru Untuk Hasilkan Proker Kejaksaan Lebih Optimal

Kejaksaan diharuskan melakukan optimalisasi penyusunan perencanaan dan penganggaran

Jaksa Agung, para peserta rakernis juga diharapkan untuk benar-benar memanfaatkan momentum transisi rakernis itu dengan memberikan perhatian dengan saksama, sungguh-sungguh, dan cermat untuk menajamkan pikiran

Pantausidang, Jakarta – Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menyatakan rapat kerja tekhnis dengan pola baru adalah tindak lanjut untuk menghasilkan penyusunan rencana program kerja (Proker) Kejaksaan yang lebih optimal, karena perencanaan merupakan faktor penentu keberhasilan dari tujuan yang hendak dicapai.

Hal itu disampaikan oleh Jaksa Agung dalam arahan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dengan tema “Optimalisasi Peran Kejaksaan Menyongsong Indonesia Maju”, di Menara Kartika.

“Tidak terkecuali bagi institusi Kejaksaan guna meningkatkan performa dan kualitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kejaksaan diharuskan melakukan optimalisasi penyusunan perencanaan dan penganggaran,” ucap Jaksa Agung Burhanuddin, dalam acara tersebut di Gedung Kejagung RI, Selasa 20 September 2022.

Menurut Jaksa Agung, optimalisasi perencanaan dan penganggaran diejawantahkan melalui Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang ditransformasikan menjadi Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I, dalam Rapat Kerja Pola Baru vide Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

“Serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Jaksa Agung juga menjelaskan, penyelenggaraan Rakernis sebagai rangkaian dari Rapat Kerja Pola Baru perlu untuk direvitalisasi baik fungsi maupun pelaksanaannya.

Melalui pelaksanaan Rakernis kali ini, Jaksa Agung mengajak kepada seluruh jajaran untuk berkontemplasi, membenahi pola penyusunan bahan untuk Pidato Kenegaraan, Lampiran Pidato Presiden dan Laporan Kinerja Presiden RI secara lebih baik dan terkoordinir serta dilakukan sedini mungkin dengan melibatkan seluruh bidang dan badan di lingkungan Kejaksaan RI.

“Sehingga dapat tersusunnya bahan Pidato Kenegaraan, Lampiran Pidato Presiden dan Laporan Kinerja Presiden yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Dalam rakernis Tahun 2022 sebagai Rakernis Transisi, Jaksa Agung berharap masing-masing bidang kerja baik Bidang Pembinaan, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pidana Militer, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan capaian target yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Semester I Tahun 2022.

“Sampaikan dengan jelas dan menyeluruh apa saja yang menjadi hambatan saudara dalam memenuhi target kinerja. Saya minta saudara benar-benar serius dan cermat dalam memetakan permasalahan khususnya terkait langkah optimalisasi anggaran,” harapnya.

Selain itu, dia juga menambahkan, segera inventarisir kinerja positif dari masing-masing bidang yang dapat ditonjolkan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mengiringi kinerja Presiden maupun program, serta kebijakan nasional lainnya.

“Namun, apabila saudara menemukan adanya kendala, segera identifikasi hambatan tersebut dan laksanakan tindakan korektif dengan mengacu pada hasil Rapat Dengar Pendapat yang terlaksana pada 5 September 2022 lalu,” tambah Jaksa Agung.

Kemudian, Jaksa Agung menegaskan, untuk mewujudkan langkah awal yang baik bagi Institusi, salah satu caranya yaitu adanya upaya kolaboratif dari masing-masing bidang guna terciptanya penyusunan perencanaan dan penganggaran di Kejaksaan.

“Dalam hal ini saya memberikan contoh upaya kolaboratif dari tiap bidang kerja yaitu tindak lanjut terkait implementasi SPPT-TI dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” tegasnya.

“Sebagai salah satu poin Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sayaminta kepada JAM Pidum dan JAM Pembinaan melalui Pusdaskrimti agar saling berkoordinasi secara konsisten dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya transparansi dan percepatan penanganan kasus,” lanjut dia.

Jaksa Agung meminta kepada para peserta Rakernis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 untuk dapat melaksanakan tiga poin penting.

Pertama, Mengevaluasi capaian kinerja dan berbagai hal yang telah dilalui dalam pelaksanaan tugas.

Kedua, Mengidentifikasi dan menginventarisir setiap kekurangan, kendala, dan hambatan aktual yang tengah dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Ketiga, Memformulasikan solusi, arah kebijakan, strategi, dan terobosan yang dapat diaplikasikan dalam upaya mengoptimalkan penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Selain itu, kata Jaksa Agung, para peserta juga diharapkan untuk benar-benar memanfaatkan momentum transisi rakernis itu dengan memberikan perhatian dengan saksama, sungguh-sungguh, dan cermat untuk menajamkan pikiran.

