Connect with us

Ragam

Endang Suhendra Jalani Pemeriksaan Saksi Korupsi Penyaluran Dana LPDB-KUMKM

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav 4 Jakarta Selatan, atas nama Endang Suhendar Karyawan Swasta

Menurut Ali, kedua saksi diperiksa KPK di Gedung KPK Jakarta dari perusahaan swasta.

Pantausidang, Jakarta – Karyawan Swasta Endang Suhendra dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyaluran Dana Bergulir Fiktif oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2012-2013.

“Hari ini pemeriksaan saksi TPK terkait penyaluran dana bergulir fiktif oleh lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2012-2013, untuk tersangka KD (Kemas Danial),” kata Kepala Bagian Pemberitaan (Kabag Pemberitaan KPK) Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Selasa 20 September 2022.

Menurut Ali, pemeriksaan langsung dilakukan di gedung KPK Jakarta terhadap satu orang saksi dari perusahaan swasta.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav 4 Jakarta Selatan, atas nama Endang Suhendar Karyawan Swasta,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah melakukan pemeriksaan saksi terhadap dua orang Direktur Utama (Dirut) PT Haekal Adeel Utama (PT HAU) tahun 2009 dan tahun 2015 untuk menjalani pemeriksaan pada Senin 19 September 2022.

Menurut Ali, kedua saksi diperiksa KPK di Gedung KPK Jakarta dari perusahaan swasta.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jl Kuningan Persada Kav 4 Jakarta Selatan atas nama yaitu 1. Endi Yusuf Mashudi Dirut PT Haekal Adeel Utama tahun 2009, dan 2. Samudra Widiyati Dirut PT Haekal Adeel Utama tahun 2015,” tuturnya.

Untuk perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang Tersangka dalam Korupsi Penyaluran Dana LPDB-KUMKM Jabar pada Selatan, Kamis 15 September 2022.

Dari pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan perkara ini pada tahap Penyidikan. “Dengan menetapkan dan mengumumkan Tersangka,” ujarnya.

Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu, 1. KD (Kemas Danial), Direktur LPDB-KUMKM periode 2010 s/d 2017, 2. DK (Dodi Kurniadi), Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat, 3. DW (Deden Wahyudi), Sekretaris II Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat, dan 4. SK (Stevanus Kusnadi), Direktur PT PN (Pancamulti Niagapratama).

Untuk kebutuhan dan kelancaran proses penyidikan, Tim Penyidik menahan para Tersangka, masing-masing selama 20 hari kedepan terhitung mulai tanggal 15 September 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022.

“a. KD ditahan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, b. DK ditahan di Rutan KPK pada gedung Kavling C1, c. DW ditahan di Rutan KPK pada gedung Kavling C1, dan d. SK ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” lanjutnya.

Menurut Ali, terkait konstruksi perkara, diduga telah terjadi sekitar tahun 2012, SK selaku Direktur PT PN menemui KD selaku Dirut LPDB-KUMKM saat itu, dengan maksud menawarkan bangunan Mall Bandung Timur Plaza (BTP) yang kondisi bangunannya belum selesai seratus persen.

“Tawaran SK dimaksud antara lain agar KD dapat membantu dan memfasilitasi pemberian pinjaman dana dari lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB-KUMKM),” tuturnya.

Kemudian, KD menyetujui penawaran tersebut dan merekomendasikan SK untuk segera menemui Andra A. Ludin selaku Ketua Pusat Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar), agar bisa mengondisikan teknis pengajuan pinjaman dana bergulir melalui permohonan ke Kopanti Jabar.

Sesuai arahan KD selanjutnya Andra A. Ludin meminta DK mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp90 Miliar ke LPDB yang digunakan untuk pembelian kios di Mall BTP seluas 6000 meter persegi yang akan diberikan pada 1000 orang pelaku UMKM.

“Data pelaku UMKM yang dilampirkan tidak mencapai 1000 orang dan diduga fiktif namun tetap dipaksakan agar dana bergulir tersebut bisa segera dicairkan melalui pembukaan rekening bank yang dikoordinir DW,” cetusnya.

Hal itu agar penyaluran dana bergulir segera terealisasi, KD kemudian membuat surat perjanjian kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa mengikuti dan mempedomani analisa bisnis dan manajemen resiko.

