Connect with us

Ragam

Pengusaha Nakal, Pemerhati Lingkungan Hidup Fahri Lubis Berharap Menteri LHK Bertindak Tegas

Pantausidang, Jakarta – Penggiat dan Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Fahri Lubis, berharap agar Ibu Menteri LHK RI Siti Nurbaya bersama Dirjen Gak Kum Kementerian LHK RI segera turun ke lapangan di kawasan Tanjung Kalap Bumi Harjo.

Hal tersebut dikatakannya saat mengemukakan hasil monitoring survei serta aspirasi masyarakat. Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hal tersebut, lantaran masih terdapat beberapa PBS (Perusahaan Besar Swasta) seperti PT. KPC, PT. SAP, PT. PELINDO, PT. ACL, dan lainnya yang kegiatan produksinya berada di dalam kawasan Hutan Produksi dan Kawasan PIPIB (Peta Indikatip Penundaan Izin Baru).

Menurut Fahri dengan kehadiran Ibu Menteri LHK RI sebagai langkah konkret implementasi dari sosialisasi pelaksanaan Tiga (3) Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yaitu :

(1) PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

(2) PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan; dan

(3) PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak berasal dari Denda Administratif di bidang Kehutanan.

Penegakan hukum tidak pandang bulu, karena di wilayah tersebut ada beroperasi perusahaan plat merah, yakni PT Pelindo III yang perlu diperiksa tentang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atau Izin Pelepasan Kawasan Hutan.

” Dan, apabila ternyata belum memiliki ijin dimaksud, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan UUCK Pasal 110 A dan Pasal 110 B karena merugikan negara,” timpal Fahri.

Dirinya mengharapkan Menteri LHK RI turun tangan dan bertindak tegas terhadap perusahaan – perusahaan nakal yang enggan dan tidak mau mengurus izin di kawasan hutan, padahal barang tentu sama saja telah merugikan negara, timpalnya mencermati.


“Di Kawasan Bumiharjo, Kalap, Kelurahan Kumai Hulu merupakan Kawasan Hutan Produksi berdasarkan TGHK 1982 bahkan sampai sekarang statusnya tidak berubah tetap menjadi kawasan hutan,” ujar Fahri Lubis.

Begitupun, menurutnya berdasarkan Perda RTWRP Kalteng No.5 Tahun 2015, kawasannya juga merupakan kawasan hutan produksi Jika mengacu pada TGHK 1982, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Keputusan Menteri LHK Nomor 529 Tahun 2012 dan Perda RTRWP Kalteng No. 5 Tahun 2015.

” Patut di duga penerbitan izin HPL PT Pelindo tahun 2000 dan Sertifikat Hak Pengelolaan PT Pelindo Tahun 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kotawaringin Barat, terindikasi tidak melalui proses izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan,” kata Fahri sewaktu diwawancarai wartawan di bilangan Jakarta Selatan, pada hari Kamis (13/10/2022).

Lebih lanjut, ungkapnya dapat dikatakan cacat administrasi dan hukum. Fahri pun berharap Ibu Menteri LHL RI dan Menteri ATR-BPN dapat mencabut Sertifikat HPL Pelindo III.

Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bunyi Pasal 5 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai tupoksinya.

Guna memenuhi hal dimaksud diharapkan Ibu Menteri LHK RI dan Dirjen Gakkum LHK RI mengambil langkah langkah konkrit melaksanakan tugasnya sesuai peraturan dan perundang – undangan berlaku dimaksud.

Dirinya yang merupakan selaku Penggiat LHK RI dalam hal ini menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah menjamin hak masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dan Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani Masyarakat.

” Di samping itu, UU Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur tentang cara penyampaian pendapat di muka umum,” pungkas Fahri menandaskan pernyataan singkatnya.*** Red (Rilis)

I am a Journalist who is working as a freelancer. I am living in jakarta, a crowded city of Indonesia. I am promoting for https://pantausidang.com

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

675,852,150
Kasus
6,768,076
Meninggal Dunia
648,156,186
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,778
  • Meninggal Dunia: 160,826
  • Sembuh: 6,565,684