“Guna menghasilkan ide-ide maupun gagasan yang kreatif, positif, inovatif, dan konstruktif, bagi dihasilkannya rencana kebijakan yang diperlukan untuk memberikan penguatan dan peningkatan kinerja masing-masing bidang kerja,” cetusnya.

Dalam Rakernis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022 dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan RI Dr. Barita Simanjuntak, Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung.

Para Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Kejaksaan Agung, Para Kepala Kejaksaan Tinggi beserta jajarannya di seluruh Indonesia, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri beserta jajaran di seluruh Indonesia. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Menaker akan Dampingi Presiden Tinjau Penyaluran BSU di Sulawesi Tenggara

Pantausidang, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akan mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk meninjau secara langsung penyaluran manfaat Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah (BSU) tahun 2022 di Sulawesi Tenggara.
Rencananya acara tersebut diselenggarakan di Kantor Pos Bau Bau dan Kantor Pos Buton pada Selasa (27/9/2022).

Pada peninjauan tersebut, Presiden Jokowi akan menyapa dan melakukan dialog dengan para pekerja/buruh penerima BSU 2022.

“Setelah mendapat perintah Bapak Presiden, kami (Kemnaker) langsung menyalurkan BSU 2022 ini. Dan besok rencananya Bapak Presiden akan meninjau langsung penyaluran BSU di Bau Bau dan Buton,” kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan pers Biro Humas, Jakarta, Senin (26/7/2022).

Menaker Ida menegaskan bahwa BSU 2022 ini dalam rangka meringankan para pekerja/buruh dalam memenuhi keperluan sehari-hari sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“BSU ini adalah pengalihan subsidi BBM yang diterima langsung oleh para pekerja/buruh. Mudah-mudahan BSU ini memberikan manfaat yang besar untuk para pekerja/buruh di Indonesia,” ucapnya.

Menaker juga menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika para pekerja tidak diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, berarti tidak ada jalan untuk mendapatkan BSU 2022,” katanya.

Selain menjadi peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022, syarat penerima BSU lainnya yaitu Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp.3,5 juta (Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000,-

Maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh),

Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan, dan dikecualikan untuk PNS dan TNI/POLRI.

“Untuk BSU 2022 ini berlaku nasional (seluruh Indonesia). Syarat-syarat itu diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022,” kata menaker.

Dia menambahkan target penerima BSU 2022 ini sejumlah 14.639.675 pekerja/buruh dengan total anggaran Rp. 8.804.969.750.000,.

Dalam hal penyaluran BSU 2022 ini, khusus untuk wilayah Sulawesi Tenggara sudah tersalurkan kepada 19.286 pekerja/buruh.*** MES (Sumber Biro Humas Kemnaker).

Continue Reading

Ragam

Jaksa Tuntut Adi Wibowo 4 Tahun 6 Bulan Penjara, Terbukti Lakukan Pengaturan Proyek IPDN

Melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero), mengalihkan sebagian pekerjaan ke pihak lain (perusahaan subkontraktor) tanpa ijin tertulis dari PPK

Menuntut Terdakwa Adi Wibowo dengan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan kurungan penjara

Pantausidang, Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Kepala Divisi I PT Waskita Karya periode 2008-2012, Adi Wibowo 4 tahun 6 bulan penjara karena telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero) terkait proyek pembangunan Gedung IPDN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Gowa.

Hal itu disampaikan oleh Jaksa ketika membacakan surat tuntutan Terdakwa Adi Wibowo dalam persidangan. Adi Wibowo juga dituntut melakukan perbuatan rasuah bersama sejumlah pihak untuk menguntungkan PT Waskita Karya senilai Rp 26.667.071.208,84 (Rp26,6 Miliar lebih).

“Menuntut Terdakwa Adi Wibowo dengan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan kurungan penjara,” ucap Jaksa KPK, Ikhsan Fernandy di pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 26 September 2022.

Menurut Jaksa, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kongkalikong untuk pengaturan proyek tersebut.

“Melakukan perbuatan, secara melawan hukum yaitu melakukan pengaturan dalam proses pelelangan untuk memenangkan PT Waskita Karya (Persero), mengalihkan sebagian pekerjaan ke pihak lain (perusahaan subkontraktor) tanpa ijin tertulis dari PPK,” ujarnya.

“Dan mengajukan pencairan pembayaran 100 % atas pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi kemajuan pekerjaan sebenarnya dalam pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa pada Kemendagri Tahun Anggaran (TA) 2011,” sambungnya.

Kemudian, Jaksa menilai, Terdakwa Adi Wibowo juga memperkaya korporasi PT Cahaya Teknindo Majumandiri sebesar Rp 80.076.241. Kemudian memperkaya mantan PPK pada Satker Setjen Kemendagri Dudi Jocom sebesar Rp500 juta.

