Connect with us

Opini

IPW Desak Polisi Serius Bongkar Kasus Briptu HSB

IPW mendesak Kapoda Kaltara mengungkap tuntas pihak2 penerima dana dari atasan2 Briptu HSB karena tidak mungkin tidak tahu praktek lancung tersebut

Pantausidang, Jakarta – Indonesia Police Wacth (IPW) mendesak Kapolda Kaltara Irjen Daniel Adityasa serius membongkar praktek pelanggaran hukum Briptu HSB.

Dalam rilisnya Sabtu, 7 Mei 2022, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, meminta polisi mengusut tuntas kasus ilegal mining ( emas ), import pakaian bekas dengan memproses hukum tuntas dan membongkar pejabat2 kepolisian maupun sipil yang mendapat aliran dana uang haram dari Briptu HSB.

“Kasus mirip Briptu HSB pernah terjadi pada kasus Iptu Labora sitorus yang terbongkar karena memiliki rekening gendut Rp1, 2 triliun di papua,” ujarnya.

https://pantausidang.com/ipw-desak-kapolri-evaluasi-tindakan-polres-lampung-timur-yang-menagkap-ketum-ppwi-wilson-lalengke/

Sugeng mengatakan, Labora sitorus yang terlibat pembalakan Liar, jual beli BBM ilegal kasusnya telah menyeret nama2 petinggi kepolisian saat itu diantaranya tersebut, mantan kapolda Papua terkait aliran dana sepanjang tahun 2012, dan Juga Kapolres Raja Ampat saat itu.

“Akan tetapi kasus Iptu Labora Sitorus terhenti pada Labora sitorus saja yang kemudian dihukum dan dijebloskan di lapas Cipinang,” katanya.

Dia menegaskan, IPW mendesak Kapoda Kaltara mengungkap tuntas pihak2 penerima dana dari atasan2 Briptu HSB karena tidak mungkin atasan briptu HSB tidak mengetahui praktel lancung anak buahnya yang masih dalam masa dinas tersebut.

Laman: 1 2

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opini

Prioritas Mitigasi Iklim Nasional Dalam Konteks Polusi Udara dan Pembangunan Berkelanjutan

Oleh Roy Wangintan
(Mahasiswa Doktoral Program Studi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor)

Polusi udara dan perubahan iklim merupakan tantangan global utama bagi kota – kota diseluruh dunia. Keduanya berdampak besar pada kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi. Meskipun ada banyak peluang jangka panjang untuk mengatasi masalah ini dengan kebijakan terpadu, kebutuhan mendesak untuk mengatasi polusi udara dan mitigasi perubahan iklim tidak sama untuk teknik dan penanganannya di setiap daerah dengan karakteristik daerah masing – masing.

Hubungan antara emisi gas rumah kaca (GRK), polusi udara dan tingkat pembangunan sosial ekonomi untuk mengidentifikasi respons kebijakan mitigasi jangka pendek yang spesifik terhadap perubahan iklim dan polusi udara dengan berbagai tingkat pembangunan manusia.

Polusi udara dan perubahan iklim menjadi isu global yang saling terkait dan berdampak besar terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Health Effects Institute Amerika Serikat, tahun 2018 dalam laporannya menyebutkan bahwa Particulate Matter (PM) sebagai kontributor utama beban penyakit global dan bertanggung jawab sekitar 4,1 juta kematian dini setiap tahun berdasarkan data penilaian risiko komparatif secara global, regional dan nasional dari 84 resiko perilaku, lingkungan dan pekerjaan, serta efek metabolisme tubuh manusia untuk 195 negara dan wilayah dalam kurun waktu tahun 1990 sampai tahun 2017.

Continue Reading

Opini

Pengamat: Rencana Kenaikan Listrik Belum Terealisasi, Inflasi Naik Pemerintah Khawatir Ganggu Pemulihan Ekonomi

Pengamat Ekonomi Energi UGM menuturkan, Pemerintah mestinya harus menghitung dana kompensasi yang dibayarkan kepada PLN

Pantausidang, JakartaPengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengungkapkan bahwa pemerintah telah merencanakan kenaikan tarif dasar listrik bagi pelanggan golongan diatas 3000 VA dua minggu lalu.

Namun hingga sekarang belum terealisasi karena pemerintah khawatir efek kenaikan tarif listrik membuat kenaikan inflasi yang dapat mengganggu pemulihan ekonomi Indonesia usai pandemi Covid-19.