Untuk periode 2012 s/d 2013, telah disalurkan pinjaman dana bergulir pada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar Rp116,8 Miliar dengan jangka waktu pengembalian selama 8 tahun.

Uang sebesar Rp116,8 Miliar tersebut seluruhnya kemudian diautodebet melalui rekening bank milik Kopanti Jabar dan selanjutnya dibayarkan ke rekening bank PT PN milik SK sebesar Rp98,7 Miliar.

Karena pengembalian pinjaman yang dapat dilakukan SK hanya sebesar Rp3,3 Miliar dan masuk kategori macet, sehingga KD mengeluarkan kebijakan untuk mengubah masa waktu pengembalian menjadi 15 tahun.

“KD selanjutnya diduga antara lain menerima uang sejumlah sekitar Rp13,8 Miliar dan fasilitas kios usaha ayam goreng di Mall BTP dari SK. Sedangkan DK dan DW diduga juga turut menikmati dan mendapatkan fasilitas antara lain berupa mobil dan rumah dari Kopanti Jabar,” bebernya.

Perbuatan para Tersangka, diduga antara lain bertentangan dengan ketentuan Peraturan Direktur dan Peraturan Direksi LPDB KUMKM tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pinjaman / Pembiayaan kepada koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Perantara.

Peraturan Direksi LPDB KUMKM tentang Prosedur Operasional Standar Pinjaman / Pembiayaan di Lingkungan LPDB KUMKM.

“Akibat perbuatan para Tersangka diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp116,8 Miliar,” ujarnya.

Para Tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ****Muhammad Shiddiq

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Ragam

Pertama kali, KPK Resmi Rekrut 50 CPNS baru

Pantausidang, Jakarta – Sebanyak 50 CPNS lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN-STAN) menjadi CPNS angkatan pertama yang bergabung langsung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para lulusan dengan disiplin ilmu keuangan ini direkrut melalui kerja sama yang telah terjalin sebelumnya antara KPK dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Selamat datang, selamat bergabung dengan kami pejuang-pejuang Indonesia. Semangat! Lima puluh orang ini merupakan darah segar bagi KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Continue Reading

Ragam

Papdesi : Harmonisasi 21 Undang Undang dengan UU Desa, Lebih Penting Ketimbang 9 tahun Jabatan Kades

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan revisi diperlukan karena banyak peraturan yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan Desa

Pengurus DPP PAPDESI soal Revisi UU Desa

Pantausidang, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mensahkan Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketua Umum Papdesi, Wargiyati menegaskan bahwa revisi diperlukan karena banyak peraturan yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh sebab itu banyak permasalahan yang terjadi karena adanya multitafsir.

“Karena itu, kami mendesak agar Revisi UU Desa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2023. Dengan demikian pemerintah dan DPR RI dapat segera membahas dan mengesahkan revisi UU Desa,” katanya.


Continue Reading

Ragam

Warga Batu Ampar Bali Sambangi Kantor Watimpres, Adukan Penyerobotan Lahan

Bambang Slamet Riyadi (Kiri) dan Nyoman Tirtawan (Kanan)/foto istw.

Pantausidang, Jakarta – Perjuangan warga Dusun Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali untuk memperoleh kembali tanah mereka tak pernah pupus. Kali ini mereka mengadu ke Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Rabu (1/2/2023).

Nyoman Tirtawan salah seorang perwakilan warga yang menyambangi kantor Wantimpres di Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, mengaku diterima oleh Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Politik Hukum dan Agraria Dr. Bambang Slamet Riyadi, SE.,SH.,MH.,MM.

“Kami melaporkan kepada tim ahli hukum Wantimpres, ada Bapak Bambang Slamet Riyadi, kami 55 warga Batu Ampar yang memiliki bukti kepemilikan tanah dan membayar pajak dari dulu sampai sekarang namun mereka diusir dan tanah mereka dicaplok dan dibangun hotel di atas tanah mereka,” katanya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,097,121
Kasus
6,770,455
Meninggal Dunia
648,425,768
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,730,964
  • Meninggal Dunia: 160,831
  • Sembuh: 6,565,917