Atas perbuatan rasuah pada proyek itu, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp 27.247.147.449,84 (Rp27 miliar lebih). PT Waskita Karya diduga kuat penyumbang terbesar atas kerugian negara tersebut.

Dalam Pagu Anggaran pembangunan gedung kampus IPDN Gowa di Provinsi Sulsel senilai Rp 128.513.491.000. Sementara dalam proses lelang, PT Waskita Karya dimenangkan dengan harga penawaran sebesar Rp 125.686.000.000.

“Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan Negara yang seluruhnya sejumlah Rp27.247.147.449,84,” ujarnya.

Menurut pemberitaan sebelumnya, Kepala Divisi I PT Waskita Karya periode 2008-2012, Adi Wibowo sebelumnya selain dituntut oleh jaksa KPK dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara. Adi Wibowo juga dituntut hukuman Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Jaksa menjelaskan, Adi Wibowo terbukti melakukan korupsi terkait pembangunan Gedung IPDN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Gowa bersama-sama sejumlah pihak.

Atas perbuatan Terdakwa Adi Wibowo bersama-sama sejumlah pihak, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Ragam

Penghapusan Daya Listrik 450 VA ke 900 VA dan Konversi LPG 3KG Bentuk Eksploitasi 

Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi. Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke kompor listrik?

Mirah menilai, bahwa Pemerintah dan DPR dengan berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat

Pantausidang, Jakarta – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat, SE menilai rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk menghapus daya listrik 450 Volt Ampere (VA) bagi masyarakat miskin dengan menaikkan menjadi 900 VA serta konversi LPG 3 Kilogram ke kompor listrik adalah bentuk eksploitasi terhadap rakyat yang bertentangan dengan tugas utama pemerintah yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.

“Jangan malah membebani rakyat dengan biaya hidup yang semakin berat. Jangan eksploitasi rakyat karena tugas Pemerintah seharusnya adalah untuk mensejahterakan rakyat,” kata Mirah Sumirat melalui surat elektronik yang diterima Pantausidang.com, Senin 26 September 2022.

Menurut Mirah, bahwa ASPEK Indonesia menyikapi rencana Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah yang sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin, dan dinaikkan menjadi 900 VA.

Selain itu juga terkait rencana Pemerintah yang bakal mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap.

Atas hal itu, Mirah mempertanyakan, mengapa Pemerintah dan DPR saat ini seperti kehilangan empati kepada nasib rakyatnya sendiri? Setelah memaksakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih berpihak pada kepentingan pemodal atau investor.

Kemudian dilanjutkan dengan keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sangat membebani rakyat.

“Masih ditambah lagi dengan rencana menghapus daya listrik 450 VA untuk kelompok rumah tangga miskin. Serta kebijakan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik,” ujarnya.

“Pemerintah jangan terus membebani rakyat! Saat ini rakyat dipaksa untuk membeli BBM dengan harga tinggi. Rakyat akan dipaksa juga untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Masih akan ditambah lagi bebannya dengan dipaksa beralih ke kompor listrik?” sambungnya.

Mirah menilai, bahwa Pemerintah dan DPR dengan berbagai kebijakan yang tidak pro kepada rakyat dan cenderung eksploitatif, selain akan membebani ekonomi rakyat juga berpotensi memicu kemarahan rakyat.

Pemerintah dan DPR jangan memaksakan rakyat miskin untuk bermigrasi dari listrik 450 VA ke 900 VA. Pemerintah juga jangan mengurangi konsumsi gas LPG tiga kilogram untuk kemudian diganti dengan kompor listrik.

“Pemaksaan penggunaan kompor listrik sama saja memaksakan masyarakat untuk menaikkan daya listrik menjadi 900 VA. Karena daya listrik 450 VA yang selama ini banyak digunakan oleh masyarakat, pasti tidak akan kuat jika harus dipaksakan dengan tambahan penggunaan kompor listrik,” ujarnya.

Mirah menegaskan, apalagi masih banyak daerah di Indonesia yang kondisi listriknya masih memprihatinkan karena sering mati listrik. Biarlah rakyat memutuskan sendiri penggunaan listriknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing.

“ASPEK Indonesia menuntut Pemerintah untuk membatalkan kenaikan harga BBM dan tidak menghapus daya listrik 450 VA serta tidak memaksakan konversi LPG tiga kilogram dengan kompor gas. Dalam tuntutannya, ASPEK Indonesia juga tetap meminta pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pungkas Mirah Sumirat,” pungkas Mirah. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

620,393,121
Kasus
6,540,743
Meninggal Dunia
600,605,640
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,423,873
  • Meninggal Dunia: 158,036
  • Sembuh: 6,246,549