“Dua pekan lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR setuju untuk menaikkan tarif listrik bagi golongan pelanggan di atas 3.000 VA melalui tariff adjustment,” kata Fahmy kepada Pantausidang.com, Sabtu, 11 Juni 2022.

Tapi, kata Fahmy, hingga kini kebijakan penaikkan tarif listrik bagi golongan pelanggan yang memiliki kemampuan ekonomi itu belum juga direalisasikan.

“Pemerintah tampaknya masih menghitung dampak kenaikkan tarif listrik terhadap kenaikkan inflasi, yang dikhawatirkan mengganggu momentum pemulihan ekonomi Indonesia pasca Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Pengamat Ekonomi Energi UGM itu menuturkan bahwa Pemerintah mestinya juga harus menghitung dana kompensasi yang dibayarkan kepada PLN lantaran PLN menjual setrum dengan tarif di bawah harga keekonomian akibat tidak diberlakukan tarif adjumenst.


Sejak Januari 2017, Pemerintah tidak memberlakukan tariff adjustment sehingga pemerintah harus memberikan kompensasi sebesar selisih pendapatan seharusnya dengan pendapatan sebenarnya.

“Pada 2021, jumlah kompensasi tarif listrik sudah mencapai Rp. 24,6 triliun,” tuturnya.

Menurut Fahmy, kalau Pemerintah memutuskan menaikkan tarif listrik bagi golongan pelanggan di atas 3.000 VA, sesungguhnya tidak akan memberikan kontribusi terhadap kenaikkan inflasi secara signifikan, karena proporsinya hanya sekitar 5%.

“Inflasi akan meningkat jika Pemerintah menaikkan secara serentak golongan pelanggan Bisnis dan Iindsutri, yang proporsinya mencapai sekitar 64%,” ujarnya.

Fahmy melanjutkan, kalau Pemerintah mempertimbangkan untuk mengendalikan inflasi, maka Pemerintah sebenarnya bisa menaikkan tarif listrik golongan pelanggan di atas 3.000 VA dan menunda kenaikkan tarif listrik golongan pelanggan bisnis dan industri.

“Pada saat kondisi Bisnis dan Industri sudah pulih kembali (recovery), pada saat itulah Pemerintah harus menaikkan tarif-listriknya,” lanjutnya.

Pasalnya, sambung Fahmy, pelanggan Bisnis dan Indsutri merupakan penerima kompensasi terbesar.

“Sehingga dapat meringankan beban APBN untuk alokasi kompensasi listrik,” pungkasnya.*** Muhammad Shiddiq

Continue Reading

Opini

Fish oil sebagai barang strategis bahan baku pakan, PPN dibebaskan

Praktisi hukum bidang kepabeanan dan cukai, Sugiarto Utomo menilai minyak ikan (fish oil) sebagai bahan baku pakan ikan dan ternak golongan barang strategis sehingga berlaku bebas PPN

Pantausidang, Jakarta – Praktisi hukum bidang kepabeanan dan cukai, Sugiarto Utomo menilai minyak ikan (fish oil) sebagai bahan baku pakan ikan dan ternak golongan barang strategis sehingga berlaku pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Importir memasukkan barang, (yakni) fish oil yang digunakan untuk bahan baku pakan ikan. PMK nya, (berbunyi) fish oil dan crude salmon oil golongan bahan baku strategis, PPN dibebaskan,” Sugiarto Utomo mengatakan kepada Redaksi (14/5)

Hal tersebut mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK. 010/2017, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015, ditetapkan tgl 2 November 2015 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, diundangkan tgl 9 November 2015. PMK No 142/PMK.010/2017 ditetapkan tgl 23 Oktober 2017, diundangkan tgl 24 Oktober 2017. “Semuanya (peraturan) mengarah pada pembebasan PPN,” kata Sugiarto Utomo.


Fish oil juga hasil samping dari produksi tepung ikan. Dalam Pakan ternak Minyak ikan berfungsi sebagai sumber lemak ( energi ) sekaligus pelarut beberapa jenis vitamin, selain itu juga sebagai aromatik pakan dan lainnya.

Continue Reading

Facebook

Tag

Covid-19

Worldwide

676,416,246
Kasus
6,773,425
Meninggal Dunia
648,934,127
Sembuh
Indonesia
  • Terkonfirmasi: 6,731,304
  • Meninggal Dunia: 160,838
  • Sembuh: 6,566,404